Indonesia Darurat Kebebasan Berekspresi

No Comment Yet

Meskipun 2019 baru berjalan kurang dari dua bulan, ada beberapa isu mengenai ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Pada Januari misalnya, terjadi razia buku yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), lalu pada Februari muncul draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang 19 pasal di dalamnya dianggap bermasalah. Serta banyaknya kasus presekusi dan kriminalisasi para pegiat pers ataupun masyarakat yang melakukan kritik.

Lukman Abdul Hakim, selaku ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jakarta mengatakan, berangkat dari hal tersebut FPPI Jakarta tergerak untuk membuat diskusi Lawan Ancaman Kebebasan Berekspresi. Ia mengutip sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang mengatakan kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. “Maka dari itu, kami mengadakan diskusi ini, karena kami merasa masih waras dan ingin berbuat sesuatu ketika kemanusiaan kami disinggung,” tuturnya.

Acara diskusi ini, menghadirkan tiga pembicara yaitu, Naden Sekar Arum dari Safenet Voice Indonesia, Pak Cik Bina Karo dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dan Sadam Anwar, Co-founder Pemuda FM. Adapun diskusi ini diadakan pada Sabtu (23/02) di sekretariat AJI Jakarta.

Pembahasan pertama dimulai oleh Naden Sekar Arum dari Safenet Voice Indonesia. Ia berpendapat bahwasannya, batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian memang sering kali membuat masyarakat bingung. Namun, menurut Naden ada hal mendasar yang membedakan keduanya, yaitu biasanya hate speech berupa penyerangan terhadap pribadi dan berisi hasutan.

Naden juga mengatakan harusnya masyarakat dicerdaskan oleh pemerintah, bukan malah dikekang berkespresinya. Contohnya, dengan adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). “Banyak warganet dan masyarakat yang mengkritik pemerintah terkena UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik,” tuturnya.

Padahal menurutnya, kritik dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan ciri dari demokrasi. Ia mengatakan semua orang berhak untuk berpendapat, karena itu diatur dalam undang-undang. “Asal kritiknya pakai data dengan sumber yang jelas dan tidak menyerang secara personal,” imbuhnya.
Pak Cik Bina Karo, sepakat dengan Naden, menurutnya saat ini kebebasan berekspresi di Indonesia sudah masuk pada zona kuning. Ia mengatakan banyak pegiat pers yang menyampaikan informasi dipersekusi dan dilaporkan ke polisi karena adanya UU ITE. Contohnya saja media papua.com sempat diblokir dan salah satu wartawan tirto.id dilaporkan polisi akibat menulis berita mengenai jual beli ijazah.

Pak Cik juga menambahkan bahwa sekarang zaman reformasi. Namun menurutnya, tidak ada bedanya dengan zaman orde baru. Karena pembungkaman berekspresi masih terus terjadi. “Reformasi gagal,” ujarnya.

Belum selesai dengan permasalahan UU ITE, muncul masalah baru, yakni RUU permusikan. Sadam Anwar, Co-founder Pemuda FM, mengatakan bahwasnnya pasal 5 dalam RUU Permusikan menyatakan bahwa musisi dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia. sangat memungkinkan musisi bisa dikriminalisasi. “Bisa-bisa musik punk dianggap membawa pengaruh negatif, dan bisa dikriminalisasi,” ucap Sadam.

Ia juga menambahkan RUU permusikan bisa digunakan oleh oligarki agar terbebas dari kritik para musisi lewat lirik lagu. Selain itu, RUU permusikan juga dimanfaatkan label-label mayor untuk menguasai permusikan. “Musisi indie yang dibrangus,” ujarnya.

Sadam berpendapat, untuk memaksimalkan melawan ancaman kebebasan berekspresi, perlu adanya gerakan kesatuan dari setiap elemen yang ada di masyarakat. “Harus saling rangkul agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengebiri kebebasan berekspresi bisa dihapuskan,” pungkasnya.

Penulis : Uly Mega Septiani

Editor : Annisa Nurul H.S.

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *