Sekolah

No Comment Yet

Kaum miskin dirumuskan sebagai orang yang tidak menempuh pendidikan sekolah

Sampai hari ini, sekolah masih diyakini sebagai lembaga satu-satunya yang berhak atas pengelolaan pendidikan. Ruang di mana seharusnya manusia mendapatkan kebutuhan non-materialnya. Nyatanya, kini sekolah mengalami proses degradasi. Hal ini kentara ketika kebutuhan-kebutuhan non-material itu diubah menjadi permintaan akan barang. Sekolah yang kini memonopoli proses pendidikan, cenderung melihat belajar-pengajaran sebagai sebuah bentuk pelayanan jasa.

Kekinian, apa yang pernah dimaksud oleh seorang imam Gereja Roma berkebangsaan Austria, Ivan Illich tentu benar adanya. Bersekolah kini sudah menjadi kewajiban terlembaga yang dibuat oleh negera. Kewajiban bersekolah tidak dapat menghindari, membagi masyarakat ke dalam kutup-kutup yang saling bertentangan.

Kewajiban bersekolah menentukan peringkat bangsa-bangsa di dunia menurut sistem kasta internasional. Semua negara diurutkan seperti pada sistem kasta, di mana posisi setiap negara di bidang pendidikan. Ditentukan berdasarkan jumlah tahun rata-rata rakyatnya bersekolah.

Logika yang dipakai, sama seperti yang disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto pada perayaan pembukaan acara Dies Natalis UNJ pada Rabu, (16/5), di Teater Terbuka. “ Sekarang sepeda motor di UNJ sudah mencapai 8500-an. Itu tandanya masyarakat UNJ semakin sejahtera,” ungkap Bedjo Sujanto. Dari data ini menjadi sebuah dalih UNJ atas kehendaknya menaikkan biaya pendidikan.

Di Indonesia, kaum miskin dirumuskan sebagai orang yang tidak menempuh pendidikan sekolah di bawah dua belas tahun. Begitupun yang terjadi di Meksiko, mereka akan dirumuskan sebagai kaum miskin jika tidak mengenyam pendidikan sekolah tiga tahun. Artinya, kaum miskin tidak mencapai kesamaan sosial ekonomi lantaran kewajiban bersekolah.

Apalagi ketika dampak dari kewajiban bersekolah seperti yang diungkapkan di atas, membagi peringkat negara-bangsa berdasar sistem kasta internasional. Tentu, negara-bangsa yang berada diperingkat bawah akan memacu dirinya memperoleh kesamaan sosial ekonomi dengan negara-bangsa pada peringkat di atasnya.

Oleh karena itu, adanya kewajiban bersekolah menghasilkan standarisasi sebagai sebuah kiblat pelaksanaan belajar-pengajaran. Guna mengejar mutu, UNJ menggunakan International Standart Operation (ISO). Motifnya sudah tentu mengejar mutu belajar-pengajaran yang sudah jauh tertinggal dari negara-bangsa yang memperoleh posisi di atas Indonesia. Dalam skala global, standarisasi belajar-pengajaran yang dipakai negara berkembang menghadap ke Eropa dan Amerika Serikat. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPJM) Sjafnir Ronisef mengungkapkan,” Indonesia jauh tertinggal dengan Malaysia dan Singapura. Sudah barang tentu ISO dipakai UNJ sebagai aplikatif dari visinya, unggul di era global.”

Pastinya, standarisasi membutuhkan materi guna pengadaan sarana dan prasarana. Jika ingin menghasilkan output dari belajar-pengajaran yang memiliki kesamaan sosial ekonomi pada tingkat global. Hal inilah yang tidak pernah terfikir oleh lembaga sekolah, termasuk UNJ. Kewajiban bersekolah, menjadikan lembaga sekolah hanya berparadigma pada orientasi pembangunan fisik saja.

Menomorduakan hal yang substansial. Sehingga sekolah tidak mampu mengembangkan kegiatan belajar ataupun mengajarkan keadilan. Sebab para pendidik lebih menekankan pengajaran yang sudah dijadikan paket-paket bersamaan dengan sertifikat atau ijazah. Akibatnya suatu peran atau jabatan sosial dalam pasar kerja, semakin tergantung pada sekedar lama tidaknya mengikuti pendidikan di sekolah.

Satriono Priyo Utomo

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *