Organisasi dalam Kondisi Sosial-Budaya

4 Comments

Organisasi mahasiswa yang diisi oleh intelektual kampus, harus punya komitmen moral yang kuat: dalam arti punya keprihatinan yang nyata terhadap nilai-nilai (budaya) inti masyarakat. – Daoed Joesoef

Beberapa dekade belakangan ini, isu-isu sosial dan budaya masih sering terdengar di telinga kita. Seperti diskriminasi sosial, serta intoleransi budaya. Kita masih menyaksikan nenek tua di penjara lantaran mencuri buah mangga. Sementara manusia-manusia berpakaian rapi yang telah banyak mengambil hak orang lain kini masih sering muncul di ruang-ruang publik. Manusia berpakaian rapi ini tampak bahagia. Seakan-akan hati dan akal sehatnya tidak bisa menjangkau perasaan penderitaan yang dialami nenek tua di dalam penjara. Ini adalah diskriminasi sosial yang sangat keji. Status sosial diselewengkan untuk membeli hukum.

Dalam ranah budaya  juga masih banyak persoalan bersama yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Kini kita semakin dipusingkan dalam mencari budaya yang mengajarkan kebenaran. Betapa tidak, masing-masing golongan selalu menganggap budayanyalah yang paling benar. Masing-masing golongan secara blak-blakan mengkalaim hal itu. Bahkan, ada sebagian golongan yang menghujat golongan lain hanya karena berbeda prinsip budaya. Dan lebih parahnya lagi, ada yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghancurkan budaya lain. Bila sudah sampai tahap kekerasan, berarti kemanusiaan sudah dikebiri!

Tapi di sisi lain, para intelektual kampus masih terluntang-lantung terhadap pikiran keadilannya. Akal berpikirnya masih menemui jalan kebuntuan. Seolah-olah ketidakadilan seperti, diskriminasi sosial dan intoleransi budaya, tidak bisa diselesaikan. Tentu ini menggelikan memang. Sejatinya kampus adalah ruang yang digunakan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan ketidakadilan sosial tersebut.

Patut diakui juga, tidak semua kampus memiliki intelektual kampus yang menemui jalan kebentuan tersebut. Kita masih disajikan oleh ide-ide kreatif intelektual kampus dalam membantu masyarakat. Tapi itu hanya berskala kecil bila dibandingkan intelektual kampus yang sibuk dengan kehidupan individualnya. Mereka masih berkutat mengerjakan sesuatu yang hanya bisa menguntungkan kehidupan duniawinya. Mereka selalu bertanya, “apa keuntungan untuk saya? Apakah IP saya menjadi 4?” Ketika ditugaskan mengabdi kepada masyarakat.

Perilaku seperti inilah yang harus dibenahi. Berawal dari skup terkecil dari kampus, seperti situasi organisasi kampus. Sejarah mencatat, organisasi mahasiswa kerap kali dengan lantang menyuarakan perlawanan ketidakadilan atas manusia. Sangat jelas bagaimana posisi organisasi mahasiswa kala itu dalam menyuarakan keadilan ditengah kesenjangan sosial.

Diawali dengan perkumpulan Boedi Utomo yang diisi oleh intelektual-intelektual muda, dalam hal ini adalah mahasiswa STOVIA. Mereka mengenyam pendidikan bukan untuk kepentingan individu, tapi untuk kepentingan kemanusiaan. Mereka tergugah ketika melihat manusia ditindas oleh sesama manusia. Inilah organisasi pertama mahasiswa yang memantik api semangat kemerdekaan manusia.

Setelah itu, muncul secara berangsur-angsur perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang memiliki visi yang sama seperti Boedi Utomo. Yaitu membebaskan manusia dari penderitaan. Alhasil, kemerdekaan pun diraih. Masyarakat Indonesia terbebas dari penjajahan kolonial yang memenjarakan manusia untuk berkembang ke arah sebuah kebenaran

Penjajahan kolonial telah lepas. Tanpa diduga, yang terjadi pascapenjajahan kolonial adalah justru penjajahan pribumi. Sebagaian masyarakat Indonesia justru menjajah sesama masyarakatnya sendiri. Inilah tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia. Organisasi mahasiswa kala itu mengkritik presiden Soekarno yang dianggap gagal membangun pondasi dasar bangsa Indonesia. Soekarno pun lengser dari jabatan kepresidenannya.

Tapi sungguh disayangkan, lengsernya Soekarno bukan sebuah solusi. Presiden pengganti Soekarno, yakni Soeharto, justru malah memperburuk suasana kebangsaan Indonesia. Di zaman Soeharto atau yang dikenal zaman Orde Baru, terjadi pergolakan organisasi mahasiswa yang sangat kencang. Organisasi mahasiswa dibuat tentram dan nyaman. Pemerintah sengaja membentuk kondisi itu, agar mereka tidak melawan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kebijakan NKK/BKK menjadi bukti nyata. Mahasiswa disuruh untuk kembali ke kampus. Mahasiswa tidak boleh ikut-ikutan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya politis. Organisasi mahasiswa didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan pure keilimiahan di dalam kampus. Istilah kampus dicap sebagai ‘menara gading’ –pun terlontar. Mahasiswa hanya bisa melihat permasalahan sosial, tapi tidak bisa merasakan. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan oleh intelektual kampus kurang berdampak signifikan terhadap kemajuan bangsa.

Mahasiswa telah jauh dari cita-cita awal seorang intelektual. Mahasiswa tidak mampu membantu memecahkan persoalan masyarakat. Hal ini terjadi lantaran mahasiswa tidak pernah berbaur langsung dengan masyarakat.

NKK/BKK tidak memiliki umur panjang. Seiring turunnya Daoed Joesoef sebagai menteri pendidikan kala itu, dianggap sebagai alasan hilangnya kebijakan NKK/BKK. Setelah itu, pergolakan organisasi mahasiswa terus berlangsung. Tidak sedikit korban berjatuhan dalam proses pergolakan tersebut. Puncaknya pada tahun 1998. Mahasiswa yang aktif dalam keorganisasian sudah sadar betapa kebobrokan pemerintahan Soeharto, yang mengakibatkan kesenjangan sosial yang curam. Akhirnya mereka pun bersatu padu menggalang kekuatan. Tujuannya ialah untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Alhasil, Soeharto pun lengser dari kursi presidennya.

Itulah sekilas pergerakan mahasiswa yang aktif dalam keorganisasian. Satu benang merah yang bisa diambil dari serangkaian peristiwa itu adalah bagaimana organisasi berproses dalam membela hak-hak masyarakat. Pada saat itu dipercaya bahwa dengan runtuhnya rezim Soeharto, maka runtuh pula praktik-praktik mencuri hak-hak orang lain: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). KKN yang telah menjadi penyebab atas kesenjangan sosial masyarakat.

Sudah tentu, tanggungjawab moral berada pada pundak organisasi mahasiswa yang hidup di zaman reformasi. Nyatanya tanggungjawab moral itu terlihat begitu terbebani. Karena begitu bebannya, cita-cita awal keintelektualan pudar. Setiap organisasi berjalan masing-masing. Jika dulu organisasi berperan dalam menyatukan bangsa, kini justru malah menjadi faktor terjadinya perpecahan. Alhasil, konflik horizontal pun terjadi. Hal itu tidak lepas dari organisasi yang terjun ke politik praktis.

Ambil saja contoh Pilpres beberapa waktu silam. Ada sekelompok mahasiswa yang secara terang-terangan mendukung salah satu capres. Perguruan tinggi yang seharusnya netral, akhirnya terciderai. Inilah yang dikhawatirkan oleh Daoed Joesoef. Beliau berpendapat kalau mahasiswa bisa menjadi mangsa politik licik jika tidak memahami makna seorang intelektual.

Saya akan memberikan beberapa contoh konkret yang terjadi di sekitaran kira. Pertama, pada pemilihan rektor Univeristas Negeri Jakarta, mahasiswa dan dosen tidak diberi hak memilih. Padahal mahasiswa dan dosen adalah bagian integral kampus yang nantinya akan menjalankan segala kebijakan kampus. Kedua, pada tahun 2013 ada beberapa mahasiswa yang tidak mampu bayaran kuliah. Ketiga, jurnal-jurnal yang dihasilkan UNJ, tidak pernah tembus ke jurnal Internasional, padahal mottonya saja sudah menggunakan istilah internasional: building, future, leader. Keempat, kampus masih tidak aman. Terbukti dengan maraknya kehilangan benda, seperti hp, laptop, serta motor.

Organisasi mahasiswa, pada dasarnya dibentuk tidak hanya untuk mengembangkan ide-ide kreatif (minat dan bakat), tapi juga mengawal berbagai kebijakan kampus, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Bila kondisi UNJ yang ternyata masih menyimpan masalah, di mana organisasi mahasiswa selama ini?

Yogo Harsaid

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *