Tanggapan Terhadap Komentar Pejabat FIS

796 Comments

 

Rabu (26/5), atas inisiatif Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial akhirnya mahasiswa FIS bisa berdialog dengan piminannya secara terbuka. Disksusi yang berangkat dari keresahan menyoal kasus pemerkosaan oleh dosen terhadap mahasiswinya ini tanpa dihadiri oleh Muhammad Zid selaku Dekan FIS dan hanya dihadiri beberapa pembantu dekan serta beberapa kepala jurusan di FIS.

Beberapa jam sebelum adanya acara itu,  ada pemanggilan kepolisian terhadap Dekan FIS Muhamad Zid sebagai saksi terkait pelaporan Andri Rivelino terhadap FN atas tuduhan pencemaran nama baik. Hari itu pun merupakan upaya kedua keluarga FN dan tim pembela hukum untuk melaporkan Andri Rivelino kepada polisi. Setelah sebelumnya ditolak lantaran minim bukti.

Kembali menyoal dialog tersebut, saya bermaksud mengulasnya karena, pertama, masih minimnya kesempatan mahasiswa (termasuk saya) untuk bersuara. Seperti dialog-dialog sebelumnya, mahasiswa relatif tidak diberikan porsi yang besar dibanding para birokrat untuk menyuarakan suaranya, keluhannya dan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat. Terutama menyoal kasus pemerkosaan yang melibatkan Andri Rivelino.

Alih-alih makin bisa mendorong birokrat agar bersikap tegas dan mendukung secara terbuka terhadap FN, birokrat justru mencibir dan terkesan menyalahkan gerakan mahasiswa. Birokrat FIS tersebut menganjurkan mahasiswa  untuk ‘diam’ dalam kasus ini. Dengan alasan, pergerakan mahasiswa hanya merusak ‘mood’ Birokrat UNJ dalam memutuskan kasus perkosaan atau kejahatan seksual ini. Disamping itu, menurut mereka suara mahasiswa tidak akan mengubah proses hukum FN. Karena dalam hukum yang menjadi satu-satunya penentu adalah alat bukti, bukan dukungan mahasiswa. Pejabat berpendidikan tinggi tersebut pun meragukan FN memiliki bukti-bukti dalam pelaporannya kepada pihak polisi.

Kedua, isi argumen para Birokrat yang masih belum mencerminkan keberpihakannya terhadap FN selaku korban perkosaan. Karena terkesan menyalahkan keluarga FN yang kerap berhubungan dan berkeluh-kesah kepada mahasiswa. Sehingga, isu ini hangat dan memunculkan kegeraman mahasiswa UNJ. Selain itu, beberapa argumen para birokrat pun relatif cenderung menyesatkan dan minim referensi dari sisi akademis. Argumen orang yang rerata bergelar master itu bagi saya hanya upaya brainwash pejabat kampus yang ingin meredam kritis dan kepedulian Mahasiswa FIS khsusunya UNJ umumnya.

Dua hal itu yang kiranya cukup mengantarkan kita untuk mengulas acara dialog itu karena pejabat FIS terkesan cuci tangan karena menganggap kasus ini sebagai persoalan pribadi. Bukan persoalan publik seperti korupsi dan pembantaian, misalnya seperti diucapkan PD I kemarin. Pertanyaannya, apa benar itu hanya persoalan personal bukan publik, dan kadar kejahatannya relatif lebih kecil dibanding korupsi dan pembantaian manusia? Lalu, apa benar akibat gerakan mahasiswa tersebut pejabat kampus dan kepolisian tidak bergeming seperti pepatah “anjing menggonggong kapilah berlalu”?

Terkikisnya Nurani Birokrat

Munculnya reformasi oleh mahasiswa tidak lantas kehidupan demokrasi pun tercapai sesuai cicta-cita reformasi. Hari ini demokrasi cenderung direduksi dengan keberadaan partai politik. Parpolah yang telah menggadaikan suara rakyat dengan tindak-tanduknya yang rakus akan korupsi. Seperti menurut Ignas Kleden, bukan parpol yang menjadi katalisator demokrasi melainkan mahasiswa (lihat-Demokrasi dan Parpol, Kompas (10/4). Ya, itulah mahasiswa. Bukan memitoskan kelas yang relatif baru ini, tapi, beginilah sejarah mencatat jika mahasiswa mempunyai kekuatan politik, meski tidak selalu diartikan ia telah berhasil memegang pucuk pimpinan struktur politik formal.

Semangat mendorong demokratisasi inilah yang kemudian membidani lahirnya Aliansi Mahasiswa UNJ sebagai gerakan mahasiswa UNJ. Di saat organisasi formal mahasiswa baik ormawa maupun opmawa sibuk dengan kegiatan minat-bakatnya, kelompok ini yang menjadi  katalisator gerakan solidaritas untuk mahasiswa korban pemerkosaan.

Sehingga, gerakan yang kemudian masif bergerak untuk mendorong kampus bertindak tegas atas kasus pemerkosaan tersebut. Memang bukan tanpa ancaman dan cibiran gerakan mahasiswa ini. Tak sedikit pula menganggap adanya gerakan mahasiswa ini adalah upaya memperumit permasalahan karena kerap mempropagandakan kasus pemerkosaan kepada civitas akademika UNJ.

Namun, semangat dan cita-cita membela kebenaran terhadap yang lemah ini membuat cibiran birokrat tak cukup meredam protes mahasiswa. Justru, dari hari ke hari gerakan ini menjadi masif di tengah lambatnya birokrat kampus dalam bersikap. Hingga kemudian, mahasiswa pun tak segan untuk mengibarkan spanduk dan berorasi mengitari seluruh gedung di Kampus A UNJ.

Birokrat yang terkesan bertele-tele bahkan cenderung melindungi pelaku perkosaan pun, akhirnya mengeluarkan statemen tegas. Sang penjahat kelamin Andri Rivelino pada akhirnya dinonaktifkan sebagai pengajar di UNJ. Selain itu, birokrat kampus pun bersedia mendampingi secara hukum korban. Ditambah pula membentuk tim investigasi untuk mencari barang bukti dan korban-korban  lain yang disinyalir berjumlah lebih dari 3 orang.

Gerakan mahasiswa nyatanya mampu mendorong adanya kesepakatan politik dengan kampus. Kendati tak semuanya direalisasikan sesuai kesepakatan semula. Namun, disini Kita pantas meragukan argumentasi PD I FIS M. Japar yang beranggapan jika birokrat kampus tak mungkin bisa memberikan keputusan jika ada pressure dari mahasiswa

Tidak hanya hal itu, pejabat yang mengaku tekun mempelajari ilmu politik itu pun beranggapan jika polisi pun tak akan menggubris orasi dan petisi mahasiswa. Baginya, petisi dan arak-arakan mahasiswa hanya menambah malu institusi UNJ. Bahkan, ia dengan percaya diri berujar, “ketika saya dimintai sebagai saksi laporan Andri, polisi menganggap kasus ini sebetulnya tidak ada,” simpul bapak yang mengaku belajar baik pula mengenai hukum itu.

Kemudian ada peristiwa kecil yang patut kita rekam disini saat Selasa kemarin (26/5). Mahasiswa hendak melakukan aksi solidaritas di Polres Metrojaya Jakarta Timur. Belum sempat melakukan aksinya, mahasiswa langsung dicegah oleh Kepala Polres Umar Faroq beserta puluhan polisi yang mengawalnya. Faruq berjanji di depan mahasiswa ia akan kooperatif dan serius dalam penyelesaian kasus pemerkosaan ini.

Oleh karena itu, jika kasus ini dianggap sepele seperti kesan yang diungkapkan pejabat FIS tadi, mungkinkah Kepala Polres rela turun langsung menghadang mahasiswa dua kali?

Kenapa pula kasus serupa di UI menjadikan penyair besar Sitok Srengenge didaulat sebagai tersangka? Jika bukan karena dukungan yang luas dari mahasiswa sekaligus pejabat kampus dan elemen masyarakat lain. Padahal, jika melihat kronologi cerita, korban berkali-kali berhasil disetubuhi tanpa perlawanan secara fisik (red-relasi kuasa) oleh Sitok di kediaman penyair lulusan IKIP Jakarta tersebut.

 

Seperti halnya RW,  FN pun sebagai korban relatif lemah barang buktinya dalam menuntut. Tapi, ini bukan membuat gerakan memperjuangankan keadilan terhenti. Karena keadilan tidak sekonyong turun dari langit. Saya masih ingat ungkapan pengacara legendaris Yap Thiam Hien yang setia membela pihak yang lemah dan tertindas, “carilah kebenaran, bukan kemenangan dalam perkara.”

Sekalipun, para korban kekerasan seksual dan wanita di tengah situasi hukum yang masih konservatif dan patriarkis ini. Yang hanya mengangap bentuk perkosaan adalah adanya unsur paksaan fisik seperti bukti robekan baju, cakaran, atau kekerasan fisik lainnya. Padahal, upaya perlawanan lebih hebat secara psikologis di dalam diri perempuan.

Artinya, lemah di mata hukum yang hari ini ada bukan berarti menyerah menyuarakan kebenaran. Harusnya, kita mendorong agar hukum bisa berpegang pada asas keadilan. Dengan mendukung korban dengan optimisme, bukan justru melemahkan dan membangun apatisme mahasiswa.

Di samping itu, kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan bukan persoalan personal. Apalagi pejabat itu menginstruksikan agar kasus seperti ini tidak mesti disuarakan dan diwartakan di depan khalayak civitas akademika apalagi media nasional. Pasalnya, pejabat cum ahli ilmu politik plus hukum itu beranggapan jika kasus ini tidak sebesar dan seberbahaya kasus korupsi.

Cukup tertegun dan miris mungkin mendengar komentar pimpinan kita itu. Atau mungkin tidak percaya. Itu dikembalikan kepada pembaca! Namun, membandingkan kasus yang sama-sama berkategori kriminal sangat tidak elok. Apakah Kita rela diberi pilhan terutama perempuan bahwa, “apakah kalian lebih baik diperkosa ketimbang dikorupsi uangnya oleh pejabat negara?”.

Kekerasan seksual ini sudah menjadi laten di dalam institusi kita seperti latennya kekerasan di STPD atau IPDN sekarang ini. Seperti diketahui, kekerasan dan pelecehan seksual kerap terjadi di dalam institusi pendidikan di Indonesia. Tak jarang aksinya pun dilkaukan oleh mahasiswa yang dianggap lebih senior di dalam acara Ospek. Namun, ini seperti permasalahan yang tak kunjung menurun presentasi kasusnya. Karena, pejabat institusi pendidikan membiarkan kasus seperti ini diselesaikan dengan cara diam-diam atau eufimisme mereka ‘secara kekeluargaan’.

Artinya, ini bukan persoalan personal, tapi ini persoalan struktural. Andri Rivelino terbukti sudah beberapa kali melakukan tindakan bejatnya ini. Tapi lagi-lagi ia tidak ditindak secara serius oleh pejabat kampus.

Karena masih beranggapan ini permasalah personal yang hanya mengumbar aib kampus. Sehingga, ia pun makin merajalela tanpa berdosa melakukan kekerasan seksual. Padahal, ini merupakan pilihan yang tidak menyelesaikan persoalan. (silakan baca untuk bahasan ini- http://www.didaktikaunj.com/?p=5843)

Perkuat Barisan

UI menjadi contoh baik ketika semua elemen kampus baik itu mahasiswa, dosen, dan birokratnya satu suara: membela RW sebagai korban. Mereka tidak gentar terhadap hukum yang masih tidak berpihak terhadap korban kekerasan seksual.

Birokrat UNJ dan dosen pun justru akan lebih mulia bila bersama-sama dengan mahasiswa untuk bersolidaritas bersama kepada FN. Ketimbang mencibir dan menihilkan gerakan mahasiswa.

Sikap seperti ini justru menunjukan kampus tidak serius menyelesaikan persaoalan ini secara kelembagaan. Karena  sibuk berfobio ‘mahasiswa bergerak nama baik kampus rusak’. Hal ini sangat tidak berdasar tatkala  dalam narasi sejarah nama baik kampus seperti UI, ITB, UGM dan IKIP Jakarta dulu justru harum akan mahasiswanya yang aktif bersolidaritas. Karena dari sisi sejarah bangsa dan kampus ini pun  hadir karena solidaritas, toh? Tabik!

@gawan_indra

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *