Andri Rivelino Menantang UNJ

4 Comments

 

Kuasa Hukumnya menilai kebijakan Dekanat FIS terhadap kliennya sangat sewenang-wenang

Dosen yang diduga pelaku pemerkosaan Andri Rivelino tidak main-main membawa kasusnya ke meja hukum. Setelah melaporkan mahasiswi yang diduga korbannya FN ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik, Andri menyeret Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Muhammad Zid ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Tuduhannya terkait Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Dekanat FIS pada 23 April lalu, dianggap hanya atas pertimbangan asumsi-asumsi.

“Nah, itu yang kalian tidak cermati. Andri dilaporkan itu pada 25 atau 28 Maret 2015 oleh ibunya korban, SD. Dia pada 8 Pebruari itu tidak bersama FN tapi menengok anaknya disana di Sukabumi. Jadi mana mungkin Andri melakukan itu (pemerkosaan),” pungkas Slamet Hasan emosional selaku Kuasa Hukum Andri Rivelino. Slamet ditemui oleh Didaktika di lobi PTUN sesaat setelah dirinya melengkapi berkas gugatan yang tanpa dihadiri kliennya, Andri Rivelino, Senin (8/6).

Menurutnya, keputusan Dekanat FIS itu diambil tanpa melalui prosedur yang jelas dan cacat hukum. Selain itu, ia pun menuding jika Dekanat FIS tidak memberikan kesempatan Andri untuk membela, “Padahal, dia sudah membantah tuduhan ibunya si FN itu. Tanggal 9 atau 10 (April) itu Andri tetap menyangkal tudahan itu di sidang fakultas,” ujarnya. “SK Dekan no 25 tertanggal 16. Otomatis Andri diberi pembelaan hanya pada 8 April saja,” tambahnya coba meyakinkan.

Di sisi lain, Muhammad Zid menampik tudingan Kuasa Hukum Andri. Menurutnya, keputusan Pimpinan FIS tersebut berdasar pertimbangan yang matang dan tidak tergesa-gesa. “Salah kalo tidak diberi hak membela. Saya mengeluarkan SK itu bukan dari saya seorang. Tapi pertimbangan Senat dan Komisi Etika FIS,” tegasnya.

Zid menambahkan, meski SK tersebut tertanggal 16, hal itu bukan berarti Dekanat FIS tidak mempertimbangkan pengakuan Andri Rivelino. “saya justru heran Andri itu ke saya beberapa kali minta mundur (sebagai dosen) ketika di sidang komisi etik.” cerita Zid yang baru setahun menjabat sebagai dekan itu saat ditemui di Masjid Nurul Irfan UNJ, Senin (8/9).

Disamping itu, ia pun menegaskan, bahwa Surat Keputusan tersebut bukan sebuah keputusan final. Apalagi, sanski yang tertulis pun hanya berupa sanski moral. “Makanya, SK itu menyebut jika SK ini harus ditindaklanjuti dengan keputusan dari Rektor UNJ,” pungkasnya.

Namun, sampai hari ini menurut penelusuran Didaktika, Rektorat UNJ belum juga menindaklanjuti  rekomendasi atas SK yang dikeluarkan Dekanat FIS tersebut. Sehingga, hanya Dekanat FIS yang kemudian menjadi sasaran gugatan Andri di PTUN.

Meski begitu, pihak Rektorat UNJ membantah jika dianggap mencari aman dan tidak bersikap. “Pak rektor (Djaali) sangat menganut hukum formal, makanya beliau hati-hati,” ujar Komarudin selaku Pembantu Rektor II UNJ tanpa menjelaskan maksud hukum formal yang dimaksud. “rektor tapi tetap mendukung dan menyediakan pengacara untuk Dekan FIS di PTUN,” kilah mantan Dekan FIS UNJ itu sembari terburu-buru, Senin (8/6).

 

 

 

 

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *