Deklarasi, Senjata Petani Masa Kini

2 Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Siapa kehilangan tanah, dia telah kehilangan kemanusiaannya.” Muhammad Hatta

BUKITTINGGI-DIDAKTIKAUNJ- Indonesia dibangun atas tumpukan kisah tentang penindasan dan penghisapan. Yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan struktural juga menyebabkan ketidakadilan agraria. Akumulasi situasi inilah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan massal, kesenjangan, dan keterbelakangan struktural.

Berdasarkan kondisi nyata rakyat yang mengenaskan ini, muncullah perasaan senasib dan sepenanggungan yang menyatukan rakyat Indonesia. Dalam bingkai proses kemerdekaan. Kemudian Revolusi Agustus 1945 melahirkan cita-cita sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yakni, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ingin memastikan seluruh kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nyatanya setelah Revolusi Agustus 1945, realita jauh dari cita-cita yang dimaksud.

Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Landreform 1960 yang bermaksud menegaskan bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, tidak dijalankan. Pada masa inilah kebijakan agraria nasional mengabdi pada kepentingan paradigma pertumbuhan. Kebijakan yang menyimpang dari jiwa dan semangat cita-cita Revolusi Agustus 1945.

Dampak dari kebijakan Orde Baru yang sampai hari ini juga kita rasakan. Terjadinya masalah penyusutan lahan pertanian, penurunan produktifitas, krisis pangan, kerusakan lingkungan, ketergantungan, pengangguran, dan kemiskinan massal yang terjadi secara struktural. Yang kemudian dari sederet hal tersebut dapat kita garis bawahi. Bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang sampai hari ini pemerintah tidak pernah sadar telah melakukannya, dan mesti bertanggung jawab atas semua ini.

Oleh karena itu, bertempat di Bung Hatta Convention Center, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (14/7). 170 organisasi petani di 70 negara yang menamakan dirinya, La Via Campesina. Mendeklarasikan tuntutan yang berisi pelaksanaan reforma agraria dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak petani.

“Reforma agraria adalah bagian dari proses kemerdekaan,” teriak Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam sambutannya. Guna membuka pembacaan deklarasi  yang dihadiri Staf Ahli Presiden Bidang Kemiskinan H.S. Dillon, Pengajar UGM DR. Revrisond Baswir, Profesor IPB Gunawan Wirahadi, puluhan tokoh petani dunia, ratusan masyarakat petani Indonesia, dan pejabat BPN diwakili BPN Sumbar. Di mana deklarasi tersebut dibacakan oleh Pemimpin La Via Campesina yang berasal dari Mozambik, Reinaldo Chingore.

Di mana dalam salah satu poin deklarasi tersebut berisi, perlunya membangun kedaulatan dengan cara memberikan alat produksi kepada petani bukan pada para pengusaha. “Rakyat harus mempunyai akses atas alat-alat produksi. Itulah bagian dari proses kemerdekaan, dan pemerintah sampai hari ini belum melakukan itu.” Papar Revrisond Baswir dalam pidatonya.

Sampai hari ini pemerintah baru sekedar berwacana untuk melaksanakan proses landreform. Rakyat masih menunggu janji pemerintah membagikan lahan kepada petani. “ Kita masih dalam tahap pembahasan, segera mungkin akan dilaksanakan,” kata H.S. Dillon yang mewakili suara pemerintah dalam menjawab permasalahan pelaksanaan landreform di Indonesia. Yang sampai hari ini sering terjadi, “Ketika Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang memakai tanah rakyat ini habis. Bukan malah dikembalikan kepada rakyat, malah diperpanjang.” Ungkap Pengajar Universitas Sriwijaya J.J. Polong meceritakan hambatan terlaksananya landreform di Indonesia.

Satriono Priyo Utomo

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *