Dibalik Wawasan Global

2 Comments

 

Arus globalisasi kian mengalir deras menuju relung-relung kehidupan masyarakat Indonesia. Kita makin sulit untuk mengidentifikasi identitas manusia Indonesia. Dalam ber-fashion misalnya, manusia Indonesia kerap mengadopsi fashion-fashion asing.  Bahkan, perilaku pun ikut tergerus oleh perilaku asing. Hal itu bisa dilihat berapa besar presentase masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta,  yang masih menganut nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti kerjasama. Yang terjadi justru sebaliknya, persainganlah yang saat ini menjadi nilai luhurnya.

Dalam ranah perguruan tinggi misalnya, nilai persaingan kini kian terlihat taringnya. Saling sikut antar teman pun bisa terjadi, bila keegoisan dikedepankan. Keegoisan atau mementingkan kepentingan dirinya sendiri merupakan ciri dari paham liberalisme. Dengan demikian, paham liberalisme merupakan efek dari globalisasi.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sejauh pengamatan saya, kini makin terlihat bergerak menuju paham liberalisme tersebut. Hal ini bisa terlihat di tema Masa Pengenalan Akdemik (MPA) yang salah satu pointnya adalah menciptakan mahasiswa berwawasan global. Dan diawal sudah saya singgung, wawasan yang berkembang di dunia global adalah wawasan liberalisme.

Wawasan liberalism lahir dari Negara-negara Barat. Awal kemunculannya, wawasan liberal dipakai dalam ranah perekonomian. Wawasan liberal lahir sekitar abad 18. Namun, baru diakhir 1920-an wawasan liberal menancapkan kakinya begitu dalam, sehingga sampai hari ini begitu sulit untuk kembali dicabut.

Diakhir 1920-an ekonomi global mengalami depresi besar-besaran. Para ahli ekonomi – khsusunya dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris – mengklaim depresi tersebut disebabkan kontrol Negara yang terlalu besar terhadap aktivitas ekonomi. Maka solusinya adalah memberikan aktivitas ekonomi sepenuhnya kepada tiap-tiap pelaku usaha. Negara dilarang ikut campur dalam aktivitas ekonomi tersebut.

Ada beberapa metode yang dilakukan agar paham tersebut bisa menyebar ke seluruh Negara. Diantaranya adalah melalui kebijakan marshall plan dan dekolonisasi. Marshall plan yang kita kenal sebagai program bantuan untuk Negara berkembang, nyatanya memiliki peran penting dalam menginternasionalkan wawasan liberal.

Dibalik pemberian bantuan tersebut, AS menginginkan laju perekonomian Negara berkembang bisa tumbuh. Harapanya agar masyarakat berkembang mampu membeli barang-barang dagangan maupun jasa. Sederhanya, melalui Marshall plan AS secara tidak langsung menciptakan masyarakat yang konsumtif. Dan, benar. Saat ini, Negara-negara berkembang hanya menjadi konsumen saja. Keuntungan besar didapat oleh Negara-negara produsen, dalam hal ini AS dan Negara-negara barat.

Sementara itu, ada kebijakan dekolonisasi. Dalam kebijakan itu, AS menentang Negara-negara yang masih menjajah. Kebijakan dekolonisasi tujuan utamanya bukan untuk membebaskan Negara-negara terjajah, tapi untuk menyebarluaskan wawasan liberal kepada Negara-negara terjajah. Sebab, bila masih ada Negara yang dijajah, wawasan liberal akan sulit memasuki Negara yang dijajah tersebut. Hal itu dikarenakan terhalang oleh Negara penjajah.

Sekali lagi saya tegaskan. Dua kebijakan itu diimplementasikan agar Negara-negara di dunia menerapkan wawasan liberal: wawasan yang melepaskan segala mekanisme kehidupan kepada hukum alam. Siapa yang lebih kuat, dialah yang akan berkuasa, dialah yang akan meraup keuntungan besar, dialah yang mendapatkan kemakmuran. Tentu kita sepakat siapa pihak yang paling kuat. Ya, mereka adalah pihak yang memiliki modal besar – kalangan ini sering disebut dengan istilah kaum kapitalis.

Dalam dunia modern seperti saat ini, ekonomi menjadi panglima. Orang bekerja keras untuk memperoleh harta sebesar-besarnya. Orang berpolitik untuk menimbun harta sedalam mungkin. Sebagian ustadz berceramah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan, Orang bersekolah untuk bekerja agar mendapatkan uang banyak. Maka tak heran, bila institusi pendidikan, dalam hal ini Perguruan Tinggi, memakai logika ekonomi: untuk memperoleh pendidikan kualitas, harus mengeluarkan uang banyak, seperti anda membeli barang berkualitas yang mengharuskan merogoh kocek yang dalam.

Dan bahayanya lagi, ekonomi yang merasuk ke dalam dunia pendidikan adalah ekonmi liberal. Ekonomi kerakyatan, yang berlandaskan keadilan sosial, kini hanya menjadi teks mati yang terpampang dalam kitab Undang-undang Dasar. Akses terhadap pengetahuan kian elitis. Yang pintar, ya, yang kaya. Yang kaya, ya, sudah pasti pintar.

Mungkin tepat apa yang dikatakan oleh guru besar Universitas Negeri Jakarta, H.A.R Tilaar, yang mengutip perkataan George Ritzer, bahwasanya globalisasi for nothing diisi dengan glokalisasi, yaitu nilai-nilai, potensi, kesempatan-kesempatan, yang terdapat di dalam masyarakatnya sendiri. Dengan begitu kita bisa menghargai bangsa kita sendiri.  “Jangan sampai kita menjadi “kikuk” di Negera-nya sendiri,” begitlah pesan dari sastrawan W.S Rendra dalam puisinya yang berjudul Seonggok Jagung.

Jangan anda berargumen kalau nilai budaya lokal Indonesia tidak bisa mensejahterakan. Sebab, paham liberal juga bagian dari nilai budaya lokal AS. Lalu kenapa kita tidak berani untuk menggunakan nilai-nilai budaya lokal? Seperti ekonomi kerakyatan.

Tugas institusi pendidikan untuk menggerakkan, agar masyarakat Indonesia berani dan percaya diri untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal menjadi pakaian jiwanya. Beranikah?

 

Yogo Harsaid

 

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *