Pendidikan Tinggi Masih Sebatas Mimpi

No Comment Yet

Hadirnya RUU PT dipastikan mendukung terjadinya privatisasi dan bisnis pendidikan.

Harusnya pendidikan tinggi bukan lagi menjadi barang mewah bagi rakyat Indonesia. Sebab, konstitusi telah menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Nyatanya, pendidikan tinggi masih dihuni oleh kalangan masyarakat menengah atas. Sedangkan untuk kalangan bawah, mengkonsumsi pendidikan tinggi bagaikan mimpi.

Hal ini dikarenakan biaya pendidikan di perguruan tinggi yang terus merangkak naik. Meski  Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kini Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) menjadi ancaman bagi masyarakat kalangan bawah untuk mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi. “ Dalam salah satu poin RUU PT, kampus berhak menentukan besaranya sendiri dalam memungut biaya pendidikan yang diambil dari masyarakat,” terang dosen Jurusan Pendidikan Luar Biasa Hartini Nara.

Di tahun 2011, untuk masuk perguruan tinggi bekas IKIP Jakarta ini, minimal masyarakat harus membayar  uang masuk sebesar Rp7 juta. Yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp5 juta. Sampai pada saat ini, besaran biaya pendidikan tersebut ditentukan oleh masing-masing fakultas. Ini dikarenakan status otonomi yang kini diterapkan UNJ. “ Jumlah ini belum seberapa, dan akan meningkat kalau RUU PT disahkan. Sebab, RUU PT masih bernafaskan RUU BHP,” tambah Hartini Nara saat ditemui di kantor pusat Komnasham Jumat, (13/4), Menteng, Jakarta Pusat.

Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT), menyebutkan, pendanaan dan pengelolaan perguruan tinggi diserahkan kepada pihak universitas dengan dalih otonomi kampus sebagaimana dimaksud Pasal 48 Ayat 1 serta Pasal 50 Ayat 1 dan 3. Tentu pasal ini menggambarkan kalau anggaran pendidikan yang ada selama ini belum tepat sasaran dalam menghidupi kebutuhan perguruan tinggi. Sehingga sebagai suatu yang wajar dalam RUU PT jika kampus melakukan privatisasi dan bisnis pendidikan.

“ IPB punya Botani Square, UPI punya Isola Resort, dan masih banyak lagi kampus yang telah melakukan bisnis pendidikan,” ungkap pengamat pendidikan Darmaningtyas. Bisnis pendidikan yang dilakukan oleh kampus, menurut Darmaningtyas adalah praktek komersialisasi yang terjadi di dunia pendidikan. “ Lihat saja, untuk memakai gedung di kampusnya sendiri. Organisasi mahasiswa harus membayar uang sewa yang ditetapkan oleh kampus dengan harga yang beragam,” tambahnya.

Meski sampai pada saat ini RUU PT ditunda pengesahanya. Tapi komersialisasi yang dilakukan kampus dengan menaikan biaya pendidikan tinggi masih terjadi. Padahal kampus tidak memiliki kekuatan hukum lagi ketika RUU BHP dibatalkan pada Maret 2010. Sehingga sudah pantas ketika masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki akses akan pendidikan. Menuntut pemerintah bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan telah lalai dalam menjalankan amanat konstitusional.

Satriono Priyo Utomo

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *