KPK BERKUNJUNG KE UNJ

3 Comments

 

 

 

 

 

 

 

Terkait kasus korupsi yang melibatkan dua pejabat universitas, seluruh laboratorium yang ada di kampus diperiksa oleh KPK.

Universitas Negeri Jakarta, terbelit kasus korupsi pada akhir tahun 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung), dua pejabat kampus ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Fahrudin Arbah, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Tri Mulyono, dosen Jurusan Teknik Sipil.

Kasus ini mengalir dengan adanya dugaan penggelembungan harga barang-barang dalam proyek pengadaan laptop dan pengadaan sarana penunjang laboratorium. Berdasar keterangan dari Kejaksaan Agung, proyek senilai Rp 17 miliar ini telah merugikan uang negara hingga mencapai Rp 5 miliar. Dalam kasus ini, Fahrudin Arbah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tri Mulyono menjabat sebagai ketua panitia lelang.

Setidaknya tersebut dua perusahaan yang terkait dengan proyek ini. PT Marell Mandiri selaku perusahaan pemenang tender, ternyata memindah tangankan  pengerjaan proyek kepada PT Anugerah Nusantara.

Diketahui kemudian, PT Anugerah Nusantara merupakan salah satu anggota konsorsium PT Permai Group, yang dikoordinatori oleh Mindo Rosalina Manulang. Mindo Rosalina Manulang, mantan bawahan M. Nazaruddin di PT Anugerah Nusantara, merangkap terpidana kasus suap Wisma Atlet Palembang.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mindo Rosalina ketika diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Mindo menyebutkan bahwa terdapat lima fakultas di UNJ yang mendapat aliran dana dari proyek tersebut. Dana tersebut dijewantahkan dalam bentuk alat-alat penunjang laboratorium di fakultas dan jurusan.

Laboratorium dan KPK

Menanggapi kasus tersebut, awal tahun 2012 KPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laboratorium di UNJ. Salah satunya laboratorium musik jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Berdasarkan keterangan yang didapat dari salah satu mahasiswa PLB, berkaitan dengan pemeriksaan itu, laboratorium musik sempat disegel untuk beberapa waktu.

Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Lalan Erlani, dosen PLB yang menjabat sebagai kepala laboratorium musik. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada penyegelan atas lab musik oleh pihak mana pun. “Pintu lab musik memang selalu ditutup dan jarang digunakan karena waktu itu belum dipasang peredam suara,” tukasnya.

Lalan juga membenarkan kedatangan KPK ke laboratorium musik. “KPK memang datang untuk memverifikasi keberadaan barang-barang di lab musik,” ujar Lalan. Pria yang mahir memainkan beragam alat musik ini juga memaparkan dengan tegas bahwa hasil pemeriksaan KPK atas lab musik menunjukkan hasil positif. Alat-alat yang ada disana, sesuai dengan pengajuan yang sebelumnya dibuat.

Sepakat dengan Lalan, Wuryani, Kepala Jurusan PLB menegaskan, “tidak pernah ada penyegelan sama sekali, barangnya juga lengkap.” Kepada KPK, Wuryani malah mengajukan usulan pembangunan ruangan khusus untuk anak-anak tuna rungu. “Saat ini tunga rungu tidak punya laboraturium yang mengkhususkan untuk tunga rungu tersebut,” selorohnya.

Hal serupa ditemui juga di Fakultas Teknik (FT). Churiatun Naimah, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) FT mengatakan, seluruh jurusan di FT mendapat aliran dana dari proyek yang diketuai Tri Mulyono itu. “Semua jurusan dapat, dan semua laboratorium yang bersangkutan sudah diperiksa oleh KPK,” tegas Churiatun ketika ditemui di ruangannya.

Menyoal kontrak dan proses tender, pihak jurusan tidak ambil bagian. Lalan bertutur bahwa jurusan hanya mengajukan barang-barang yang diperlukan ke universitas. Kemudian menerima barang yang diberikan tanpa perlu tahu soal anggaran biaya.

Beberapa Kontradiksi

Temuan positif KPK berbanding terbalik dengan dugaan mark up anggaran yang bergulir kepada Fahrudin dan Tri Mulyono. Hal ini mengindikasikan, pola kerja yang dibentuk, memungkinkan terjadinya penggelembungan harga barang. Terlebih fakultas dan jurusan hanya tahu beres atas apa-apa yang diajukannya.

Kemudian beberapa pihak justru tidak mengetahui pemeriksaan yang dilakukan KPK atas laboratorium di fakultas dan jurusan. Salah satunya Dadang, Ketua Jurusan Teknik Sipil. Gamblang ia mengatakan tidak tahu menahu soal kedatangan KPK ke jurusannya karena ia baru menjabat sebagai ketua jurusan. Begitu pun dengan mahasiswa. ”Saya tidak mengetahui soal itu sepertinya,” ungkap Edi, mahasiswa Teknik Mesin.

Enday Hidayat, dosen jurusan Teknik Mesin tidak mau berkomentar banyak menyoal kasus ini. “Saya sempat pernah dengar kalau KPK pernah melakukan pemeriksaan, tapi saya tidak tahu kalau KPK tersebut memeriksa laboratorium-laboratorium  yang ada di jurusan teknik mesin, karena saat KPK datang saya ada di puncak,” tukas Hidayat. (Yogo/Aswin)

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *