Setengah Hati Mewujudkan Pengabdian Masyarakat

No Comment Yet

kkn

“Kadang-kadang kampus dianggap terlalu menara gading, terlalu elit … ” 

Pemberlakuan tidak diwajibkannya kuliah kerja nyata (KKN) sebagai mata kuliah membuat berbagai pihak bertanya-tanya. Perubahan itu diberlakukan setelah terjadi peristiwa meninggalnya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta  (UNJ) ketika melaksanakan KKN beberapa waktu yang lalu. Mudahnya kebijakan itu diubah menunjukan ketidakkonsistenan pihak kampus selaku penyusun kebijakan tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan perguruan tinggi. Program ini dianggap sebagai manifestasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memuat pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya, KKN berbobot 3 SKS. Jika ditotal, berarti mahasiswa harus menghabiskan waktunya sekitar 288 jam di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika dihitung selama sebulan, proses tatap muka dengan murid kurang lebih 16 kali.

Menurut Reza Deni, dalam pelaksanaannya banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tujuan diadakannya KKN. “Di jurusan gua itu, sebagian orang ikut KKN karena ikut-ikutan,” ujar mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia. Mahasiswa yang akrab dipanggil Deni ini, mengikuti KKN yang diadakan pihak Lembaga Pengabdian Mahasiswa (LPM) tahun 2015.

Sebelum berangkat ke daerah yang sudah ditentukan, para peserta diwajibkan membuat program kerja. Dalam pembuatan program kerja ini, Deni yang latar belakang pendidikannya ilmu murni malah mendapatkan tugas mengajar di PAUD dan MTs. Hal ini dikarenakan, empat teman sekelompoknya berlatar belakang ilmu pendidikan, yakni Pendidikan Tata Boga dan Pendidikan Biologi. Sehingga penyusunan program kerja dipengaruhi latar pendidikan mereka.

LPM hanya memberikan dana Rp. 550.000 per individu dan Rp. 1.000.000 per kelompok. Uang tersebut akan digunakan selama sebulan. Deni mengeluhkan bahwa jumlah itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beruntung mereka masih bisa pulang seminggu sekali untuk mengambil dana tambahan dari orang tua mereka. Sayangnya, pihak LPM menolak dimintai keterangan terkait masalah ini.

Menanggapi tidak wajibnya KKN sebagai mata kuliah, PR I UNJ Muchlis R. Luddin mengatakan bahwa hal itu dikarenakan pihak kementrian juga tidak mewajibkan adanya KKN. Muchlis mengatakan akan mencari alternatif pengganti. Alternatif itu bisa berupa KKN Tematik atau Desa Binaan. Dia juga mengklaim dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan KKN terlalu besar, tidak sebanding dengan UKT yang dibayarkan mahasiswa.

Menanggapi hal ini, Irsyad Ridho, Dosen Fakultas Bahasa dan Seni menjelaskan bahwa KKN dalam perwujudan Tri Dharma harus saling berintegrasi. Maksudnya, harus ada hubungan terkait antara aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Jika hanya aktivitas pengajaran dan penelitian saja, maka perguruan tinggi tetap menjadi menara gading. “Kadang-kadang kampus dianggap terlalu menara gading, terlalu elit,” ujar Irsyad.

Irsyad menambahkan dalam pelaksanaanya, KKN harus mendekatkan diri kepada persoalan-persoalan yang dibutuhkan dalam masyarakat yang dituju. Agar tujuan dari pengabdian itu tepat sasaran ke masyarakat. Semisal ada sebuah daerah sedang membutuhkan teknisi untuk memperbaiki saluran listrik. Tetapi, pihak mahasiswa salah mengartikan masalah itu malah mengirimkan pengajar. Alhasil, kegiatan mahasiswa tersebut tidak berdampak signifikan. Hendrik Yaputra

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *