Abd Rahim, Kuasa Hukum Dekan FIS: Gugatan Andri tidak punya dasar hukum

7 Comments

Selasa (8/9), Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta Timur menggelar sidang perkara gugatan Surat Keputusan (SK) No. 257/5.FIS/SSK/2015 yang dikeluarkan oleh Dekanat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. SK yang ditandatangani Muhammad Zid pada 23 April silam ini berisi penonaktifan Andri Rivelino sebagai dosen. SK tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan FN, mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Andri.

Sidang yang dimulai pukul 16.20 ini mendatangkan tiga saksi dari pihak tergugat. Mereka adalah FN (red-korban), Ibu korban dan Diah Setiawati, advokat dari Magenta yang ditunjuk langsung oleh Komisi Nasional Perempuan. Namun saat persidangan akan dimulai, FN justru jatuh pingsan. Alhasil, hanya Ibu korban dan Diah Setiawati yang bisa dimintai kesaksiannya.

Ibu korban menyatakan bahwa kondisi FN telah mengalami trauma. Pada sesi yang berbeda, Diah juga mengemukakan hal yang sama. “FN kerap menjadi pendiam. Tak jarang ia menangis ketika harus menceritakan ulang,” tuturnya.

Namun untuk melengkapi proses persidangan, Ibu korban kembali mengemukakan kronologis kejadian yang menimpa anaknya. Pada 8 Februari 2015, FN mengaku pada Ibunya telah menerima telepon dari Andri untuk datang ke kontrakannya. Tujuannya untuk mengerjakan laporan kewirausahaan. Ibu korban juga menjelaskan alasan FN yang akhirnya mau menuruti permintaan Andri. “FN bilang dosen ini tempramental. Dia jadi takut kena marah,” jelasnya.

Alih-alih menyelesaikan laporan kewirausahaan, FN justru mendapat perlakuan tidak senonoh. Begitu mengetahui kejadian tersebut, Ibu korban langsung mengadukannya kepada pihak Dekan FIS. “Saya tidak mau ada korban lainnya,” ucapnya getir. Namun ternyata korban Andri tidak hanya FN. Setelah terkuaknya kasus ini, Ibu korban mengaku telah mengantongi sejumlah nama korban lainnya. Bahkan ia sudah menemui keluarga salah satu diantaranya.

Kemudian Ibu korban membuat pernyataan tertulis kepada pihak dekan agar kampus dapat menyelesaikan kasus hingga tuntas. Ibu korban hanya menginginkan permintaan maaf dari Andri. Tapi kenyataannya justru berbeda. “Andri sendiri yang membawa ini ke ranah hukum -(melaporkan FN dan Muhammad Zid),” tuturnya.

Sepanjang perjalanan sidang, Andri kerap mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan agenda. Beberapa kali pernyataan Andri dan kuasa hukumnya mendapat bantahan dari Hakim. Misalnya ketika Andri bertanya kepada Diah terkait FN yang menambahkan pertemanan dengannya pada jejaring sosial Line. Namun Hakim Agung tidak memperkenankan pertanyaan tersebut. “Ini tidak ada hubungannya dengan kasus,” tegasnya.

Selain itu, Hakim Ketua menilai pertanyaan dari kuasa hukum Andri mengada-ngada. Yakni tentang  bukti izinnya FN kepada sang Ibu untuk pergi ke kontrakan Andri. “Hal seperti ini sulit untuk bisa dibuktikan,” ujarnya.

Menurut Abd. Rahim, kuasa hukum Muhammad Zid, sudah sangat jelas bahwa Dekan memiliki wewenang untuk mengeluarkan SK terkait penonaktifan dosen Andri. “Gugatan (dari Andri) ini tidak mempunyai dasar hukum,” katanya.

Sedangkan pihak Andri tidak berkomentar banyak mengenai sidang tersebut. “Semua sudah diproses,” tutur Andri seraya terburu-buru pergi.// (Latifah)

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *