Pernyataan Sikap Atas Pembredelan LPM Lentera

No Comment Yet

Menggugat Tindakan Represif Kepada Pers!

downloadDi era demokrasi ini, kita telah menikmati kebebasan berpendapat. Pers merupakan salah satu sarana tersebut yang mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Menjadi peran penting pers yakni sebagai kontrol sosial demi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyelewengan dalam bentuk lainnya.

Negara sendiri telah menjamin kemerdekaannya pada pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Sebagaimana juga terdapat pada piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pasca runtuhnya rezim orde baru, kita seolah-olah merayakan reformasi dari segala sisi. Termasuk prihal kebebasan berpendapat. Tapi nyatanya, hingga kini masih ada upaya memotong suara-suara kritis.

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera telah menerima tindakan represif dari lembaga Negara yang katanya melindungi masyarakat. Majalah mereka yang diterbitkan 10 Oktober lalu ditarik secara paksa dari peredaran. Tak hanya itu, majalah tersebut juga dibakar.

Tema tragedi 1965 yang diusung oleh majalah Lentera, dinilai menjadi indikasi dari tindakan ini. Bahkan pihak kepolisian memberi teguran keras kepada pihak kampus dengan dalih perizinan. Namun konten Partai Komunis Indonesia (PKI) juga dijadikan senjata oleh mereka.

Maka dari itu, kami dari LPM Didaktika menyatakan:

  1. Mengutuk keras pembredelan yang terjadi pada terbitan LPM Lentera.
  2. Mendukung sikap LPM Lentera untuk tetap mencetak dan mendistribusikan majalahnya.
  3. Kampus harus berpihak kepada mahasiswa, karena majalah tersebut lahir di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
  4. Menyerukan kepada semua pihak untuk tetap menjaga kebebasan berpendapat. Tak boleh ada pihak mana pun yang boleh melakukan pembredelan. Sebab hal tersebut dijamin dan dilindungi UUD 1945 pasal 28.

 

Redaksi LPM Didaktika

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *