RUU PT: Legalitas Liberalisasi Pendidikan

2 Comments

“Mau apapun nama payung hukumnya, tapi kalo isinya sama tentang liberalisasi pendidikan,ya sama saja,” (Hartini Nara,selaku dosen FIP UNJ)

Bertempat di lobby Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (FIS UNJ), hari Kamis (12/04) pukul 16.00 WIB, diadakan diskusi publik perihal pendidikan. Diskusi ini mengkritisi kebijakan pemerintah tentang digelontorkannya Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT). RUU ini semestinya disahkan oleh Komisi X dengan Kemendikbud pada 9 April 2012, tapi ditunda.

Banyak pihak meyakini RUU PT ini bertentangan dengan UUD 1945 pada pasal 31 yang menjelaskan bahwa setiap  warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah wajib membiayai sistem pendidikan nasional. RUU PT dianggap berdampak pada liberalisasi, privatisasi dan swastanisasi pendidikan.

Terdapat beberapa pasal yang menyatakan akan diberlakukannya sistem otonomi di Perguruan Tinggi. Awalnya Pasal 77 menjelaskan bahwa status pengelolaan perguruan tinggi dibagi menjadi 3, yaitu otonom, semi-otonom, dan otonomi terbatas. Namun, pasal tersebut akhirnya dikritisi ulang dan dicabut tanggal 4 April 2012.

Kemudian munculah pasal baru yang maknanya serupa dengan pasal 77 yang sudah dicabut. Pasal 69 setelah revisi tanggal 4 April 2012, bunyinya adalah PTN  yang menerapkan Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, PTN yang dimaksud memiliki tata kelola dan pengambilan secara mandiri, dan berhak mengembangkan dana abadi dan usaha mandiri lainnya. Peran pemerintah disini hanya  memfasilitasi terbentuknya lembaga menghimpun dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Hal ini merupakan wujud bentuk pengalihan tanggungjawab pemerintah. “Itu sama saja tidak merubah isi. Mau apapun nama payung hukumnya, tapi kalo isinya sama tentang liberalisasi pendidikan, ya sama saja,” ujar Hartini Nara.

Bukan hanya itu saja, pada pasal 85 yang kemudian berubah tertera di pasal 90 menjelaskan bahwa pemerintah mendorong dunia industri untuk berperan aktif mendanai PT. “Ini yang dinamakan internasionalisasi, dan kita harus cerdas dalam mengkritisi pasal-pasal tersebut,” ujar Afifah mahasiswa angkatan 2010, jurusan ISP.

Jika mencermati UNJ yang sudah berstatus PK-BLU, sebenarnya otonomisasi dan liberalisasi pun telah terjadi sebelum pengesahan RUU PT ini, melalui dana hutang universitas kepada Islamic Development Bank (IDB) sebesar $ 25 juta kepada UNJ untuk dana pembangunan, serta kenaikan biaya SPP mahasiswa UNJ.

Hal ini pun diamini oleh Ketua Divisi Pendidikan BEM UNJ, Sarah yang turut memberikan informasi pada diskusi publik sore ini. “Belum sah ajah sudah liberalisasi di UNJ, apalagi nanti kalau RUU PT disahkan,” tegasnya. Menilik permasalahan ini, seharusnya pemerintah dapat lebih jauh mempertimbangkan RUU ini, karena hakikatnya pendidikan bukanlah ladang bisnis yang money oriented. Membicarakan pendidikan merupakan hak seluruh bangsa tanpa mengenal golongan dan kasta sekalipun. Pendidikan murah dan berkualitaslah yang diinginkan rakyat.

Sari Wijaya

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *