Diskriminasi Media Terhadap Perempuan

3 Comments

Baik sIMG-20150421-WA0000ebagai pekerja media maupun perempuan sipil, perempuan kerap mengalami penindasan.

Selasa (21/4), Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) mengadakan diskusi dalam rangka memperingati Hari Kartini. Bertempat di International Francais Indonesia (IFI), Jakarta, diskusi publik ini mengangkat tema Kondisi Pekerja Perempuan di Industri Media. Acara ini menghadirkan 5 pembicara; Enny Nurhaeni (Mantan Kepala Editor Foto Reuter Indonesia), Masruchah (Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), Luviana (Aktivis AJI cabang Jakarta), Lasti Kurnia (Fotografer Kompas), dan Listyowati (Aktivis CEDAW Working Group Indonesia).

Pada 2011, AJI melakukan penelitian tentang kondisi jurnalis perempuan di tujuh kota besar. Penelitian tersebut melibatkan 135 jurnalis perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukan sebanyak 14,81 persen pernah mengalami pelecehan seksual ketika bertugas.

Selain itu, perempuan juga masih terbatasi dalam perjalanan karier jurnalistiknya. Baru 6 persen jurnalis perempuan yang sudah bisa menduduki posisi penting dalam media, seperti redaktur atau pengambil keputusan di redaksi.

Menurut Masruchah, hal itu juga dikarenakan ada sebanyak 257 Peraturan Daerah yang mengabaikan hak-hak perempuan. “Contohnya Pemerintah Gorontalo yang mengeluarkan larangan perempuan. Peraturan ini tentu menyulitkan perempuan dalam beraktifitas,” jelasnya. Hal seperti inilah yang menyebabkan 51,8 persen jurnalis perempuan belum mendapatkan fasilitas peliputan di malam hari.

“Media masih berwajah maskulin,” kata Listyowati. Apalagi dalam pemberitaan-pemeberitaan di media, tubuh perempuan masih dijadikan objek berita. Seperti pada berita yang berjudul 52 Wanita Berpayudara Besar di dunia. “Tubuh perempuan masih menjadi komoditi,” tutur Listyowati.

Media juga kerap melanggar pelanggaran kode etik ketika mengangkat kasus pelecehan seksual. Media sering kali mengeksploitasi identitas pribadi dan menampilkan foto korban. Padahal, telah diatur pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila.

Listyowati mengatakan, tantangan sebenarnya adalah membangun perspektif yang sama tentang perempuan. “Dengan prinsip media sebagai pendidik, saya harap bisa lebih banyak melibatkan media untuk membahas hak-hak perempuan,” ujarnya.

Tidak hanya melalui media, memperjuangkan hak-hak perempuan.dapat juga dilakukan di posisi strategis. “Saat ini di legislatif, 30% harus diisi oleh perempuan.” Ucap Masruach. Melalui legislatif, Masruach berharap mereka dapat merevisi perundang-undangan yang mengabaikan hak-hak perempuan.

Oleh: Latifah

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *