Karut Marut Penerapan UKT

860 Comments

UKT belum memberikan solusi meringankan biaya kuliah malah memunculkan masalah baru.

Mahasiswa menuntut transparansi UKT. Sejak 2012, tidak ada kejelasan mengenainya.

Dua tahun terakhir Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah menarapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT sendiri adalah besaran biaya tetap yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tiap semester hingga ia lulus. Berdasarkan konsep UKT dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru disahkan tahun ini, UKT terbagi menjadi ke dalam lima kategori disesuaikan dengan pendapatan orang tua mahasiswa. Hal ini berlaku untuk seluruh maba di Perguruan Tinggi Negeri mulai tahun akademik 2013/2014.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia baru berlaku tahun ini. Namun, UNJ sudah melaksanakan UKT sejak 2012. Kala itu, dasar hukumnya masih bersifat surat edaran. Bagi Kemendikbud, UKT merupakan sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa. Penetapan uang kuliah tunggal (UKT) juga diharapkan memberikan kemudahan untuk memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester dan dipastikan tidak ada biaya tambahan lain.

Seperti diungkapkan Suryadi, Pembantu Rektor II (PR II), “konsep UKT tahun ini sudah sangat meringankan, jadi kita bermaksud membantu mahasiswa baru.” Memang uang kuliah tunggal ini, menjadi senjata utama Kemendikbud dalam mengatasi sempitnya akses pendidikan di Indonesia. Bahkan diibaratkan sebagai uang kuliah yang berkeadilan karena pembiayaan pendidikanya menyesuaiakan dengan jumlah pendapatan orang tua mahasiswa.

Menurut laporan yang diterima Pembantu Rektor II UNJ, mayoritas maba yang diterima melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ) maupun SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) masuk dalam kategori tiga, yakni harus membayar uang pendidikannya sekitar Rp 2.000.000,00 per semester. Sedangkan mahasiswa yang masuk UNJ melalui jalur UMB (Ujian Masuk Bersama) termasuk golongan empat dalam skema uang kuliah tunggal. Di UNJ, UKT golongan 1 sampai golongan 5 dimulai dari sebesar Rp 500.000an hingga Rp.5.000.000an.

Implementasinya, pemberlakuan UKT di UNJ masih tidak sesuai dari ekspektasi. Sebab, terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian antara data pendapatan orang tua maba yang diinput dengan penempatan golongan bayaran. Mereka yang memasukkan nominal pendapatan rendah ketika registrasi ulang di loket Bank BNI harus membayar sejumlah yang tinggi. Hal ini mengindikasikan UNJ tidak serius dalam melaksanakan kebijakan ini, bukanya menjadi solusi mengatasi masalah keuangan mahasiswa malah menimbulkan masalah baru yang kerap menyulitkan mahasiswa baru.

Hal ini juga membuat bingung Ketua Tim Pembela Mahasiswa (TPM) Bimo, mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris 2011. “Tidak sedikit mahasiswa yang menginput data pendapatan dengan nominal rendah tapi saat registrasi harus membayarkan dengan golongan tiga bahkan empat,” papar Bimo. Fakta tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah mahasiswa yang melapor ke TPM, meminta bantuan agar dapat membayar kuliah dengan biaya murah.

Berdasarkan laporan yang diterima TPM, terdapat sekitar 58 orang mahasiswa baru dari jalur SBMPTN kesulitan melunasi uang kuliah. Salah satunya Eki, mahasiswa baru Jurusan Teknik Sipil. Dia merasa memasukan data diri dengan memilih biaya paling kecil, yakni kurang dari Rp 1.000.000 namun mesti membayar uang pertama pada golongan tiga, sebesar Rp 4.000.000. Hampir saja, ia tak bisa membayar uang kuliahnya. Namun ia selamat, ketika mendapat kabar untuk melaporkan diri ke Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) bagi mahasiswa baru yang ingin mengajukan keringanan pembayaran.

Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada dua teman Eki. Mereka tidak menerima informasi terbaru mengenai mekanisme pengajuan keringanan UKT, sehingga harapan untuk kuliah di kampus ini pupus. “Teman saya ada dua orang tidak jadi masuk UNJ karena merasa tidak mampu membayar biaya pendidikan meskipun sudah mengisi data diri pada pilihan yang terkecil,” kata Eki, saat ditemui setelah acara pembukaan MPA (19/8).

Menanggapi kejadian tersebut, PR II UNJ mengatakan, “tidak ada laporan bahwa ada mahasiswa yang tidak mampu membayar uang semester pertama dengan sistem UKT ini.” Woro, salah satu Staff BAAK UNJ, mengatakan hal senada, ”semua maba yang keberatan membayar biaya kuliah masalahnya sudah teratasi, jadi tidak ada lagi yang mengeluhkan tentang biaya kuliah ke sini lagi.” Hal ini menunjukkan penyebaran informasi yang tidak merata.

Di samping itu, kampus juga tidak terbuka dalam menginformasikan rentang pendapatan orang tua mahasiswa baru dalam tiap kategori. Hal ini memungkinkan mahasiswa tidak akan tahu, dalam peraturan formal, mereka dapat digolongkan di kategori yang mana. Penyelesaian masalah dengan melaporkan diri ke BAAK secara mandiri menyebabkan beberapa orang tidak dapat melanjutkan hajat studinya. Pasalnya, bila mereka tak melapor, mereka mesti menyetor sejumlah uang kuliah tanpa keringanan. Semestinya, hal seperti ini bisa ditanggulangi, mengingat UNJ sudah menerapkan UKT untuk kedua kalinya.

Aan Yusufianto

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *