Mengenali Hak dan Kewajiban Sebuah Profesi

1 Comment

Senin, 28/9, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengadakan Sosialisasi Penanganan Kasus Hukum di Ruang Serba Guna, gedung K.

http://faceducation.blogspot.co.id/2011/01/code-of-ethics.html

http://faceducation.blogspot.co.id/2011/01/code-of-ethics.html

“Setelah saya pelajari ternyata pengetahuan tentang hukum itu luas dan juga abstrak,” ucap Dekan FIS Muhammad Zid yang menginisiasi terselenggaranya acara tersebut. Zid juga berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebagai kuliah umum mengenai hukum, khususnya terkait persoalan kode etik dosen, mahasiswa dan pegawai.

Hadir sebagai narasumber Pengacara UNJ Hilmar Hasibuan. Hasibuan menyetujui pendapat Zid sebelumnya yang mengatakan bahwa hukum itu abstrak. Hal itu bahkan dijelaskan dalam makalah yang dibuatnya sebagai pengantar diskusi berjudul Masyarakat Hukum. “Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya, luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan,” tulisnya dalam makalah.

Meski begitu, pengertian tentang hukum tetap diperlukan masyarakat sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Hasibuan yakin –merujuk Aristoteles –bahwa manusia merupakan zoon politicon atau makhluk sosial yang selalu berusaha untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Oleh sebab itu, demi mencegah terlanggarnya hak-hak privat dan memastikan setiap orang menjalankan kewajibannya dibutuhkan suatu bangunan hukum.

Lulusan Hukum Universitas 17 Agustus ini secara implisit menyinggung kasus

gugatan dosen FIS Andri Rivelino di PTUN atas surat 257/5.FIS/SK/2015 sebagai contoh. Surat itu dikeluarkan Senat FIS (16/4) yang memutuskan bahwa Andri dijatuhi sanksi moral atas tuduhan pelecehan terhadap mahasiswinya. Karena tidak terima dengan keputusan tersebut, Andri melaporkan dekan ke PTUN.

Menurut Hasibuan, dekan telah melakukan tugasnya sesuai prosedur. Pengaduan ditindaklanjuti melalui persidangan dan kemudian semua pihak sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Proses itu berlangsung dalam rapat senat yang dianggap sebagai rapat tertinggi di tingkat fakultas. Maka, dekan tidak bisa dipersalahkan atas keputusannya. Karena itu Hasibuan yakin dalam kasus ini dekan akan menang. Argumen tersebut didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, suatu peraturan yang menurutnya jarang diperhatikan dosen saat ini.

Perangkat Hukum Masih Lemah

Ketika acara memasuki proses tanya-jawab, mahasiswi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  2015 Quratu Anisa mengatakan perempuan korban kekerasan seksual cenderung segan melaporkan peristiwa yang dialaminya. “Kalau terjadi penyimpangan dan pelecehan, saya sebagai perempuan juga malu untuk mengadu,” katanya. Hal ini menurutnya menghambat pengentasan kasus kekerasan seksual.

Hilmar Hasibuan mengamini bahwa kecenderungan tersebut sering terjadi. Namun, “Ini tidak menyelesaikan masalah,” katanya. Dia pun menambahkan, korban harus berani melaporkan pelecehan yang dialaminya. “Jangan malu,” serunya.

Meski begitu, dia mengakui bahwa sistem hukum di Indonesia masih lemah. Misalnya, dalam hukum positif di Indonesia. Terkait kasus kekerasan seksual, proses hukum masih terpaku pada alat bukti seperti hasil visum. Padahal, tidak jarang korban mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya dua atau tiga bulan pasca kejadian. Sehingga sulit mengumpulkan bukti visum.

Seperti tidak puas dengan tanggapan narasumber, Wakil Ketua BEM FIS Andika Ramadhan angkat bicara. “Menurut saya keberanian aja ga cukup. Cewek ngadu salah, diam salah,” ucap Andika. Hukum Indonesia, lanjutnya, masih belum berpihak pada perempuan. Dia yakin hal itu yang menjadi penyebab ketakutan para perempuan mengadu ketika mengalami tindak kekerasan seksual.

Salah satu hal yang bisa diandalkan dalam menanggulangi ketakutan tersebut adalah perangkat hukum atau kode etik yang kuat. Sedangkan, Hasibuan mengatakan masih ada kelemahan dalam kode etik UNJ saat ini.

Hal ini diakui Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana Siti Mastoah yang hadir sebagai moderator dalam acara tersebut. Dia mengatakan kode etik yang dipakai hingga saat ini merupakan rancangan pada 2007. Rancangan itu dipersiapkan sebagai persyaratan UNJ untuk memperoleh status BLU. Kini, Mastoah beserta dosen lainnya tengah berusaha membuat kode etik yang baru. Tidak hanya untuk dosen, timnya juga menyusun kode etik bagi mahasiswa, kepegawaian dan administrasi. “Betapa kalau kita menyadari hak dan kewajiban kita kehidupan akan harmonis,” kata Hasibuan sekaligus menjadi kalimat penutup acara tersebut. (DFH)

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *