Ternyata Hanya Soal Tipu-Menipu

2 Comments

Baru saja seminggu yang lalu saya berkunjung ke rumah guru saya, Mbah Naryo. Membicarakan berbagai kegaduhan dalam masalah kehidupan. Tapi dua hari yang lalu, di tempat saya berkuliah, terjadi kegaduhan yang cukup menyita banyak perhatian publik. Kegaduhan dipicu oleh aksi sang Rektor yang memberhentikan status kemahasiswaan Iwan, yang kebetulan menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Bayangkan saja, kegaduhan ini menjadi trending topic di twitter dengan hashtag #saveIWAN. Betapa penting sekali Iwan ini, sampai disave-savein segala. Sementara persoalan keidentitasan UNJ sendiri jarang sekali untuk disave-save-in.Padahal sampai hari ini, keidentitasan UNJ sebagai ‘kampus pendidikan’ kerap dikebiri oleh pemerintah dan birokrat kampusnya sendiri. Hal ini terbukti, misalnya, dengan tidak menculnya #saveidentitasLPTKUNJ di jagat dunia maya. Muncul saja tidak, apalagi menjadi trending topic seperti #saveIWAN.

Contoh konkret dikebirinya identitas UNJ ialah, mengapa kebijakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) masih berlaku sampai hari ini. Padahal sudah sangat jelas dan gamblang kalau kebijakan ini sangat menurunkan martabat keidentitasan UNJ sebagai kampus LPTK. Untuk apa gelar S.Pd kalau toh nantinya pasca lulus harus bersaing dengan gelar ilmu murni untuk menjadi guru profesional.

Karena perlu diketahui, cara memasuki program PPG – antara sarjana pendidikan dengan sarjana murni sama saja. Sama-sama harus membayar. Kalau kata Mbah Naryo kala itu, ”yasudah, kalau begitu UNJ dijadikan kampus pencetak sarjana murni saja.Karena sarjana arsitektur kalau luluskan bisa jadi guru dengan mengikuti PPG. Tapi kalau sarjana pendidikan, kalau lulus ya ora iso dadi arsitektur. Bisanya ya guru thok.”(Ini pendapat Mbah Naryo ketika isu PPG sedang hangat-hangatnya)

****

Kegaduhan #saveIWAN ini memaksa saya untuk kembali sawon ke rumah Mbah Naryo. “Silahkan duduk, Le.”

“Baik Mbah. Terima kasih.” Saya duduk di dekat Mbah. “Piye iki Mbah.Kampus saya sedang gaduh?”

Seperti biasa, sebelum pembicaraan berlanjut, Mbah Naryo selalu bertanya, “kamu uwes ngopi urung, Le?”

“Sudah Mbah.”

“Bagus. Ayo silahkan dilanjut cerita kegaduhan-kegaduhannya.”

“Jadi begini, Mbah. Menurut saya ada dua tema besar kegaduhan. Pertama, soal kebebasan berekspresi dan berpendapat di dalam institusi pendidikan. Kedua, ikut campurnya partai politik dalam menyelesaikan permasalahan kampus.”

Monggo.Silahkan diceritakan satu per satu.”

“Baik, Mbah. Untuk kegaduhan pertama, teman saya Virdika, sudah membikin tulisannya Mbah.”

“Mana sini aku lihat.”

Saya langsung memberikan tulisan Virdi yang berjudul Anti-klimaks dan Rust en Orde ala UNJ kepada Mbah Naryo. Sekitar lima meit, Mbah Naryo sudah selesai membaca. Dalam membaca, beliau memang dikenal sangat cepat.Mungkin dikarenakan kebiasaan membacanya dari sejak kecil.

“Gimana, Mbah? Apakah saya harus menjelaskan lagi?”

“Tidak perlu. Tulisannya sudah cukup jelas. Selagi ekpresinya menyuarakan ketidakadilan dan pembelaan terhadap orang-orang yang lemah, teruskan saja untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berpendapatnya. Di manapun tempatnya. Tidak melulu di institusi-institusi pendidikan.”

“Baik Mbah. Bagaimana dengan poin kedua itu Mbah. Perihal, ikut campurnya partai politik.”

Sebelum menjelaskan lebih jauh lagi, Mbah Naryo menyuruh anaknya untuk menyeduhkan dua cangkir kopi. Untuk saya dan Mbah Naryo. Mbah Naryo tidak suka makan atau minum sendirian bila ada orang disekitarnya. Dia masih memegang teguh kebersamaan. Sama-sama senang, sama-sama susah. Prinsip yang kini sudah mulai pupus.

“Bentar yo, Le.Kita tunggu kopinya dulu. Agar mudah dalam berpikir,” berkata dengan raut wajah khas senyumnya.

Tak lama kemudian, anaknya datang membawakan kopi.Mbah Naryo menuangkan kopi ke piring kecil untuk kemudian diseruput oleh Mbah Naryo. “Ahh… nikmatnya kopi ini,” pujinya. Kemudian si Mbah melanjutkan uraiannya.

“Ini kecelakaan besar. Terjadi perselingkuhan antara politik praktis dengan pendidikan,” ucap Mbah Naryo. “Partai itu tidak punya kepentingan lain selain menginginkan kekuasaan dalam Negara. Dan tujuan berkuasa ialah untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya. Mana ada pejabat Negara – baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif – yang lebih miskin dari rakyatnya. Kan ini aneh. Kalau memang pejabat Negara itu pelayan rakyat, apakah ada pelayan yang lebih kaya dari yang dilayaninya. Analoginya seperti ini: apakah ada pembantu rumah tangga yang lebih kaya daripada majikannya? Tidak ada, kan?”

“Jika menjadi pejabat Negara malah menjadi miskin, pasti tidak ada yang mau mengurusi negara Mbah?” Sahutku.

“Ya, makanya kalau kampanye jangan berkoar-koar berucap ‘demi melayani kepentingan rakyat’. Itu pembodohan namanya. Rakyat diajarkan politik tipu-menipu seperti itu. Politik tipu-menipu itu sangat dekat dengan korupsi. Hampir semuai partai politik melakukan itu. Mulai dari parpol yang berbasis nasionalis, sampai yang berbasis agamis sekalipun.”

“Yang berbasis agamis juga melakukan tipu-menipu Mbah? Padahal, kan agama melarang tipu-menipu seperti itu Mbah.”

“Yang melakukan korupsi impor sapi siapa? Yang melakukan korupsi alqur’an siapa? Pelakunya ya dari partai berbasiskan agama semua. Mereka menggunakan agama hanya untuk menutupi politik tipu-menipu.”

“Lalu Mbah?” Kini aku mulai serius mendengarkan uraiannya.

“Sangat mudah sekali menyimpulkan pola partai politik saat ini. Mereka semua mengadopsi pola pragmatis. Melakukan langkah-langkah stratgis hanya untuk kepentingan partainya. Bila partai butuh uang, mereka menyuruh kadernya yang menjadi pejabat Negara untuk korupsi. Bila partai butuh massa, mereka menjual isu-isu rakyat – berlagak seperti super hero yang akan menyelamatkan rakyat dari segala permasalahan yang dihadapi rakyat. Dan, bila kepentingan itu semua sudah terpenuhi, parpol diam – meskipun kemiskinan masih menampakkan wajahnya.Tak peduli apakah rakyat sudah berhasil keluar dari jeratan permasalahan kehidupannya.Kira-kira begitulah kondisi partai politik saat ini. Prinsip dasarnya tipu-menipu. Menipu untuk korupsi. Menipu untuk menggalang massa.”

“Walaaahh….. sangat pongah sekali para parpol ini. Lantas, bagaimana ini Mbah bila parpol ini ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan di Perguruan Tinggi?” Tanyaku

“Bisa-bisa watak tipu-menipu akan menjalar ke dalam kultur akademik. Di kelas, mahasiswa ditipu soal keilmuan yang mereka pelajari. Di ranah adminstrasi, mahasiswa ditipu segala macam perihal biaya perkuliahan. Mereka disuruh membayar kuliah dengan harga tinggi dengan alasan fasilitas dan sebagainya. Pendidikan sebagai hak, meraka sembunyikan demi menaikan harga kuliah. Pendidikan seperti persoalan dagang saja.”

“Maaf Mbah, saya kurang mengerti soal penipuan keilmuan itu.Konkretnya gimana?”

“Jadi begini. Rata-rata ilmu yang diberikan oleh dosen merupakan ilmu yang berbasiskan positivisme. Dalam positivisme dipercaya bahwa sumber kebenaran hanya bisa dicapai melalui metode-metode ilmu alam. Bahkan, ilmu sosial juga harus menggunakan metode ilmu alam dalam mencari kebenaran. Tapi peMbahasan itu kurang begitu penting. Yang terpenting dari postivisme adalah perihal pengetahuan yang dihasilkan dari positivisme. Penganut positivisme mengklaim kalau ilmu pengetahuan itu harus netral. Tidak boleh ada kepentingan apapun. Harus objektif. Paradigma seperti ini justru yang membahayakan.”

“Maksudnya membahayakan piye, Mbah?”

“Bila ilmu pengetahuan itu netral, maka ilmu pengetahuan akan membiarkan situasi apa adanya. Bila sudah begini, status-quoakan berjaya. Saya contohkan mahasiswa saat ini. Sedikit sekali mahasiswa yang protes bila biaya kuliah naik. Kalaupun protes, mereka akan manggut-manggut saja bila diberikan alasan oleh rektorat. Mereka juga hanya manggut-manggut saja ketika pedagang kopi dikampus di cap sebagai pengganggu ke-estetika-an oleh rektorat. Mereka hanya manggut-manggut saja ketika nilai yang diberikan dosen adalah nilai yang objektif dan mutlak. Mereka hanya manggut-manggut saja ketika mahasiswa harus berpakain dan berdandan rapih. Mereka hanya menggut-manggut saja ketika diberikan beban tugas yang menjemukan itu. Mereka hanya manggut-manggut saja ketika IPK disebut sebagai faktor kesuksesan. Masih banyak lagi kemanggutan yang lainnya. Sikap mahasiswa seperti itu tidak lepas dari ilmu yang diajarkan di kelas. Di kelas mahasiswa tidak diajarkan untuk kritis terhadap situasi yang tidak memanusiakan. Mahasiswa tidak diajarkan untuk berani bertindak bila ada situasi yang membodohkan. Simpelnya, mereka cuek-cuek saja. Mahasiswa yang seperti ini harus dibela, karena mereka juga korban dari sistem.”

“Berbicara soal cuek nih Mbah, dicuekin itu rasanya memang sakit Mbah. Apalagi dicuekin oleh orang-orang tercinta.Saaakiiiit sekalii.”

“Kamu ini kok malah curhat, Le. Heuheu.”

“Maaf Mbah keceplosan..hehehe… Tapi Mbah, apakah mahasiswa harus sekritis itu Mbah?”

“Sejarah mengatakan demikian. Atau kalau berkaca pada sejarah dianggap romatisme, coba tengok lagi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu poin tri dharma adalah pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat miskin. Karena untuk apa membela masyarakat kaya. Cerminan dari kekritisan adalah sejauh mana mahasiswa bisa mengabdi terhadap kaum-kaum terpinggirkan itu. Dan kaum terpinggirkan itu ada juga dilingkungan Peguruan Tinggi.”

“Jadi letak ketertipuannya di mana?” Saya bertanya bingung.

“Jadi jika kamu belum bisa berinisiatif membala kaum terpinggirkan, artinya kamu tidak menjalani Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketidakinisiatifan tersebut sudah menunjukan ketertipuan kamu.”

“Jadi selama ini saya tertipu Mbah, oleh kelimuan positivisme. Dan pola perilaku tipu-menipu ini dikarenakan masuknya parpol dalam perguruan tinggi?” Saya bertanya dengan rasa penuh penasaran.

“Sulit untuk menjawab ‘ya’ atau ‘tidak’. Karena untuk membuktikannya sulit.Para elit parpol ini pandai berkelit. Tapi penyebab yang paling terlihat adalah dikarenakan intervensi kekuasaan pemerintah, ini juga dikarena mereka sebagai pembuat kebijakan.”

“Bukankah mereka yang membuat kebijakan kebanyakan berasal dari parpol Mbah?”

“Betul sekali.” Wajah Mbah Naryo sumringah yang diikuti dengan kembali menyeruput kopinya.

“Pantasan yang di save-in orangnya, bukan kulturnya (#savekebebasanakdemik). Dan pantesan ya Mbah, mereka lebih bersemangat membela orang itu, ketimbang harus membela mahasiswa yang suka manggut-manggut itu. Mungkin ini bagian dari tipu-menipu jaga.”

“Dan pantesan sang Rektor begitu mudah mengeluarkan dan mencabut SK DO. Apakah ini juga bagian dari tipu-menipu itu?” Mbah Naryo menimpali.

Oleh: Harsaid Yogo

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *