Menerjemahkan Akomodasi Pendidikan

3 Comments

Dengan penyatuaan perbedaan perserta didik maka melahirkan integrasi sosial. Sedangkan pemisahan peserta didik hanya akan melahirkan degradasi sosial.

Penyatuan peserta didik atau pemisahan peserta didik, itulah salah satu perdebatan yang kerap dibicarakan dalam sidang Judicial Review Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) terkait penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemisahan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan, itulah salah satu argumen yang selalu diutarakan saksi ahli dari pemerintah dalam mempertahankan peserta didik. Argumen ini kembali diungkapkan oleh saksi ahli dari pemerintah, Udin S. Wiranata, dalam sidang yang kembali digelar tanggal 24 April 2012 lalu. “Layanan pendidikan tidak bisa sama. Pendidikan mesti melayani kodrat peserta didik yang berbeda. Jadi pendidikan perlu diversifikasi, termasuk dalam bentuk RSBI/SBI,” katanya.

Kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional/sekolah bertaraf internasional (RSBI/BI) dinilai merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan beragam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia.

Indonesia mengenal pendidikan seperti layanan khusus maupun pendidikan akselerasi yang juga berlaku umum di dunia inetrnasional.

Menurut Udin, diversifikasi layanan pendidikan, salah satunya RSBI/SBI tetap dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa. Kebijakan RSBI justru memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan potensi individu yang berbeda-beda.

Argumen ini dibantah, tim penggugat dari KKP. Praktisi pendidikan darmanigtyas berpendapat pendidikan seharusnya dapat menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Misalnya akomodasi dalam ruang kelas bukan diterjemahkan, mengumpulkan peserta didik berdasarkan kemampuannya dalam ruang kelas yang berbeda. Hingga lahirlah kelas unggulan dan kelas biasa. Akomodasi dalam ruang kelas diterjemahkan membantu peserta didik yang berkemampuan berbeda agar dapat berjalan bersama.

Disinilah darmaningtyas melihat pentingnya peran guru. “Untuk menyatuakan mereka memang kita butuh guru yang berkualitas. Karena itu pemerintah harus mengadakan kualifikasi guru supaya guru itu punya kemampuan untuk mengajar dikelas-kelas yang memiliki perbedaan kemampuan dan perbedaan fisik,” tegas darmanigtyas.

Pemisahan-pemisahan itu akan berdampak pada tidak terjadinya integrasi sosial peserta didik. Lebih jauh intergarasi sosial dalammasyarakat. “Kalau yang pintar dikumpulkan dengan yang pintar, yang bodoh dengan yang bodoh, tidak akan pernah melahirkan intergrasi sosial. Tapi melahirkan degradasi. yang pintar dengan yang pintar, bodoh dengan bodoh,” tandasnya.

Citra Nuraini

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *