Tanggapan atas Klarifikasi BEM

No Comment Yet

 

Berawal tulisan opini saya yang berjudul Drama Antiklimaks dan Rust en Orde ala UNJ. Satu jam setelah tulisan itu dimuat di laman didaktikaunj.com, Pemimpin Redaksi LPM Didaktika, Yogo Harsaid mendapat pesan dari salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kurang lebih isinya seperti ini, “tulisan opini Virdika banyak yang tidak tepat, lebih baik ditarik dulu atau diralat.”

Yogo tidak terima dengan permintaan tersebut, ia menyatakan bahwa tulisan yang sudah dipublikasi tidak bisa dihapus. Terlebih, menurut Yogo, tulisan tersebut berupa opini bukan berita yang harus melalui tahap verifikasi yang lebih ketat. Kemudian Yogo membalas pesan tersebut, “tulisan dibalas dengan tulisan. Jika menurut BEM ada yang kurang tepat, silakan tulis.”

Kemudian ia melanjutkan, “Kami akan publikasi kembali tulisan BEM di laman didaktikaunj.com. Agar perdebatannya lebih akademik. Jangan melarang seperti penguasa tirani.” Mendapat pesan tersebut, anggota BEM melunak dan mengatakan bahwa tulisan tersebut berupa opini dan hak semua orang. Setelah itu, tidak ada lagi kegiatan berbalas pesan dalam aplikasi whatsapp.

***

Esok paginya, muncul pesan berantai yang berisi pernyataan klarifikasi dari BEM untuk beberapa isu yang meluas, salah satunya juga memuat kalirifikasi tentang apa yang saya tulis pada opini sebelumnya. Ringkasan isi pesan singkatnya, berupa: Pertama, BEM tidak menyatakan meminta maaf terhadap rektorat, menarik dan meralat dalam poin kesepakatan itu merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin 17 mahasiswa lain yang terancam Drop Out. Kedua, tidak ada surat kesepakatan sepihak yang hanya dibuat oleh rektorat. Ketiga, mengenai keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diketahui oleh BEM pada sebelumnya. Keempat, tidak ada kata usai dalam perjuangan ini dan akan tetap menuntut tujuh tuntutan mahasiswa.

Pada awalnya, saya enggan untuk menanggapi hal ini sebab ia menolak tawaran Yogo untuk mengirimkan tulisan ke didaktika dan hanya berani ngedumel di belakang. Hal ini bukan hanya sekali ini terjadi, sebelumnya pada akhir 2013, saya pernah menulis opini berjudul BEM Hanya Mitos. Ini sempat terjadi pembicaraan di kalangan BEM saat itu. Akan tetapi, mereka hanya ngedumel di twitter. Meski pada satu atau dua bulan berikutnya BEM membuat tulisan sanggahan terhadap saya memlalui terbitan semacam buletin. Dan kemudian ini terjadi lagi, banyak yang bilang keliru tetapi tidak mau mempublikasikannya.

Saya kemudian berpikir untuk menuliskan kembali tanggapan yang mungkin dibuat BEM kepada saya, agar tidak terjadi salah persepsi. Terlebih, jika sampai ada yang beranggapan bahwa didaktika sebagai institusi atau saya sebagai reporter membuat tulisan bohong. Jika itu terjadi, maka tentu saja akan ada stigma negatif terhadap didaktika. Oleh sebab itu, saya akan membahas setiap poin yang menjadi klarifikasi BEM.

Pertama, BEM tidak menyatakan meminta maaf terhadap rektorat. Kemudian, menarik dan meralat dalam poin kesepakatan itu merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin 17 mahasiswa lain yang terancam Drop Out. Perihal dua poin tersebut kami mendapatkan pernyataan langsung dari Pembatu Rektor I, Muchlis R. Luddin menyatakan perdamaian tersebut tidak lepas dari perannya. “Saya menyakinkan rektor untuk jangan bertindak seperti itu (mengeluarkan Ronny-red), ini bukan perkara mudah. Pak rektor awalnya tidak mau, tapi kemudian saya bilang pak rektor mundur satu langkah dulu,” ujarnya. Setelah itu, Muchlis melanjutkan, “saya akan bicara kepada Ronny agar melunak dan meminta maaf, agar tidak di DO. Toh, kita (rektorat-red) ini seperti bapak dan anak dengan mahasiswa. Dan itu berhasil.” Tak cukup sampai di situ, Jazuli yang menjadi mediator pun membuat pernyataan serupa saat press conference dan dalam akun Twitternya. “18. Rektor UNJ juga tegaskan janji telah memaafkan Ronny dan segera usulkan anulir SK pemecatan DO kepada rapim,” tulisnya dalam twitter. Sengaja dua kata ini saya cetak tebal, secara logika bahasa, kata telah memaafkan merupakan sebuah rekasi terhadap aksi yang sebelumnya dilakukan, yakni meminta maaf.

Masih dituntutan pertama, poin kedua, menarik dan meralat dalam poin kesepakatan itu merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin 17 mahasiswa lain yang terancam Drop Out. Pernyataan ini sangat luar biasa dan seolah-olah BEM telah menjadi messiah untuk mahasiswa yang terancam DO. Namun, hasil kesepakatan antara Rektor UNJ dan Ronny tidak mengikat. Artinya, anacaman DO tetap masih ada bagi mahasiswa lain. Salah satu contohnya adalah Jati Aprianto dan Andika Baehaqi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) tersebut menolak memintaan maaf kepada rektor yang memang tidak diancam DO tetapi dilaporkan ke Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. “Kami menolak meminta maaf, kami tidak tahu apa salah kami. Kami ingin meminta keterangan dari rektorat terlebih dahulu,” ujar Jati. Kemudian, Jati melanjutkan, Dekan FIS mendapat telepon dari rektor bahwa jika tidak meminta maaf, maka rektor akan melaporkan mereka ke polda.

Hal itu dibenarkan oleh Muchlis R. Luddin, “pak rektor awalnya sudah melaporkan semua mahasiswa yang terindikasi melakukan pencemaran nama baik. Untuk mencabut itu semua, harus ada pernyataan permohonan maaf melalui surat atau media sosial yang bersangkutan,” ungkapnya. Dengan semua keterangan tersebut, menurut saya, kalimat melindungi mahasiswa dari ancaman DO, tidak terbukti dapat melindungi semua mahasiswa yang terancam DO. Tak hanyat itu, menurut saya, pernyataan tesebut terlalu dibesar-besarkan agar terlihat heroik.

Klarifikasi kedua, saya tidak menganggap ini tidak terlalu penting. Toh, banyak juga tersebar di dunia maya foto nota kesepakatan dari ke dua belah pihak.

Klarifikasi ketiga, mengenai ketidaktahuan adanya mediator dari politisi PKS. Bagi saya ini aneh, pada Selasa malam, beberapa jam setelah SK DO dikeluarkan, politisi Fahri Hamzah dari PKS membuat surat terbuka untuk Rektor UNJ di laman piyungan, www.portalpiyungan.com/2016/01/surat-terbuka-fahri-hamzah-untuk-rektor.html?m=1. Pada tahap awal saja sudah melibatkan politis PKS. Menurut kami (saya dan penggawa didaktika lain), tanggapan cepat tersebut hanya dapat didapat bila mempunyai hubungan kedekatan tertentu baik personal maupun ideologi. Pada catatan sejarahnya, Fahri merupakan salah satu pembentuk organisasi mahasiswa ekstra kampus. Setelah itu kami beranggapan kasus ini akan mendapat bantuan dari partai politik tersebut, hanya saja kami belum tahu siapa yang akan diutus.

Kemudian, Jazuli hadir untuk memidiasi. Anggapan bahwa BEM tidak mengetahui keterlibatan politisi saat mediasi sangat mengherankan. Sebab, Jazuli mengatakan dalam akun twitter-nya, “1. Saya dengar mahasiswa yang juga Ketua BEM UNJ di DO karena sikap kritisnya. Pagi tadi saya respon dengan menemui yang bersangkutan,” ucapnya. Jazuli mengatakan sudah sejak pagi menemui ketua BEM. Jika masih merasa heran, maka kami memiliki informan dengan kualitas A-1 (Sangat dapat dipercaya) mengenai keterlibatan Jazuli. Kami tidak menyebutkan namanya, sebab informan kami menolak untuk dicantumkan namanya, kami berpegang teguh pada etika jurnalistik. Informan tersebut menceritakan, “Kabar DO mahasiswa UNJ sudah sampai Menteri Riset dan Teknologi, Muhammad Nasir. Menristek sangat marah dan menelpon rektor berkali-kali untuk cabut DO, tapi tidak diangkat. Lalu, menristek menelpon saya dan mengancam jika rektor tidak mencabut SK DO, maka menristek akan membuat SK pemberhentian rektor.” Kemudian ia melanjutkan, “menristek menyerahkan kepada sekretarisnya dan saya tahu ada sekretarisnya anggota PKS. Kemudian, sekretaris ini mencari tahu siapa anggota PKS yang ada di UNJ, dan Jazuli ternyata sedang menempuh Strata tiga di UNJ. Alhasil, jazuli yang ditunjuk untuk memediasi.

Kemudian poin keempat, tidak ada kata usai dalam perjuangan ini dan akan tetap menuntut tujuh tuntutan mahasiswa. Pertama, saya hanya kan bertanya, ke mana saja sebelumnya? Terlebih dengan kasus pelecehan seksual. Bukankah kalian setengah-setengah dan terjebak pada isu suka sama suka. Kemudian, sebelumnya saya mengatakan tuntutan-tuntutan BEM tersebut sangat teknis dibanding hal substansial. Contohnya, mengenai parkiran, tuntutan aliansi tersebut hanya sebatas perapihan lahan parkir dan menuntut kinerja yang lebih baik dari petugas parkir. Sebelumnya saya mengatakan tuntutan tersebut sangat teknis dibanding hal substansial. Contohnya, mengenai parkiran, tuntutan aliansi tersebut hanya sebatas perapihan lahan parkir dan menuntut kinerja yang lebih baik dari petugas parkir. Permasalahan tersebut akan terus ada setiap waktu. Padahal yang lebih substansial adalah adanya komersialisasi di dalam ranah pendidikan. Didaktika sudah menulis masalah parkiran dan UKT dalam majalah didaktika edisi 44 dan 43. Kedua, semoga tidak pecah iman dan tidak ada memanfaatkan isu lain terutama pelecehan seksual untuk kepentingan organisasi ekstra atau lainnya.

Ini tanggapan saya atas klarifikasi yang dikeluarkan BEM. Tentu masih banyak pihak yang tidak puas. Oleh sebab itu, didaktika dengan terbuka menerima tulisan bantahan atau sanggahan ini dan tentu akan kami publikasi dalam laman didaktikaunj.com. Jika hal itu kurang, kami bersedia berdiskusi. Sila hubungi lpmdidaktikaunj@gmail.com  atau ke sekretariat kami di gedung G lantai 3 Ruang 304. Bukankah lebih baik menyuarakan pendapat secara langsung dan bersifat akademis dibanding hanya menjadi desas-desus yang tidak jelas. Salam.

 

Virdika Rizky Utama

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *