Solidaritas untuk Petani Lumajang

1 Comment

Mahasiswa mengecam pembunuhan petani sekaligus aktivis yang menolak tambang pasir di Lumajang.

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jumat (2/10). Aksi itu merupakan bentuk solidaritas terhadap dua aktivis penolak tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur. Namanya Salim dan Tosan. Pada Sabtu (26/9) pekan lalu mereka disiksa secara sadis oleh puluhan preman. Akibat penyiksaan tersebut Salim harus kehilangan nyawanya sementara Tosan dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang cukup serius.

Sari Wijaya mengutuk kelalaian aparat dalam mencegah tindak kekerasan tersebut. Menurutnya, apabila aparat tanggap menindaklanjuti laporan warga sebelum kejadian, bahwa mereka telah diancam sekelompok preman, pembunuhan tidak akan terjadi. “Negara telah lalai melakukan pengawalan reforma agraria,” ucap Sari. Negara, lanjutnya, malah cuci tangan atas konflik-konflik agraria yang muncul dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan konflik horizontal.

Dengan mengutip data Komisi Pembaruan Agraria, Sari mengatakan sejak Jokowi-Kalla memerintah sudah ada 7 kasus sengketa agraria dengan total 14 korban jiwa, belum termasuk korban luka dan kriminalisasi. Jika hal ini terus dibiarkan, korban akan bertambah tiap tahun.

“Ini krisis kemanusian,” seru Indra Gunawan. Dia mengingatkan penindasan yang dialami Salim dan Tosan bukan hal baru bagi kaum tani. Urut Sewu dan Rembang merupakan dua kasus pendahulu. Tetapi, keduanya pun tidak kunjung tuntas ditangani oleh pemerintah. Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Indra, selain tindak kekerasan, menjauhkan manusia dari sumber kehidupannya juga merupakan pelanggaran HAM.

Indra juga mengingatkan bahwa Jokowi-Kalla pernah menjanjikan kedaulatan pangan dalam masa pemerintahannya. Namun, berkaca pada rentetan konflik agraria belakangan ini, Indra pesimis mimpi itu bisa terwujud. Sebab, posisi vital petani sebagai penyuplai pangan negara dinihilkan. Keturunan mereka bahkan enggan melanjutkan profesi tersebut. Hal ini tentu berdampak ke arah krisis pangan nasional. Indra juga menyerukan kepada warga kota untuk ikut memperhatikan masalah ini karena sebagain besar pangan yang mereka nikmati merupakan kerja keras dari para petani.

Sedikit menyinggung peristiwa sejarah, Ade Ardabilly mengatakan bahwa sebagian besar orang yang dibunuh pada 1965 merupakan petani tak bertanah. Mereka menjadi tumbal kelahiran rezim baru yang dipimpin Soeharto. Mereka dituduh komunis karena menuntut hak mereka atas tanah yang pernah dijanjikan Soekarno melalui Undang-Undang Pokok Agraria yang dirumus sejak 1960.

“Tidak ada demokrasi jika yang berbicara hanya segelintir orang, elite penguasa atau pun korporat besar,” kata Billy. Dia juga meyadari bahwa sejak peristiwa berdarah 1965 tersebut gerakan tani hancur. Masyarakat yang ketakutan memilih untuk bungkam. Dia pun menambahkan, permintaan maaf atas pelanggaran HAM di tahun tersebut tidak cukup selama reforma agraria belum dilaksanakan.

“Pemerintah harus menindak tegas pelaku pembunuhan Salim. Kemudian merealisasikan janjinya membagikan seluas tanah dua hektar kepada petani tak bertanah. Serta berperan aktif dalam menyelesaikan konflik agraria yang menindas kaum tani selama ini,” teriak Billy melalui megafon, lantang. (DFH)

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *