Nu Wreekt Het Zich

No Comment Yet

Soekarno pernah bilang bahwa adanya partai-partai di Indonesia sebagai sebuah kesalahan

Dua tokoh terkemuka mantan pimpinan partai besar di Indonesia, Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terkena skandal kasus korupsi.  Sebelumnya, nama Luthfi Hasan Ishaaq bekas presiden PKS yang dicokol oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena suap impor daging sapi. Berikutnya, Anas Urbaningrum, bekas ketua umum PD ini dijerat kasus suap proyek Hambalang.

 Keduanya sudah barang tentu merugikan negara triliunan rupiah. Akibat tindak korup yang dilakukan oleh bekas presiden PKS itu. Harga jual daging sapi yang beredar di Indonesia, termasuk harga paling tinggi di dunia.

Bayangkan saja, secara geografis wilayah Indonesia yang tidak cocok dalam mengembangbiakan sapi. Rakyatnya mesti dipaksa membayar mahal untuk mendapatkan gizi yang ada di dalam daging sapi.  Juga proyek pusat olahraga yang dikorup oleh beberapa elite PD. Sampai sekarang mangkrak. Imbasnya sudah barang tentu mesti diterima oleh rakyat.

Inilah konsekuensi dari demokrasi. Sebagai pemain utama demokrasi, partai politik jelas bertanggung jawab atas fenomena pendangkalan politik. Banyak orang berlomba-lomba mendapatkan jabatan politik sekadar untuk melakukan tindak korupsi. Syahdan, partai politik sekadar menjadi alat pengumpul suap dari anggaran pemerintah guna kepentingan pribadi dan kelompok.

Nyatalah, dalam sistem demokrasi yang bertujuan menyejahterakan rakyat, alhasil malah sebaliknya. Jauh-jauh hari pasca dibacanya teks proklamasi. Pada November 1945, Soekarno pernah bilang bahwa dibangun atau dibentuknya partai-partai itu salah satu kesalahan, “ Nu wreekt het zich”, begitu tulisnya.

Yang pertama diributkan oleh Soekarno pada waktu itu ialah soal kesatuan nasional. Pertikaian konflik masa itu terpecah ke dalam beberapa kotak-kotak ideologi, yang terkadang direpresentasi melalui asal suku dan agama. Soekarno menduga banyaknya partai-partai yang ada waktu itu dapat menciderai demokrasi itu sendiri. Apalagi hal ini dapat memecah belah kesatuan. Soekarno menduga hal ini terkait pada kepentingan partiwezen tersebut dalam mengeksploitasi wilayah kekuasaan politiknya guna kepentingan segelintir.

Hal inilah yang kemudian ditakutkan oleh Soekarno ketika praktik demokrasi di Indonesia sekadar dimaknai dengan banyaknya berdiri partai-partai. Karena adanya sebuah partai tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Dan bukan berarti lahir dan tumbuhnya partai diyakini sebagai representasi kepentingan rakyat.

Kasus yang menimpa bekas pimpinan PD dan PKS. Sebagai cerminan jalan yang ditempuh oleh kedua mantan aktivis reformasi tersebut untuk membiayai kegiatan politik partai. Ada paradigma balas jasa ketika sudah menduduki jabatan pimpinan partai. Yang kemudian akan terbayar ketika kelak mereka berhasil duduk di lingkaran pemerintahan. Baik sebagai eksekutif maupun legislatif.

Ketika sudah memperoleh jabatan di pemerintahan, semisal DPR, jumlah bantuan untuk partai politik diwajibkan sebesar 21 juta per kursi. Angka sebesar ini pula tidak diimbangi dengan transparansi. Alhasil, saling sikat dan jegal untuk menduduki sebuah jabatan di pemerintahan, proyek apapun dilakoni. Sekalipun itu merugikan negara.

Ketika banyak pimpinan partai politik melakukan tindak korupsi. Pantas saja, dalam tingkatan kampus sudah dibelajarkan politik secara legal oleh rektorat. Melalui organisasi pemerintahan yang kini masuk ke dalam tanggung jawab pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Tentunya sebagai bentuk sebuah ketidakpercayaan rektorat terhadap mahasiswa. Makanya, dikerdilkanlah suara mahasiswa melalui kegiatan demokrasi sebagai sebuah pembelajaran, bukan hak.

Syahdan, mahasiswa terlalu asik belajar berpolitik. Dan tidak melihat sebagai sebuah kesalahan berdemokrasi dalam tingkatan kampus. Yang ada organisasi pemerintahan bukan dijadikan sebagai posisi tawar mahasiswa terhadap kebijakan kampus.

Melainkan sebagai ruang belajar berkampanye, berjanji, serta berintrik. Alhasil, tradisi klaim sebagai reprsentasi pun sudah dibangun di dalam tingkatan kampus. Makanya nama Anas dan Luthfi muncul sebagai tersangka korupsi. Partai politik dan pemahaman akan demokrasi di Indonesia mesti segera diperbaiki. Jangan biarkan demokrasi rusak, hanya karena partai politik tak mampu memperbaiki diri.

Satriono Priyo Utomo

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *