Menguak Agen Kebudayaan dan Pentingnya Rekonsiliasi

4 Comments

 

“Tugas Indonesia sekarang adalah merekonstruksi kebudayaan anti kekerasan dari tingkat pendidikan paling rendah.”

Senin (05/10), Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) menggelar acara bedah buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 karya Wijaya Herlambang. Diskusi yang dilaksanakan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menghadirkan Wijaya Herlambang dan Agus Sunyoto, Ketua PP Lesbumi.

Menurut Dinaldo, moderator pada diskusi tersebut menyatakan, acara ini dilatarbelakangi oleh menguatnya isu rekonsiliasi antara korban Gerakan 30 September (G-30S) 1965 dengan pelaku. “Kami coba memfasilitasi isu rekonsiliasi. Sebab, G-30S merupakan masalah kemanusiaan,” ucapnya. Oleh sebab itu, menurutnya, PBNU yang merupakan organisasi kemasyarakatan berkewajiban memberikan pemahaman terhadap gerakan tersebut dan rekonsiliasi.

Saat pembahasan buku dimulai, Wijaya Herlambang memaparkan alasannya menulis buku tersebut. “Ini masalah kemanusiaan, jutaan manusia dieksekusi tanpa pengadilan. Saya berpihak kepada kemanusiaan,” tegasnya. Tak hanya itu, ia menambahkan, buku ini merupakan sebuah kritik untuk kapitalisme liberal yang menghancurkan ekonomi,politik, dan kebudayaan Indonesia.

“Setelah gerakan itu, investasi asing mulai masuk mengeruk bumi Indonesia, hingga tak ada satu pun kekayaan alam Indonesia yang dimiliki pihak asing,” imbuh alumnus Universitas Diponegoro ini.  Parahnya, lanjutnya, hal ini dilindungi oleh pemerintah melalui militer dan kebudayaan. Salah satu contoh kekerasan budaya adalah pemaksaan tehadap rakyat untuk menonton film pengkhinatan G-30S/PKI.

Tak cuma melalui film, pemerintah Soeharto pun memberikan indoktrinasi melalui karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. “Hal ini bisa terjadi karena adanya agen kebudayaan seperti Goenawan Muhammad dan Mochtar Lubis yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Amerika. Ini demi melanggengkan kekuasaan Soeharto dan  berlangsungnya pengerukan bumi Indonesia,” tegasnya. Jika itu berhasil dilaksanakan, agen kebudayaan mendapat imbalan yang cukup besar.

Rekonsiliasi

Sementara itu, Agus Sunyoto menyatakan pentingnya rekonsiliasi saat ini. “Rekonsiliasi memang harus terlaksana sebagai pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk meninggalkan cara-cara pembantaian,” katanya. Akan tetapi, menurutnya, rekonsiliasi yang dicanangkan oleh pemerintah sudah sangat terlambat. Ia menyatakan, NU pasca pembunuhan massal, langsung mengadakan rekonsiliasi terhadap keluarga anggota PKI, simpatisan PKI atau bahkan Soekarnois. “Ini semua kita lakukan karena kita hanya korban dari kepentingan penguasa,” ujarnya.

Taufik Ismail yang hadir saat itu mengatakan bahwa pemerintah harusnya bukan sekadar melakukan rekonsiliasi melainkan perdamianan total. Menurut Dokter Hewan lulusan Intitut Pertanian Bogor ini, Jjka rekonsiliasi artinya ada beberapa kepentingan eks PKI yang dibawa, ini bisa membahayakan Indonesia sebab komunis identik dengan kekerasan. Ia mengatakan perlu perdamianan total tanpa syarat apa pun. “Apa yang sudah lewat biarkan terlewati,” tegasnya. Ia berharap jika memang harus damai segera itu lebih baik. “Kita mengingingkan damai, entah kapan itu terjadi,” harapnya.

Menanggapi pernyataan Taufik Ismail, Aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Ide Bagus Arif Setiawan mengatakan, kekerasan tidak mengenal ideologi. “Lihat kekerasan yang terjadi Lumajang dan derah lainnya, kepentingan atau ideologi apa yang didukung?” tanyanya. Bagi pria yang biasa disapa Togar ini menyatakan pentingnya lembaga pendidikan untuk menjadi awal ruang diskursus tentang G-30S ini terjadi dan efek dari gerakan tersebut hadir. “Tugas Indonesia sekarang adalah merekonstruksi kebudayaan anti kekerasan dari tingkat pendidikan paling rendah,” tutupnya.

 

Virdika Rizky Utama

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *