RSBI: Lahirkan Dikotomi

939 Comments

Education for all ternyata diterjemahkan oleh pemerintah sebagai mengklasifikasian pendidikan

 Sidang judicial review gugatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) kembali digelar, Rabu (11/4/2012), di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sidang ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemerintah terkait penyelenggaraan RSBI.

Ada tiga orang yang bicara dihadapan hakim MK, staf Pendidik Universitas Negeri Yogyakarta Slamet, Indra Djati Sidi sebagai mantan Dirjen Kemdiknas, dan Prof. Udin S. Winata.

Diberi kesempatan berbicara pertama, Slamet yang merupakan penggagas awal progam ini menjelaskan perihal konsep RSBI. Dia mengatakan ada beberapa poin yang mendasari kelahiran progam RSBI. Salah poinnya, progam ini ditujukan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Argumennya, bagi Slamet, pendidikan harus mampu memberi fasilitas yang berbeda untuk setiap peserta didik. Artinya, pengakomodasian perbedaan kemampuan peserta didik dilakukan dengan memisahkan mereka. “Kalau sudah ada perbedaan sekolah, nantinya pemerintah akan lebih mudah mengklasifikasi bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan masing-masing sekolah. Tiap jenjang sekolah memiliki kebutuhannya masing-masing. Antara sekolah Standar Pelayanan Minimal dan Sekolah Standar Nasional,” pungkasnya. Oleh karena itu, menurutnya wajar jika RSBI lebih mahal dibandingkan sekolah biasa.

Argumen Slamet memperlihatkan sejak awal RSBI dibangun dengan ideologi kastanisasi. Kastanisasi ini menghendaki pemisahan peserta didik berdasarkan perbedaan kemampuan. Dalam pendidikan akan terbentuk kasta peserta didik yang cerdas dan kasta peserta didik yang bodoh. Di RSBI akomodasi untuk peserta didik berupa fasilitas lengkap dan kurikulum asing.

Hal ini semakin ditegaskan oleh Ibrahim Musa. Dia berdalih pendidikan dapat dilihat dari dua sisi. Pendidikan sebagai investasi dan pendidikan sebagai konsumsi. Namun, kedua sudut ini sama-sama berbicara perlunya pembedaan, khususnya pembiayaan pendidikan oleh masyarakat. “Golongan kaya harus dikenai pajak pendidikan dan golongan miskin diberi keringanan,” tegasnya.

Dalam sidang itu, Ibrahim menunjukan data-data pembiayaan sekolah RSBI di Surakarta dan Jakarta. Dari data yang ditunjukan terlihat tingginya anggran pendidikan. Hal ini semakin menegaskan bahwa RSBI hanya diciptakan untuk golongan mampu. Bahkan, tataran makro pendidikan yang diciptakan pemerintah hanya melahirkan perbedaan-perbedaan, khususnya antara sikaya dan si miskin. Inikah konsep educasion for all, ketika ternyata pendidikan yang dibangun hanya mempertegas kesenjangan sosial.

Citra Nuraini

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *