UNJ SIKAPI SURAT EDARAN DIKTI

2 Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.152/E/T tanggal 27 Januari 2012, mahasiswa wajib menulis artikel di jurnal ilmiah, sebagai salah satu syarat kelulusan.

Surat edaran tersebut menjadi tantangan sekaligus kekhawatiran tersendiri bagi kampus. Menurut data Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), terdapat sekitar 33 jurnal ilmiah yang tersebar di jurusan dan fakultas. Namun, tidak satu pun jurnal ilmiah UNJ yang sudah diakreditasi oleh Dikti.

Minimnya jumlah jurnal ilmiah yang terbit di kampus merepresentasi rendahnya budaya akademik. Oleh karena itu, bagi Prof. Zaenal Rafli Pembantu Rektor I, kampus harus menumbuhkan iklim akademik, seperti diskusi dan seminar-seminar. “Untuk merealisasikan ini (penulisan jurnal ilmiah-red) tentunya dibutuhkan peran serta dan dukungan dari mahasiswa, mahasiswa harus produktif dalam menulis,” tambah Zaenal.

Persiapan penerbitan jurnal ilmiah tetap dilakukan oleh UNJ. Sebagai pihak terkait, Lemlit menyiapkan wadah untuk menampung jurnal para mahasiswa melalui e-journal. Pengelolaannya dilakukan langsung oleh IT-Centre UNJ. Selain itu, Lemlit juga berencana membuat pelatihan-pelatihan penulisan jurnal ilmiah bagi mahasiswa, melalui kerja sama langsung dengan ormawa. Ini dilakukan untuk membekali mahasiswa dalam memproduksi jurnalnya sendiri. Hal ini dipaparkan oleh Prof. Mulyana kepala Lemlit UNJ Rabu (14/3) saat ditemui di kantornya.

Himbauan untuk menulis di jurnal ilmiah disambut baik oleh Evi Clara, Ketua jurusan Sosiologi. Ia optimis terhadap keputusan yang dikelurkan Dikti, karena  dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. Terlebih, jurusannya telah menerbitkan jurnal ilmiah, meski belum terakreditasi. “Jurnal ilmiah tersebut merupakan hasil pekerjaan mahasiswa kami, dan telah diterbitkan,” tegasnya.

Di sisi lain, himbauan ini juga terkesan tergesa-gesa karena pertimbangan pemerintah berdasar pada kuantitas jurnal ilmiah di Indonesia yang berada jauh di bawah Malaysia. Proses penerbitannya juga tidak mudah. Beberapa tahap harus dilalui. Mulai dari pengiriman, review, perbaikan, baru kemudian jurnal dapat diterbitkan.

“Saya pikir keputusan ini terkesan lucu karena dalam menerbitkan jurnal terakreditasi Dikti bukanlah hal yang mudah, apalagi jika seluruh mahasiswa yang akan lulus setiap tahunnya harus memasukan jurnalnya,” tutur Irsyad Ridho, Kepala Program Studi Sastra Indonesia. “Di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (JBSI) sendiri sebenarnya sudah ada rencana ke arah sana yaitu dengan memuat dan mewadahi ringkasan skripsi dari para mahasiswa,” sambung Irsyad.

Munculnya surat edaran ini sarat akan makna himbauan kepada mahasiswa agar meningkatkan produktivitas menulisnya. Akan tetapi, mahasiswa harus jadi pertimbangan utamanya. “Untuk skripsi saja sudah sulit, apalagi harus membuat jurnal ilmiah yang belum jelas akan dimanfaatkan untuk apa nantinya. Kalau ingin membuat mahasiswa gemar menulis lebih baik dibenahi dulu sistem pendidikannya,” tutur Mariam, mahasiswa JBSI 2008 menanggapi hal ini.

Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Senin (27/2) membenarkan bahwa ketentuan tersebut hanya bersifat dorongan semata. Surat edaran Dirjen Dikti pun tidak memiliki kekuatan hukum.

Lagipula menurut Zaenal Rafli, kampus tidak perlu tergesa-gesa menanggapi surat edaran tersebut. “Kita tidak harus mengikuti mentah-mentah surat edaran dari Dikti, karena kita juga tidak mungkin dan tidak siap untuk melaksanakannya saat ini juga,” tuturnya. (Binar/Dita/Daniel/Sahel)

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *