Pernyataan Sikap atas Pembekuan LPM POROS UAD: Menggugat Kediktatoran Kampus!

No Comment Yet

 

Di era demokrasi ini, kita telah menikmati kebebasan berpendapat. Pers merupakan salah satu sarana tersebut yang mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Menjadi peran penting pers yakni sebagai kontrol sosial demi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyelewengan dalam bentuk lainnya.

Tak terkeculai pers mahasiswa (persma). Dalam perjalanan sejarahnya, persma pernah menjadi media alternatif ketika kediktatoran Orde Baru berkuasa. Kini, setelah Orde Baru tumbang, sisa-sisa kediktatorannya masih dijalankan. Parahnya, kediktatoran ini dijalankan di dalam kampus. Salah satu sifat kediktatoran itu adalah anti-kritik.

Ketika siapa pun—termasuk persma—melancarkan  kritik terhadap kampus, kampus akan menuduhnya sebagai pembawa berita buruk bagi kampus, menjelekkan citra kampus, dan menganggap bukan bagian dari kampus. Sepertinya, hampir setiap birokrat kampus memiliki watak demikian. Hal ini justru sangat memprihatinkan bagi kampus.

Perbedaan pendapat, kritik merupakan sebuah sikap yang harus dipertahankan oleh kampus. Itu merupakan budaya akademik yang memang harus ada di dalam sebuah kampus. Sebab, seluruh kelimuan lahir dari kritik. Para pendiri bangsa pun, mengkritik penjajah. Dengan melakukan kritik, Indonesia bisa ada. Jika, kampus sudah tidak dapat menerima lagi pendapat berbeda (anti-kritik), maka  kampus sudah kehilangan fungsinya, terlebih fungsi akademiknya.

Negara sendiri telah menjamin kemerdekaannya pada pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Sebagaimana juga terdapat pada piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Ketika, kampus tidak bisa melakukan kritik terhadap pengkritiknya—dalam  hal ini persma— , maka kampus akan berdalih dan mengatakan, “kalian ini pers mahasiswa, belum menjadi pers profesional. Oleh sebab itu, harus menurut dengan kampus dan pendanaan pun diatur oleh kami.” Ini tentu saja menujukkan kedunguan dalam berpikir. Kritik yang dilancarkan itu semata-mata bentuk kepedulian persma terhadap kampus dan mengharapkan kampus dapat berebenah diri.

Hal ini pun dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogjakarta. Setelah memberitakan ketidaksiapan kampus dalam mengelola fakultas baru, rektorat langsung menganggap LPM Poros tidak bisa diatur. Lantas, rektorat membeberkan semua kritik yang pernah dibuat oleh LPM Poros dan menganggap LPM Poros selalu menjelekkan serta mencemari nama baik kampus. padahal, tidak pernah ada tolok ukur pasti yang dimakusd mencemarkan seperti apa. Dus, kampus segera membekukan LPM Poros UAD.

Maka dari itu, kami dari LPM Didaktika menyatakan:

  1. Mengutuk keras pembekukan yang terjadi pada LPM Poros UAD.
  2. Mendukung setiap langkah yang diambil oleh LPM Poros UAD.
  3. Kampus harus berpihak kepada mahasiswa, karena terbitan tersebut lahir di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
  4. Menyerukan kepada semua pihak untuk tetap menjaga kebebasan berpendapat. Tak boleh ada pihak mana pun yang boleh melakukan pembredelan. Sebab hal tersebut dijamin dan dilindungi UUD 1945 pasal 28

Redaksi LPM DIDAKTIKA UNJ

 

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *