Kisruh Perpanjangan Kontrak Pelabuhan di Jakarta

No Comment Yet

Save Our Indonesia Ports (SOIP) menggelar diskusi bertajuk “Menyelamatkan Pelabuhan Nasional dari Privatisasi Asing dan Praktik Korupsi” di kantor LBH Jakarta. Jumat, (22/02). Diskusi ini diselenggarakan untuk menjawab keresahan yang selama ini menghantui penguasaan pelabuhan yang tidak transparan.

Adanya indikasi korupsi di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja yang merupakan bagian dari Pelindo II, menjadi topik pembahasan dalam diskusi tersebut.

Dimoderatori oleh Jazirah R. Manalang sebagai Koordinator SOIP Elemen Mahasiswa, diskusi ini menghadirkan empat orang pembicara. Petrus Yosef Putut, Ketua Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI); Lais Abid, Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Abra P.G. Talattov; Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dan Nova Sofyan Hakim; Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI).

Keempat pembicara ini memaparkan kondisi terkait permasalahan yang dialami Pelindo II dalam kasus perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja dari segi masing-masing ilmu. Yosef Putut membuka diskusi dengan masalah globalisasi dan privatisasi asing yang menimpa berbagai sendi ekonomi dunia.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lais Abid, yang mengatakan bahwa permasalahan perpanjangan kontrak Pelindo II sudah terasa sejak diterbitkannya Global Bond Pelindo II. Surat utang bervaluta asing milik Pelindo II tersebut, berangka Rp20,8 triliun dengan bunga hutang pertahun sebesar Rp1 triliun.

“Permasalahannya pun cukup membuat curiga. Karena perpanjangan kontrak dilaksanakan pada 2014 padahal masa habis kontrak Hutchison adalah 2019. Lalu, pelaksanaannya tidak transparan yakni tidak melalui tender terbuka dan terindikasi manipulatif,” ucapnya. Kerugian negara terindikasi sebesar Rp4,08 triliun pada kasus perpanjangan kontrak Pelindo II.

Upaya pengungkapan praktik korupsi di pelabuhan ini pun sudah berjalan dengan dibentuknya panitia khusus (pansus) oleh DPR RI untuk menyelidiki upaya korupsi pengadaan quay container crane (QCC) pada 2010. Hingga pada 18 Desember 2015 mantan direktur utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Abra Talattov, mengaitkan peran pelabuhan pada perekonomian nasional. Menurut data yang telah ia himpun melalui World Bank, Indeks Logistik Indonesia menduduki peringkat 46 dari 91 negara. Sementara, peringkat Efisiensi Pelabuhan Servis di Indonesia pun hanya menduduki peringkat 61 dari 91 negara. “Kedua indeks itu peringkatnya tidak jauh,” ucapnya.

Menjelaskan sentralnya peran JICT dan TPK Koja, Nova Sofyan Hakim mengungkapkan bahwa dalam ekspor-impor barang melalui pelabuhan tersebut mencapai 60% arus ekspor-impor di Indonesia. JICT dan TPK Koja, aktif dengan transaksi pengiriman barang logistik sebesar 4 juta TEU (satuan ukuran kapal peti kemas -red) per tahun. Ketua FPPI ini pun mengamini pendapat Lais Abid, mengenai indikasi korupsi karena perpanjangan kontrak. “Perpanjangan kontrak JICT atas Hutchison sebesar 215 juta dolar Amerika Serikat,” terangnya.

Lebih lanjut lagi ia menjelaskan adanya upaya pemberangusan serikat pekerja di lingkungan Pelindo II. “PHK non-prosedural melalui e-mail tengah malam terhadap 400 pekerja outsourcing JICT dan PHK 42 pelaut PT JAI karena berserikat merupakan bukti,” terangnya. Kasus ini tidak berlanjut sejak 2015, sementara 27 Maret 2019 mendatang, kontrak JICT sudah habis.

Penulis: Misael Evan F.K.

Editor: M. Muhtar

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *