Jawaban Rektorat Mengambang Soal UKT

4 Comments
Jajaran Rektorat duduk di depan dalam acara Dialog Civitas UNJ, Rabu (15/4)

Jajaran Rektorat duduk di depan dalam acara Dialog Civitas UNJ, Rabu (15/4)

Dalam acara dialog civitas akademika UNJ ini, mahasiswa merasa tidak puas atas permasalahan UKT yang dijawab pimpinan kampus.

Rabu (15/4), sebanyak 408 mahasiswa menghadiri pertemuan bersama pimpinan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pejabat kampus yang datang terdiri dari Djaali selaku Rektor, bersama Mukhlis R. Luddin (PR I), Komaruddin (PR II), Achmad Sofyan Hanif (PR III), dan Achmad Ridwan (PR IV). Diskusi yang berlangsung di Aula UPT Perpustakaan ini diselenggarakan oleh kerjasama antara Humas UNJ dengan Pembantu Rektor III. Kegiatan ini juga dihadiri pihak dekanat seluruh fakultas di UNJ dengan tujuan mendiskusikan bersama  permasalahan yang ada di kampus.

Antusiasme mahasiswa terlihat dalam acara ini mengenai pembahasan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sejak ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013, UKT (Uang Kuliah Tunggal) masih meninggalkan masalah. Djaali menyebutkan, UKT sudah mencakup keseluruhan pembiayaan kuliah mahasiswa. “Tidak boleh ada pungutan lain,” tegasnya. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan pungutan yang dilakukan oleh jurusan di beberapa fakultas, seperti Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia contohnya. Jurusan ini rencananya akan memungut uang sebesar Rp 5.000.000. Dana tersebut digunakan untuk biaya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) angkatan 2012.

Setelah dikonfirmasi, Pembantu Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni Sri Suhita menyatakan, bahwa pungutan dalam rangka program ke Malaysia itu telah dibatalkan sebab banyak mahasiswa yang keberatan. Menurutnya, program tersebut merupakan inisiatif dari mahasiswanya sendiri. Kini, tujuannya telah diganti yaitu ke Bromo, Jawa Timur, yang dananya sesuai UKT mahasiswa saat ini.

Dalam acara itu, sekitar delapan mahasiswa yang bertanya kepada Rektor Djaali, hampir semua mengeluhkan soal UKT. Alih-alih bertujuan mengentaskan tingginya biaya pendidikan, UKT justru menjadi kendala mahasiswa berkuliah. Seperti pernyataan yang diajukan oleh Diki Septian saat sesi tanya jawab, menurutnya, UKT telah banyak memutus kesempatan mahasiswa 2014 untuk berkuliah. “Pak Djaali, sekitar 1000 mahasiswa mengeluhkan UKT yang harus dibayarkan karena tidak sesuai dengan kemapuan ekonomi orang tua. Tapi mayoritas mereka (mahasiswa) ditolak saat mengajukan keringanan (UKT),” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Pendidikan tersebut.

Bahkan, menurut Wakil Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Andika Ramadhan yang juga menjadi penanya, semua mahasiswa FIS yang mengajukan keringanan UKT pada awal tahun ajaran 2014 ditolak. “Rata-rata mahasiswa tidak diverifikasi, meski ada banyak mahasiswa mengeluhkan dapat golongan yang tidak sesuai dengan pendapatan orang tua,” keluhnya tegas. Selain itu, ia pun menerangkan banyak mahasiswa yang terlambat membayar UKT harus membayar dua kali lipat di semester berikutnya. “Mahasiswa sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” tambahnya.

Contohnya, Mahasiswa Jurusan Sejarah Salena Emparitis yang harus memupus impiannya untuk melanjutkan studinya. Ia harus membayar UKT dua kali lipat dikarenakan terlambat bayaran dan tidak mendaftar cuti. Menanggapi hal ini,  Djaali menyatakan bahwa tidak ada pembebanan seperti itu dan hal tersebut merupakan pelanggaran. Mantan Direktur Pascasarjana itu menjanjikan tidak ada lagi mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT. “Ini mungkin kesalahan verifikasi di tingkat fakultas atau BAAK,” ujarnya.

Di samping itu, Komarudin yang juga mantan Dekan FIS meminta mahasiswa untuk menyerahkan data mahasiswa-mahasiswa yang terbebani untuk membayar UKT tersebut. Ia pun menjanjikan, setelah data mahasiswa itu diterima, ia dan jajarannya akan segera memproses. “Kami akan lihat dan memberikan keputusan segera,” ujarnya.

Terkait UKT yang di tahun ajaran 2014/2015 mencapai delapan golongan, dibanding tahun sebelumnya yang hanya lima golongan, Komarudin berkilah jika universitas lain justru lebih tinggi. “ITS (Institut Teknologi Surabaya) golongan UKT-nya mencapai sembilan golongan,” ungkapnya membenarkan.

Bagi Andika, audiensi ini merupakan ajang rektorat untuk mencari kambing hitam dalam masalah UKT. “Mereka berkilah kalau urusan ini harus jurusan dan fakultas yang mempertanggungjawabkan. Padahal, ada penyelewengan dan pungutan ini tak lepas dari regulasi yang dibuat Rektorat UNJ,” ujarnya tidak puas.

Bahkan, Ketua BEM UNJ Ronny Setiawan menyebut jika pernyataan Rektorat UNJ dalam acara itu sangat terkesan mencari aman. “Sangat normatif ya teman-teman. Mereka yang di depan kita (jajaran rektorat) apakah berani untuk setia terhadap UUD 1945 pasal 31 bahwa pendidikan adalah hak semua masyarakat,” teriaknya sembari berdiri di depan jajaran rektorat yang duduk di depan, sesaat sebelum acara selesai. Latifah “Gie”

 

guest83

Author

guest83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *