Salah Bidik, Misipun Gagal

3 Comments

Dunia pendidikan Indonesia mendapatkan angin segar. Pada 2010 lalu pemerintah lewat Kementerian Pendidikan Nasional menghadirkan Program Bidik Misi. Program ini merupakan agenda kerja seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Bidik Misi adalah program beasiswa bagi tiap perguruan tinggi negeri.

Program ini hadir dengan merujuk kondisi minimnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal yang turun. Sehingga banyak dari mereka memilih untuk menjadi pekerja selepas menempuh sekolah menengah.

Litbang Kompas mencatat pada 2009 persentase penduduk Indonesia yang menamatkan SMA/sederajat hanya 29,69%. Dari jumlah ini tidak sepenuhnya bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) karena biaya pendidikan yang terus naik.

Saat ditemui di ruangannya, Wamendiknas Fasli Djalal menjelaskan kronologis lahirnya Bidik Misi. Menurutnya Bidik Misi adalah manifestasi dari Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang kini menjadi Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 yang berisikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Dimana dalamnya, tepatnya pasal 53 A menjelaskan bahwa setiap PT wajib mengalokasikan tempat 20% untuk calon mahasiswa miskin namun punya potensi secara akademik. “Ini sebagai bentuk afirmasi kita kepada anak berprestasi yang berasal dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke PT,” ujar Fasli yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Dikti.

Selain itu, hadirnya program Bidik Misi juga merujuk pada jumlah persentase masyarakat miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2009 hingga Maret 2010 naik sebesar 5,72%. Maka jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa.

“Dari data BPS ini kita cek dengan jumlah mahasiswa yang ada. Nah, tampak sedikit sekali anak yang berasal dari keluarga miskin, meskipun dia pintar masuk ke PT,” imbuh Fasli Djalal. Dia menambahkan hadirnya Bidik Misi mengurangi jumlah angka kemiskinan yang terus naik tiap tahun.

Bidik Misi merupakan beasiswa yang khusus diberikan pada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) angkatan 2010 dan 2011. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme khusus dalam pengelolaannya. Mulai dari perekrutan sampai pada pembinaan. Inilah yang membedakan Bidik Misi dengan beasiswa dari pemerintah lainnya.

Program ini memberikan sejumlah dana dalam nominal yang cukup besar. Untuk tahun 2010 tiap mahasiswa baru akan mendapatkan uang sebesar lima juta rupiah per semester. Pada angkatan 2011 nominalnya akan naik jadi sebesar enam juta rupiah. Mekanisme yang baik diperlukan untuk menjaring penerima Bidik Misi agar sesuai dengan mottonya: tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

 Mekanisme seleksi bermasalah

Pendaftaran Bidik Misi ini harus melalui rekomendasi sekolah asal calon penerima. Calon penerima berperingkat sepuluh besar dalam kelasnya. “Kalau tiap kelas itu 40 siswa, berarti sekitar 20% dari tiap sekolah,” terang Syamsi Setiadi, Ketua Pelaksana Bidik Misi UNJ.

Syarat lainnya calon penerima harus berasal dari keluarga tidak mampu. Sang calon penerima harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, fotokopi rekening listrik, dan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Syarat ini mutlak dimiliki calon penerima Bidik Misi.

Seperti yang diutarakan Djoko Santoso, “Syarat pertama harus miskin dulu.” Setelah memenuhi syarat pertama, calon penerima harus menyerahkan transkip nilai akademiknya selama menempuh studi di sekolah asal. Dirjen Dikti ini menambahkan, kampus diberikan otonomi khusus dalam perekrutan.

Selanjutnya semua berkas pendaftar diseleksi setiap universitas untuk memenuhi kuota yang telah disetujui. UNJ mendapat kuota 450 mahasiswa—batas maksimal kuota 500 mahasiswa. “Masak dari 4200 mahasiswa kita tidak bisa cari 450 mahasiswa untuk memenuhi kuota Bidik Misi,” kata Fakhrudin Arbah, Pembantu Rektor III UNJ yang juga menjabat penanggung jawab Bidik Misi UNJ.

Di tahun 2010 terdapat 104 Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) se-Indonesia yang mendapatkan Bidik Misi. Setiap PTP adalah PTN yang berada di bawah naungan Kemdiknas dan Kementerian Agama (Kemenag).

Di UNJ hanya sedikit penerima Bidik Misi yang didaftarkan langsung oleh sekolahnya bahkan ada yang mendaftar secara mandiri. Hal ini dilakukan karena tidak ada sosialisasi ke sekolah asal penerima Bidik Misi. Dan Bidik Misi lebih memprioritaskan penerima yang sekolah asalnya berakreditasi A.

Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah sekolah berstandar nasional dan internasional. “Saya download sendiri formulirnya di internet. Terus langsung ngurus syarat-syaratnya ke sekolah,” terang Dede Apriyadi Yusuf, penerima Bidik Misi UNJ asal Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pandegelang.

Kejadian seperti ini senantiasa dianggap wajar. Sebab dalam buku pedoman Bidik Misi pelaksanaan teknisnya tertuang hal seperti ini. PTP wajib melakukan penerimaan 70% siswa yang berasal dari sekolah RSBI/SBI. Kondisi seperti ini sangat merugikan calon mahasiswa yang berada di daerah terpencil.

Mereka yang berhak mendapatkan Bidik Misi terpaksa mengurungkan niatnya karena aksesnya terbatasi peraturan. “Beruntung saya dapat info tentang Bidik Misi. Kalau gak, mungkin kuliah di UNJ cuma jadi mimpi,” ungkap Dede, yang kini menjadi mahasiswa Jurusan Sejarah.

Selain itu, PTP juga berhak melakukan perekrutan melalui seleksi lain.  Yaitu, seleksi nasional dan seleksi mandiri. Perekrutan seperti inilah yang masif dilakukan oleh UNJ. UNJ menjaring penerima yang lolos melalui seleksi Penelusuran Minat Dan Keterampilan (PMDK), Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Ujian Masuk Bersama (UMB). Sementara seleksi mandiri dilakukan melalui Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaba).

Kondisi ini akan berbeda dengan penerima yang memang didaftarkan oleh sekolah dan mendaftarkan diri secara mandiri. Dalam perekrutan seleksi nasional, calon penerima sudah terdaftar menjadi mahasiswa UNJ. Kemudian panitia Bidik Misi UNJ tinggal memilih nama mereka yang lolos. Dari nama yang terpilih, calon penerima diberi perintah untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pedoman Bidik Misi.

Mekanisme seperti ini rawan akan pemilihan yang salah sasaran. Mereka yang ditunjuk tidak merasa bahwa dirinya mendaftarkan Bidik Misi. Juga tidak adanya seleksi lanjutan guna memenuhi kriteria yang sesuai dengan persyaratan Bidik Misi, misalnya tingkat kemampuan ekonomi.

Akibatnya terjadilah salah sasaran. “Ada mahasiswa yang dapat Bidik Misi padahal bapaknya pengusaha. Berangkat dan pulang kampus setiap hari dijemput mobil,” ungkap Ogi Apriyadi, mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling (BK) angkatan 2010.

“Saya tidak tahu, tiba-tiba nama saya ada di mading. Setelah itu saya disuruh menghadap ke PR III untuk memenuhi berkas-berkas Bidik Misi,” ungkap Ira Rahmawati Harnum. Ira yang masuk ke UNJ lewat seleksi PMDK ini mengaku kaget ditunjuk sebagai penerima Bidik Misi. Gadis yang bapaknya bekerja sebagai PNS di Kementerian Pertanian ini mengatakan, “Bidik Misi itu ibarat durian runtuh. Akhirnya uang Bidik Misi ini saya tabung.”

Ira tidak mau dirinya disebut sebagai penerima yang salah sasaran. Menurutnya tidak ada kriteria yang jelas perihal kesulitan ekonomi yang terpapar dalam buku pedoman Bidik Misi. “(Memang) bapak PNS. Tapi kebutuhan di Jakarta serba mahal. Sehari jajan saya lima puluh ribu. Kadang kakak menambahkan sepuluh ribu,” cerita Ira.

Di UNJ, uang Bidik Misi diberikan secara bertahap tiap semesternya. Dua juta rupiah digunakan untuk membayar SPP penerima Bidik Misi. Dan sisanya sebesar tiga juta rupiah diperuntukkan biaya hidup dan buku teks diberikan secara bertahap setiap bulannya.

Senada dengan Ira, Novita mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apa itu Bidik Misi. Novita kaget ketika uang dalam rekeningnya bertambah. Menurutnya uang itu adalah uang pengganti SPP yang telah dia bayar secara mandiri. Dan jumlah lebihnya adalah biaya hidup dan buku teks.

Dia baru sadar menjadi penerima Bidik Misi ketika kuliah telah berjalan dua bulan. Dia mendapat perintah dari salah seorang temannya untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan. “Saya tidak pernah daftar Bidik Misi. Tiba-tiba saya diminta ke sekolah minta surat rekomendasi.” ujar mahasiswa Jurusan Sosiologi 2010 ini.

Fenomena salah sasaran ini sebenarnya disadari UNJ. Kampus mendapatkan kabar ini ketika mendengar mahasiswa penerima Bidik Misi berpenampilan nyentrik. Uang yang seharusnya untuk biaya hidup dan buku teks tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. “Kita aja kalah. Mereka (Penerima Bidik Misi) bisa punya Blackberry. Bahkan sampai dua buah,” kata Fakhrudin Arbah.

Hal ini menimbulkan diskriminasi dan kecemburuan sosial di lingkungan mahasiswa. Konflik horizontal pun tak dapat lagi terhindarkan. Mahasiswa yang tidak mendapatkan Bidik Misi meragukan keseriusan UNJ dalam menangani program ini.

Mereka mempertanyakan validitas data para penerima Bidik Misi yang dipilih secara acak oleh UNJ. Kecurigaan besar mereka bahwa UNJ telah melakukan tindakan kolusi dan nepotisme.

Muhzari Hamsyah, mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 2010 yang lolos melalui seleksi Penmaba merasa terdiskriminasi. Jari—nama panggilannya—mengaku telah mendaftar menjadi penerima Bidik Misi di sekolah asalnya SMA 5 Tambun. Namun ia gagal karena gagal lolos SNMPTN.

Akhirnya Jari memutuskan mengikuti Penmaba guna mengejar cita-citanya menjadi insinyur. Ia merasakan ongkos kuliah terlalu besar untuk dipenuhi orang tuanya yang berprofesi sebagai pedagang ikan.

Keterbatasan waktu juga dikeluhkan UNJ dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Akhirnya UNJ tidak melakukan survei untuk meninjau kebenaran data. Bukti fisik berupa foto yang harusnya terlampir dalam dokumen persyaratan penerima pun tidak ada.

Panitia pelaksana UNJ masih merasa bahwa penjelasan perihal mekanisme seleksi yang tertuang dalam buku pedoman Bidik Misi masih samar. Tetapi hal ini dibantah oleh Dirjen Dikti Djoko Santoso mengatakan, “Kalau di universitas lain tidak ada masalah. Ada record orang tuanya siapa, pekerjaannya apa, dan gambar rumahnya.”

Waktu yang menjadi alasan

Ketua Pelaksana Bidik Misi UNJ mengaku memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan mekanisme penyeleksian. Sehingga UNJ lebih memprioritaskan memenuhi kuota 450 ketimbang melakukan seleksi tambahan guna mendapatkan penerima yang tepat. “Ke depannya masih dicari metode yang baik agar tidak salah sasaran,” terang Syamsi Setiadi.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mengakui bahwa selama ini tidak memantau secara jelas penerimaan Bidik Misi. Dia mengatakan bahwa perlu ada seleksi khusus. “Ke depan perlu dilakukan tes prediktif,” saran Komarudin.

Bidik Misi telah menghabiskan dana 100 miliar untuk membayar SPP penerimanya di awal semester tahun 2010. Dana itu diambil dari anggaran tahun 2009. Niat Kemdiknas dalam menciptakan pendidikan murah melalui Bidik Misi harus dipertanyakan ulang. Apakah Bidik Misi lahir sebagai pencitraan politis ataukah pemenuhan hak keluarga miskin.

Hak keluarga miskin untuk menempuh kuliah di UNJ hanya sebuah mimpi kalau pengelolaannya masih seperti ini. Pemilihan acak dan pelaksanaan yang serba praktis. Tujuan Bidik Misi untuk memutus rantai kemiskinan bisa gagal.

Bidik Misi yang berbentuk live service ini dapat mengakibatkan konflik dikarenakan diskriminasi yang sengaja diciptakan. Miris ketika mereka yang gagal masuk PTN tetapi tidak mampu melanjutkan kuliah ke PTS. Kenyataannya PTS pun tidak menjamin akses bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Satriono Priyo Utomo

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *