Homo Homini Corruptus

No Comment Yet

“Bumi ini masih mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak akan pernah mampu untuk memenuhi keserakahan manusia!” (Mahatma Gandhi)

 Pada mulanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia tidak akan bisa bertahan hidup ketika tidak menjadi homo homoni socius. Begitupun dengan korupsi, dia tidak akan lahir kalau tidak ada kondisi budaya beserta perangkatnya yaitu sistem sosial, politik dan ekonomi.

Seperti kasus korupsi yang kini terungkap bukan hanya di lembaga politik. Institusi pendidikan pun tidak mau ketinggalan korupnya. Kekinian, berawal dari mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dengan perusahaan pelaksana proyeknya. Yang bekerja sama dengan beberapa kampus negeri yang salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam pengadaan alat laboratorium.

Diduga, uang negara sejumlah lima miliar mengalir ke kantong pribadi para pejabat bekas IKIP Jakarta ini. Kini, pemeriksaan sudah sampai pada pemanggilan dua orang saksi yaitu Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi UNJ Dedi Purwana dan Pembantu Rektor II UNJ Suryadi. Menyusul telah ditetapkannya Pembantu Rektor III UNJ Fakhrudin Arbah yang pada kasus itu berstatus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beserta dosen Fakultas Teknik UNJ Tri Mulyono yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Logika Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari kata Latin, yakni corruptus. Artinya adalah tindakan yang merusak, atau menghancurkan. Ketika digunakan sebagai kata benda, korupsi berarti sesuatu yang sudah hancur.

Tindakan korupsi yang bisa dilihat jelas ialah korupsi politik. Ini terjadi ketika ada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Ketika pejabat UNJ dipercaya mengelola anggaran pendidikan, namun anggaran tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi politik juga terjadi ketika pemegang kekuasaan, dengan leluasanya menunjuk salah seseorang yang tidak ahli dalam hal pelaksanaan proyek.

Pada hal ini tindak korupsi sudah terjadi di awal ketika pemilihan. Seterusnya keadaan korupsi sangat mungkin tercipta karena tidak representasinya orang yang ditunjuk tersebut. Kemudian keadaan ini menjadi cerminan buruknya sistem politik yang ada. Antara eksekutif (pelaksana kebijakan), legislatif (pembuat kebijakan), dan yudikatif (pemantau kebijakan) tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya sistem hukum tak memiliki kekuatan dan kemandirian yang cukup untuk menjamin bersihnya kekuasaan dari korupsi.

Inilah yang terjadi di UNJ. Cacatnya sistem pemerintahan ini ditandai dengan mandulnya senat yang terdiri atas Guru Besar dalam memantau kebijakan yang sedang berjalan ini. Bagaimana tidak mandul, di UNJ fungsi senat yang bertugas sebagai pemantau kebijakan di kepalai oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini Rektor UNJ sendiri. Ditambah tidak adanya suara mahasiswa dalam kebijakan yang akan dan dilaksanakan oleh institusi pendidikan pencipta guru ini.

Kemudian, tidak semua orang paham bahwa apa yang diperbuatnya adalah tindakan korupsi. Artinya, kegiatan itu berdampak pada merugikan orang banyak. Masalah sebenarnya adalah, karena masih banyak orang tidak tahu arti kata korupsi itu sendiri.

Pada dasarnya, korpusi adalah suatu konsep yang sulit dijelaskan. Artinya, secara umum korupsi dapat diungkapkan dengan penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Pada keadaan ini banyak orang sepakat dengan pengungkapan tersebut. Namun pada keadaan yang lebih kecil, masalahnya menjadi semakin sulit. Misalnya apakah pemberian hadiah pada seseorang (karena jabatannya) adalah suap yang berarti adalah korupsi?

Inilah yang kemudian terangkum dalam penjelasan atas kesaksian Dedi Purwana terhadap kasus pengadaan alat laboratorium UNJ. Sampai dibentak oleh majelis hakim, dia baru mau mengakui jumlah sesunggunnya uang yang diterima dari Melia Rike, staf pemasaran perusahaan pengadaan alat tersebut. Sebutnya pun uang THR, bukan uang korupsi atas jabatannya tersebut.

Pada masalah ini pengakuan Dedi Purawana tidak ada salahnya. Berkelit dari sebutan uang korupsi, tindakan Dedi Purawana ini berakibat orang-orang yang seharusnya mendapat pertolongan justru semakin terpuruk di dalam sulitnya kehidupan. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama dihisap oleh orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan untuk mempergendut rekening pribadinya.

Memang, dalam beberapa penjelasan, pada hakikatnya manusia adalah makhluk korup, homo homoni curruptus. Makhluk yang serakah, dan keserakahan tersebut menurutnya adalah hukum alam. Yang di atas adalah pemenang dan dapat bertindak sesuka hati, hal ini tidak mungkin dilakukan ketika masih berada di bawah. Dan yang di bawah akan berusaha menjadi apa yang dilakukan di atas.

Sebelum, Sistemnya Sudah Korup

Banyak pakar yang bilang bahwa korupsi terjadi karena sistem, dan ada juga yang berpendapat bahwa korupsi merupakan sebuah tradisi kultural. Begitupun dengan Danang Widoyoko dalam opininya berjudul, Reproduksi Korupsi (Kompas, Sabtu 9 Maret 2013). Yang berkata bahwa habitus menjadikan praktik korupsi tidak disadari lagi dan menjadi kebiasaan yang terus berulang. Sehingga banyak pelaku dan pendukungnya seakan-akan tidak habis mengerti mereka ditangkap karena korupsi.

Meskipun ditetapkan statusnya sebagai tersangka, Fakhrudin Arbah masih mengelak bahwa dirinya melakukan korupsi. Dirinya tetap bersikukuh tidak menerima sepeserpun uang negara atas kasus yang menimpanya. Inilah keadaan yang kemudian membenarkan bahwa korupsi adalah sebuah habitus.

Bagaimana tidak, keadaan sistem pemerintahan dan ekonomi di UNJ yang mendukung tindakan korup itu terjadi. Kasus pengadaan alat laboratorium adalah cerminan kegagalan sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang diterapkan UNJ sejak Nopember 2009.

Sejak sistem ini banyak jabatan strategis dalam hal pengaturan proyek, serta kuangan. Dijabat oleh orang yang tidak representatif. Ada dualisme jabatan di mana selain menjadi dosen, perannya ditambah menjadi salah satu pengurus unit pelaksana teknis. Dan banyak jabatan-jabatan kekuasaan di UNJ yang semestinya cuma diisi oleh satu nama, ternyata nama tersebut juga mengisi jabatan lainnya.

Sejak awal kondisi ini merupakan hasil tindakan korup. Seterusnya, peran yang dijalankan pun akan pula menghasilkan tindakan korup. Apalagi dengan hadirnya sistem PK BLU tersebut, semakin membuka peluang korupsi terjadi. Selain adanya dualisme jabatan, sistem ini pun menjamin semakin terbukanya kampus terhadap kepentingan bisnis. Yang kemudian akan menyampingkan peranan sesungguhnya sebagai institusi pendidikan, yang hadir dan dihidupi oleh konstitusi.

Syahdan, dari korupsi yang menimpa UNJ, selain pejabat kampus dan mahasiswa, masyarakatlah yang paling dirugikan. Harapan institusi pendidikan dapat menemukan solusi atas tindakan korupsi yang masif menjerat pejabat politik Indonesia. Malah mereproduksi kegiatan-kegiatan dan manusia-manusia korup.

Beruntunglah 217 mahasiswa yang di tahun 2011 ditolak masuk UNJ lantaran tidak bisa membayar uang kuliah semester awal. Tidak masuk ke dalam institusi pendidikan yang telah mandul memberikan kontribusinya pada masyarakat. Selain, merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kebijakan serta merampas hak hajat hidup orang banyak.

Tentu tidak ada yang bisa diperbuat banyak oleh mahasiswa UNJ ketika kasus kosupsi mendera kampusnya. Selain, meminimalisir kegiatan-kegiatan yang bernuansa korup. Serta menuntut agar kampus sesegera mungkin mengambil sikap agar penyelesaian kasus korupsi ini cepat selesai. Dengan memecat nama-nama yang telah ditetapkan menjadi tersangka, dan tentunya yang bertanggung jawab penuh atas hal ini ialah rektor. Bagaimana mungkin kalau korupsi di UNJ sudah menjadi habitus, ada pejabat kampus yang masih bersih dari tindakan korupsi atas sistemnya yang korup. Tabik!

Satriono Priyo Utomo

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *