RSBI: Pendidikan Berbasis Globalisasi

1 Comment

Faktanya RSBI menganut pendidikan berbasis globalisasi, bukan glokalitas pendidikan

Hari rabu (11/04) lalu, kembali digelar sidang judicial review terhadap Undang-undang  Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 50 ayat (3) terhadap pasal 31 UUD 1945 tentang dasar hukum Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di mahkamah Konstitusi (MK). Agenda sidang kemarin mendengarkan pemaparan dari tim ahli pemerintah terkait RSBI.

Dalam sidang itu, tiga orang yang mendapat kesempatan persentasi di hadapan hakim MK. Staf Pendidik Universitas Negeri Jakarta Slamet, mantan Dirjen Kemdiknas Indra Djati Sidi, dan Prof. Udin S. Winata.

Dari paparan tersebut, jelas salah satu konsep kelahiran RSBI berbicara globalisasi. “RSBI ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia sebagai jawaban dari era globalisasi dan upaya bangsa Indonesia untuk dapat bersaing secara internasional,” ujar Slamet. Dia juga menjelaskan bahwa program ini tidak bertentangan dengan UU dan tidak berkiblat pada negara lain dan berakar pada budaya bangsa sendiri. “Tidak benar RSBI itu kebarat-baratan, karena RSBI adalah SSN yang ditambahkan. Kalau Matematika kita masih di bawah mutu internasional, apa salahnya pengayaan dan sekadar ditambahkan agar mencapai standar internasional,” kata Slamet.

Namun, perkataan Slamet bertentangan dengan fakta di lapangan. Pada kenyataannya sekolah-sekolah RSBI diminta untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan kurikulumnya diminta untuk berkiblat pada kurikulum Cambridge, IBO dan negara OECD. Bahkan justru hal inilah alasan bagi sekolah RSBI untuk mengenakan dana yang tinggi pada orang tua.

Penggunaan bahasa asing dan kurikulum asing sesuai dengan latar belakangnya munculnya progam ini. Indra Djati Sidi menjelaskan latar belakang sejarah mengapa program RSBI ini muncul. Menurutnya pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikannya dengan berbagai cara agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Dalam persentasinya, Indra menunjukkan statistik posisi mutu pendidikan dan indeks pembangunan manusia negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang ternyata masih di bawah. Hal ini mendorong upaya untuk mencari model dan sistem pendidikan yang unggul untuk dipelajari untuk dapat dijadikan sebagai model pengembangan mutu pendidikan sekolah Indonesia sendiri. “Saya bersama Jusuf Kalla, sebagai wapres ketika itu, berkunjung ke Jakarta International School (JIC) untuk melihat penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional diterapkan,” dia bercerita.

Selain Jakarta International School, Indra juga memberi contoh tentang sekolah Gontor yang juga menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya dan ternyata tidak pernah digugat oleh masyarakat.

Menanggapi pemaparan dalam sidang tersebut, Sanata Dharma sebagai pemohon, mengatakan sekolah-sekolah contoh-contoh yang ditunjuknya adalah sekolah-sekolah swasta dengan tujuan pendidikan yang spesifik. Sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah swasta yang disainnya memang ditujukan bagi siswa-siswa yang memiliki kebutuhan spesifik. “Mereka (JIS dan Gontor-red) adalah segmented students yang pupulasinya sangat kecil dan berada sangat di atas (top tier). Sedangkan yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah membuat sebuah desain bagi sekolah publik yang katanya, dan semestinya, harus dapat diakses oleh semua siswa,” pungkasnya.

Cita-cita pemerintah tentang RSBI tidak sejalan dengan kenyataannya. Hal ini bukan saja karena masalah minim investasi, sejak awal kebijakan ini sudah salah. Pada akhirnya pendidikan bukan mendorong peserta didik berpikir global bertindak lokal, melainkan melupakan lokal bertindak global.

Citra Nuraini

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *