BIAYA MAHAL BERNAMA UKT

3 Comments

Jajaran Rektorat bersama perwakilan mahasiswa baru dalam Pembukaan MPA 2014


Periode baru, pemerintah menambah penggolongan UKT menjadi delapan golongan

Dalam rangka menyesuaikan amanat Undang-Undang (UU PT) No. 12 Tahun 2012 tentang penetapan satuan biaya operasional perguruan tinggi dikeluarkanlah kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti). Dengan UKT, mahasiswa hanya membayar satu nilai yang sama per semesternya selama empat tahun.

Sistem bayaran mahasiswa ini juga diatur dalam Peraturan Menteri (permen) Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013. Permen ini menjelaskan bahwa sistem UKT sah dan wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi pada tahun 2013. Namun beberapa kampus sudah melaksanakan tahun sebelumnya, seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

UKT yang dimaksud sudah mencakup pembiayaan uang gedung, SPP, Sistem Kredit Semester (SKS), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), bahkan wisuda. “Pemerintah berharap biaya yang ditanggung mahasiswa per semesternya lebih rendah dan mudah dikendalikan,” ujar Patdono Suwignyo, Sekretaris Jenderal Dikti. UKT juga disokong oleh subsidi pemerintah berupa Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Namun, adanya UKT nyatanya malah membuat mahasiswa kalang kabut. Apalagi dengan adanya kebijakan dari Dikti untuk menambah penggolongan UKT dari lima golongan ke delapan yang dimulai tahun ini. Meski sudah ada kebijakan dari Dikti, nyatanya masih ada universitas yang belem menerapkannya. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) masih menerapkan lima golongan UKT untuk mahasiswa baru tahun 2014.

Penggagasan delapan golongan ini terbilang tergesa. Terbukti dengan tak sepakatnya semua PTN menerapkan kebijakan tersebut. Apalagi melihat sikap Dikti yang tak mempermasalahkan ini. “Kami membebaskan pihak universitas untuk menentukan golongan UKT. Kami hanya membatasi maksimal sampai delapan golongan. Kan tergantung penghasilan orang tua jadi tak masalah,” ucapnya ketika ditemui sebelum menghadiri rapat pimpinan di Dikti.

Biaya operasional naik, UKT pun membuntuti

Adanya penambahan golongan UKT ini tak lepas dari bertambahnya biaya operasional yang diemban kampus. Pembantu Rektor II UNJ, Komarudin mengamini kenaikan tersebut. “Pertimbangan banyaknya kelompok UKT karena biaya kuliah meningkat. Yang menghitung itu pemerintah, kita ikut peraturan pemerintah. Dan pola yang ditentukan oleh Dikti hanya golongan satu dan dua. Setelah itu (golongan tiga sampai delapan-Red) tergantung perguruan tinggi,” akunya kepada DIDAKTIKA.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial itu melanjutkan, perguruan tinggi yang tak menerapkan UKT delapan golongan akan menanggung risiko sendiri. “Itu tergantung mereka. Tapi risiko ditanggung sendiri ketika biaya operasional menjadi naik. Kita mengikuti peraturan menteri. Karena BKT (Biaya Kuliah Tunggal-Red) meningkat. UNJ memanfaatkan peluang itu,” ucapnya

BKT adalah akumulasi seluruh biaya kuliah selama delapan semester yang meliputi UKT dan BOPTN. Patdono menjelaskan, kenaikan BKT juga disebabkan oleh naiknya inflasi, meski ia tak menjelaskan rinci tentang itu karena terburu-buru menghadiri rapat pimpinan di Gedung D, Kompleks Dikti, Jakarta Pusat.

Kepala Departemen Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UNJ), Sandy Lesmana menilai adanya kenaikan golongan UKT dari lima ke delapan golongan tidak sesuai dengan tujuan utama UKT. “Menurut peraturan Kemendikbud No. 55 Tahun 2013, (pembayaran UKT-Red) harus sesuai dengan perekonomiannya. Kenyataannya banyak pengaduan ke kita tak bisa bayaran karena tak sesuai penghasilan orangtua,” jelas mahasiswa Pendidikan Bahasa Perancis 2010 itu. Sampai berita ini ditulis, pihak Advokasi BEM UNJ enggan memberikan data mahasiswa baru (maba) yang sulit bayaran. “Masih dalam pendataan,” akunya.

“Biayanya mahal,” singkat Sefriyana, mahasiswa baru jurusan Manajemen Pendidikan yang tersaring dari jalur mandiri. Hal itu juga turut membebani wali mahasiswa. Esti, wali salah satu maba Fakultas Teknik 2014 mengatakan kesulitan membayar biaya UKT sebesar 6,14 juta rupiah. “Minta keringanan tapi nggak boleh sama pihak BAAK karena anak saya dari jalur mandiri (Penmaba-Red).

Komarudin membenarkan adanya perbedaan antara mahasiswa dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) dan jalur tulis nasional (SBMPTN) dengan jalur mandiri. “Penmaba itu ujian mandiri. kita arahkan penmaba untuk mereka yg pembiayaannya mandiri, tidak di kategori satu atau dua”, terangnya kepada DIDAKTIKA.

Menyoal kuota golongan satu dan dua yang tak boleh kurang dari lima persen, Komarudin memastikan hal itu tak akan terjadi lagi di UNJ. “Tahun ini golongan satu dan dua kalau ditotal 10 persen. Masih bisa bertambah. Jadi kuota itu akan terpenuhi,” yakinnya. Tahun 2012 ketika UKT pertama kali dijalankan di UNJ, kuota lima persen untuk golongan satu dan dua tak terpenuhi. Merujuk data tim pengembang UKT, kuota lima persen yang seharusnya diisi 260 mahasiswa hanya terisi 67 mahasiswa.

Di UNJ, menurut Komarudin, kenaikan biaya kuliah lewat penambahan golongan UKT itu akan dialokasikan untuk pengembangan kampus. “(Dana-Red) Nanti akan dialokasikan untuk kebutuhan mendesak dan pengembangan, termasuk kegiatan kemahasiswaan yang belum dianggarkan, juga untuk pegawai honorer,” jelasnya.

UKT, yang awalnya sebagai gerakan penolong mahasiswa miskin untuk mengenyam pendidikan, nyatanya dalam perkembangannya malah membuat mahasiswa semakin tercekik. Jika dikalkulasikan, UKT lebih tinggi dari pembiayaan sebelum adanya UKT.

Galih Dirza Safir, mahasiswa Unsoed 2010 pernah menghitungnya. “Jurusan saya uang pangkal Cuma Rp 3,6 juta kemudian semester satu dan dua membayar Rp 1,1 juta. Tapi dari semester tiga membayar Rp 850 ribu. Sedangkan dalam UKT, bayar normalnya Rp 2,85 juta,” ujarnya. Jika dikalkulasikan, Galih hanya mengeluarkan Rp 10,9 juta selama delapan semester. Sedangkan mereka yang masuk UKT harus membayar Rp 22,8 juta. (Majalah Didaktika edisi 43, halaman 37)

Ditambah lagi dengan banyaknya pengaduan karena kesulitan membayar biaya kuliah. “Pengaduan maba paling banyak dari ujian mandiri, kalau dari SNMPTN dan SBMPTN juga ada dan itu dari semua fakultas,” aku Sandy Lesmana. Ia menjelaskan, angka pengaduan kemungkinan akan bertambah.

Pihak kampus memang menjatah maba jalur mandiri untuk membayar UKT di golongan lima sampai delapan. Komarudin menuturkan bahwa hal itu lumrah. “Itu (bayaran mahal jalur mandiri-Red) biasa karena untuk subsidi silang bagi kategori satu dan dua,” tegasnya.

Masalah lama belum kelar, muncul masalah baru

Dalam perjalanannya, UKT penuh pelanggaran. Nur Aliah Janah, mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 2012 nyatanya tetap membayar biaya KKL yang harusnya sudah masuk dalam UKT. “(KKL-Red) wajib bayar. Padahal angkatan 2012 sudah (menerapkan-Red) UKT. Saya sudah komplain ke Pembantu Dekan III FBS (Fakultas Bahasa dan Seni) tapi katanya UKT baru di angkatan 2013,” geramnya.

Menurut konsepnya, UKT adalah biaya tunggal dan tak boleh ada lagi pungutan lainnya. UNJ menerapkan UKT sejak 2012 meski kala itu Kemendikbud hanya memberi surat edaran kepada pihak kampus.

Penambahan golongan UKT ini menambah masalah-masalah terkait UKT yang belum selesai. Adanya pungutan liar (pungli) diluar biaya UKT dan naiknya biaya kuliah mengindikasikan bahwa kampus belum bisa memelihara mahasiswanya.

Meski Patdono mengaku pemerintah telah membentuk tim evaluasi ihwal UKT ini, kebijakan baru tak membantu mahasiswa dan malah menyulitkan mahasiswa. “Saya kira kuliah di negeri murah. Nyatanya mahal,” ujar Eka, orangtua Andika, maba jurusan Manajemen 2014.

Niat awal untuk memudahkan mahasiswa kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan melalui subsidi silang, sistem pembiayaan tunggal ini rentan dijadikan lahan bisnis. Bagaimana tidak, dalam penentuan range tiap golongan UKT, Dikti membebaskan pihak kampus untuk mengaturnya. Terbukti dengan semakin mahalnya biaya kuliah dan banyaknya mahasiswa yang mengaku kesulitan dalam membayar biaya pendidikan tingginya.

Dengan adanya sistem baru penggolongan UKT di perguruan tinggi negeri, mahasiswa semakin tercekik demi memeroleh pendidikan yang merupakan kebutuhan primer di Indonesia. Meski pendidikan bagi masyarakat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sistem baru dari UKT ini semakin menyulitkan akses ke pendidikan tinggi, apalagi dengan adanya kenaikan BKT yang diteruskan dengan pembuatan kebijakan penggolongan UKT sampai delapan golongan. “Yang penting bagaimana kuliah bisa terjangkau. Harusnya besarannya bisa lebih adil bagi mahasiswa,” ujar Reza Indrawan, ketua BEM UNJ.

Ahmad Zulfiyan

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *