Politik Olahraga ala Soekarno

No Comment Yet

Judul Buku      : Ganefo, Olimpiade Kiri di Indonesia
Penulis             : Muhidin M. Dahlan
Penerbit           : Warung Arsip
Tahun Terbit    : Cetakan I, Oktober 2016
Tebal               : 275 Halaman, ISBN 978-979-1436-39-9
Politik dan olahraga, jika kita membicarakannya hari ini keduanya merupakan ranah yang berbeda. Keduanya terpisah dan tak boleh disatukan. Jika dikombinasikan, maka sanksi akan diberikan oleh komite olahraga internasional. Contoh kasus terbaru yang paling konkret ialah sanksi yang diberikan oleh Federation of International Football Association (FIFA) kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015 lalu. Musababnya, FIFA menganggap pemerintah mengintervensi kepengurusan PSSI.

Hal itu cukup absurd, sebab pemerintah hanya diposisikan sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi lembaga keolahragaan tanpa punya hak lain. Jika kita berkaca pada perjalanan sejarah Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa politik dan olahraga tak bisa dipisahkan. Keduanya bahkan saling melengkapi. Olahraga dijadikan alat pemersatu bangsa—bahkan antarbangsa terjajah. Selain itu, olahraga juga dijadikan tolok ukur kedaulatan suatu bangsa dan negara.

Hal itu yang diungkapkan oleh Muhidin M. Dahlan dalam buku Ganefo, Olimpiade Kiri di Indonesia. Bagi Soekarno, kesehatan badan, keolahragaan, kesigapan fisik adalah salah satu bagian mutlak dari nation building (hlm.252). Tak hanya itu, bagi Soekarno,  olahraga juga cara wicara lewat kekuatan raga untuk menarasikan kekuatan bangsa (hlm.40). Oleh sebab itu, olahraga menjadi sorotan penting pada masa pemerintahan Soekarno. Bukti keseriusan Soekarno di bidang olahraga adalah dengan memunculkan ide “gila” untuk menyelanggarakan perlombaan olahraga internasional setara dengan olimpiade.

Ide tersebut tidak muncul begitu saja. Musababnya, Indonesia diberi sanksi oleh International Olympic Committe (IOC) tidak boleh mengikuti Olimpiade Tokyo pada 1964. Hal tersebut merupakan efek dari politik olahraga yang Indonesia berlakukan pada saat menjadi tuan rumah Asian Games 1962 di Jakarta.  Kala itu, Indonesia menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan (hlm.30). Tentu saja keputusan itu sangat dipengaruhi situasi perpolitikan yang dilakukan Indonesia.

Indonesia menganggap Israel adalah musuh-musuh negara Arab dengan menduduki wilayah Palestina. Sedangkan, Taiwan merupakan dianggap negara boneka dari Inggris. Tak hanya itu, Taiwan juga musuh Tiongkok. Sebagaimana kita tahu, Soekarno punya kerja sama erat dengan Tiongkok. Oleh sebab itu, IOC menghukum Indonesia, dengan dalih, “sports are sports! Don’t mix sports with politics.”

Hal itu tentu saja dianggap Soekarno sebagai standar ganda. Sebab, Belgia pernah menolak keikutsertaan Jerman dan Austria dalam Olimpiade di Antwerpen pada 1920. Tak hanya itu, bagi Soekarno, itu merupakan upaya hegemoni negara-negara imperalis seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk tetap berkuasa di bidang olahraga melalui aturan-aturan yang dibuat oleh IOC. “The IOC has shown to be just an imperialistic tool and includes politics! The Olympic Games have proved to be openly an imperialistic tool! Lebih baik kita terang-terangan mengusulkan to mix sports with politics!” seru Soekarno (hlm.33).

Ganefo, Jalannya Politik Olahraga Indonesia

Langkah berikutnya dari politik olahraga Indonesia adalah membuat olimpiade tandingan. Tak tanggung-tanggung, ide Soekarno ini dianggap “gila” oleh negara-negara IOC. Pasalnya, Indonesia pada 1963 sedang memasuki fase krisis ekonomi. Tak hanya itu, Indonesia juga sedang melakukan konfrontasi dengan Malaysia.

Pada 14 Februari 1963, Soekarno memerintahkan Maladi, Menteri Keolahragaan untuk segera membuat olimpiade tandingan tersebut. Soekarno menamakannya Games of The New Emerging Forces (Ganefo). Lebih gilanya lagi, Soekarno ingin Ganefo dilaksanakan pada 10 November 1963. Artinya, persiapan tersebut hanya diberikan waktu kurang lebih 200 hari (hlm.31).

Dengan berpijak pada politik anti-imperialisme, anti-koloniliasme, dan anti-neokolonialisme, Indonesia kembali menguhubungkan koneksi negara-negara Asia Afrika untuk turut serta dalam Ganefo. Sebab, sewindu sebelumnya, Indonesia berhasil menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) dengan membawa semangat yang sama dengan tujuan Ganefo.

Meski ini ide Soekarno, ia ingin seluruh masyarakat ikut terlibat di dalam Ganefo. Cara pemerintah melibatkan rakyatnya pun terbilang demokratis. Seluruh rakyat dari berbagai daerah menyumbangkan segala yang mereka punya untuk keberlangsungan Ganefo. Ada uang, kain, cinderamata, dan lain-lain. Semuanya diuangkan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam rekening “Dana Amal Ganefo”. Pembukuan rekening dicetak di semua surat kabar, agar rakyat dapat mengetahui dan mengawasi seluruh dana yang digunakan (hlm.51-54).

Ketika Ganefo dimulai, seluruh keraguan IOC terbantahkan. Ganefo yang hanya dipersiapkan 200 hari berhasil mendatangkan 51 negara, menghadirkan 10.000 manusia antarbangsa— terdiri atas atlet, ofisial, seniman, dan utusan lainnya. Hampir sebagian besar delegasi yang hadir merupakan anggota dan simpatisan “partai kiri” dari seluruh dunia. Oleh sebab itu, dinamakan olimpiade partai kiri. Olahraga hanya dijadikan alat solidaritas untuk melawan imperialisme.

Meski Indonesia hanya berada di posisi tiga perolehan medali. Ganefo ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Soekarno dan Indonesia. Dan yang mengerikan, olahraga dijadikan ajang solidaritas untuk kepentingan politik dan rasa nasionalisme—dari negara-negara yang baru merdeka. Tentu saja nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme versi Soekarno yakni Exploitation de l’homme par l’homme dan exploitation de nation par nation.

Sayangnya, buku ini tidak menggambarkan situasi perpolitikan Indonesia sebelum dan saat Ganefo dimulai. Dinamika itu sangat penting untuk melihat Ganefo secara objektif. Meski demikian, buku ini sangat layak dibaca. Sebab, keterkaitan antara politik—secara spesifik nasionalisme—dan olahraga sangat jarang dibahas secara mendalam di lingkungan akademis.

Tak hanya itu, buku ini cukup kaya akan data selama berlangsungnya Ganefo. Baik suasana perlombaan, maupun suasana masyarakat saat Ganefo berlangsung. Hal ini juga semakin membuktikan, dalam perjalanan sejarah Indonesia, politik dan olahraga tidak bisa dipisahkan. Bahkan, Soeratin Sosrosoegondo mendirikan PSSI untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan anti-Belanda. Jadi, olahraga bukan hanya sekadar lomba, melainkan ada semangat solidaritas dan harga diri bangsa di dalamnya.


Virdika Rizky Utama

guest83

Author

guest83

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *