Press Release, Kekerasan yang Menimpa Anggota LPM Didaktika Dimediasi oleh Dewan Pers

No Comment Yet

Kasus pemukulan dan perusakan yang menimpa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dimediasi oleh Dewan Pers. Mediasi berlangsung pada Rabu, 4 September 2013 di Gedung Dewan Pers. Dihadiri oleh tiga pihak terkait permasalahan yakni, LPM Didaktika, diwakili oleh Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, anggota yang menjadi korban pemukulan, mantan anggota yang menjadi saksi pemukulan dan dosen pembimbing.

Pihak Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), menghadirkan langsung Dekan, Pembantu Dekan III, Ketua BEM FIK, Ketua Masa Pengenalan Akademik (MPA) UNJ dan beberapa mahasiswa FIK serta menggandeng Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi (FE).

Sementara Rektorat UNJ tidak menghadirkan Rektor maupun Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (PR III) melainkan memberikan Surat Tugas kepada Kepala UPT Hubungan Masyarakat (Humas) untuk menghadiri mediasi. Kepala UPT Humas didampingi beberapa yakni Kepala Bagian Kemahasiswaan, dan Staf PR III.

Untuk memimpin mediasi, Dewan Pers menghadirkan Muhammad Ridlo Eisy dan Leo Batubara. Sementara sebagai moderator, tampil Yosep Adi Prasetyo.

Atas pemaparan dari ketiga pihak, Leo Batubara sebagai salah satu pemipin mediasi menyampaikan bahwa terdapat tiga konflik yang terjadi dalam permasalahan ini. Pertama, konflik hukum yang terkait dengan pemukulan dan perusakan Sekretariat. Kedua, mengenai sikap UNJ yang tak kunjung merespon kasus ini. Dan ketiga, soal pemberitaan.

Dari ketiga konflik tersebut, dengan tegas Leo menyatakan soal hukum dan sikap kampus, bukanlah ranah Dewan Pers. Sedangkan soal pemberitaan, khususnya yang dimuat oleh LPM Didaktika dalam Buletin Warta MPA 2013 Edisi IV artikel berjudul MPA, Riwayatmu Kini, ia memberikan keputusan yang didasari oleh Kode Etik Jurnalistik bahwa tidak terdapat persoalan dengan tulisan Didaktika.

Untuk itu, ia sangat menyayangkan tindak pemukulan dan perusakan Sekretariat yang terjadi pada LPM Didaktika. Bagi Leo, yang menjadi rumus dasar dalam Pers adalah kesalahan kata-kata mesti diselesaikan dengan kata-kata pula. Tidak dengan breidel, juga tidak dengan pemukulan.

Leo menambahkan, pemukulan anggota LPM Didaktika telah menghambat perihal kebebasan berpendapat. Selain itu, sebagai alumni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, ia menyesalkan tindak kekerasan ini terjadi di kampus pendidikan. Sebab, baginya, Pers juga punya fungsi mendidik bangsa membantu pendidikan.

Sementara Muhammad Ridlo Eisy, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers menyatakan beberapa hal. Pertama, persoalan berita, keberadaan dan kebebasan membuatnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian, ia juga meminta kebebasan pers mesti diberikan oleh kampus kepada LPM Didaktika. Dan yang terakhir, Ridlo mengharapkan ada penyelesaian yang menjamin agar kekerasan tidak terjadi lagi.

Dengan beragam paparan dan pendapat dari Dewan Pers, maka dibuat empat poin yang akan dibuat resolusinya:

  1. Bagaimana cara menyelamatkan nama baik UNJ.
  2. Bagaimana cara menghormati kebebasan Pers dan kebebasan berekspresi.
  3. Bagaimana cara mengakhiri segala bentuk kekerasan.
  4. Bagaimana meningkatkan kompetensi dan profesionalitas penerbitan mahasiswa di lingkungan UNJ.

Keempat poin ini disepakati oleh ketiga pihak. Dan akan diwujudkan dalam bentuk risalah perdamaian yang akan ditandatangani oleh ketiga pihak.

Berikut isi risalah perdamaian antara ketiga pihak. Pihak Pertama LPM Didaktika, Pihak Kedua FIK dan Ketua MPA UNJ, Pihak Ketiga Rektorat UNJ yang diwakili Kepala UPT Humas UNJ:

  1. Para Pihak setuju untuk bersama-sama menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta.
  2. Para Pihak setuju untuk merawat dan mengembangkan kemerdekaan pers, khususnya di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta.
  3. Pihak Kedua menyadari telah melakukan kekerasan terhadap Pihak Pertama dan bersedia meminta maaf kepada Pihak Pertama selanjutnya Pihak Pertama bersedia untuk mencabut laporan ke Kepolisian, LBH, dan LBH Pers, dan Pihak Ketiga akan menyelesaikannya di tingkat internal kampus Universitas Negeri Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaku kekerasan fisik.
  4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan fisik atau verbal di Kampus Universitas Negeri Jakarta.
  5. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berkomitmen untuk menempuh cara-cara penggunaan Hak Jawab apabila merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dibuat oleh Pihak Pertama.
  6. Pihak Pertama berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam menulis berita.
  7. Pihak Ketiga berkomitmen mendukung keberadaan pihak pertama dan berbagai pers mahasiswa lain di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagai wadah kreativitas berlatih mahasiswa dalam bidang tulis-menulis dengan cara membantu peningkatan profesionalitas mereka.
  8. Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini Para Pihak setuju menutup kasus ini dan tidak melanjutkan ke proses hukum.

Setelah melewati diskusi panjang, risalah perdamaian yang berisi delapan poin itu ditandatangani oleh Para Pihak.

Namun, perjuangan kami dalam melawan kekerasan di dunia pendidikan tidak akan berhenti. Kami menunggu kabar pertemuan dengan Rektorat UNJ untuk menindaklanjuti risalah kesepakatan yang difasilitasi Dewan Pers.

Sebab, kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan tentu telah menerabas Hak Asasi Manusia. Selain itu, kekerasan yang terjadi juga telah melanggar “Deklarasi Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Pemerintah dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia: Anti Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi”, yang ditandatangani pada 15 Oktober 2012, dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Maka, melalui press release ini, kami menyatakan kecaman atas tindak kekerasan yang terjadi di dalam kampus. Dan tetap menuntut kepada Rektor UNJ Bedjo Sujanto untuk segera:

  1. Menolak kekerasan yang ada di Universitas Negeri Jakarta dan dunia pendidikan.
  2. Menjamin keamanan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berorganisasi bagi seluruh sivitas akademika umumnya dan anggota LPM Didaktika khususnya.
  3. Mengusut tuntas motif serta pelaku pemukulan terhadap mahasiswa anggota LPM Didaktika dan pelaku perusakan Sekretariat LPM Didaktika.
  4. Rektor UNJ membuat Deklarasi Anti Kekerasan yang diumumkan ke publik.

Demikian press release ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan mengajak pada seluruh masyarakat untuk menolak kekerasan dalam dunia pendidikan.

Jakarta, 5 September 2013

Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika UNJ

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *