Pendidikan Yang-Politis, itu Humanis!

No Comment Yet

SAYA PIKIR, bukan hal yang pertama ketika membicarakan pendidikan baik dalam wacana kritis maupun dalam wacana konservatif. Ketidakhadiran pendidikan sebagai ruang publik dalam upaya menyemai harapan adalah urgensi mengapa kita harus berpikir ulang serta memperbincangkanya kembali dalam melihat pendidikan kita hari ini. Pendidikan sebagaimana harusnya menjadi generator dalam mencetak penerus bangsa, nampak luput untuk merekonstruksi kesetaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Fase dilematis pendidikan di ambang penyesuaian antara penyelarasan hak-hak sosial untuk mendapatkan bangku pendidikan maupun  ketertundukanya dalam meneruskan rentetan catatan buruk dari rezimentasi  Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun membuat pendidikan sebagai alat menggapai masa depan bangsa harus dikolongi oleh vampire[1] multinasional korporasi.

Pendidikan, Pencerahan atau Ilusi?

Apakah benar bahwasanya pendidikan yang di dalamnya itu berisi ilmu pengetahuan bak obor yang menerangi gelapnya ketidaktahuan manusia sehingga mampu melihat lebih terang seisi dunia? Jika demikian, mengapa terangnya hanya dimiliki oleh kaum terpelajar? Sedangkan banyak kaum terpelajar yang enggan menerangi dengan sungguh-sungguh seisi dunia yang penuh dengan kegelapan ini—yaitu ketimpangan dan ketidaksetaraan seperti gelandangan, kaum miskin pinggiran kota, kehidupan tak layak buruh/pekerja, ketimpangan sosial-ekonomi akses desa dan kota, pengangguran, putus sekolah, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan maupun ketidakmerataan akses di bidang pendidikan itu sendiri, rendahnya minat membaca serta segudang masalah lainnya? Kenyataanya, dengan dalih developmentalism Orde Baru berulangkali mengulang narasi ilusi atau narasi yang tidak berangkat dari realitas sosial masyarakat Indonesia. Karena, klaim stabilitas dan harmonis dengan tedeng aling-aling pembangunanisme yang dilakukan oleh era Soeharto pada akhirnya mewariskan cara pandang keliru tentang pendidikan yang tak dapat lepas dari cengkeram multinasional korporasi. Tulisan ini tidak bermaksud mengolok-olok suatu rezim tertentu tapi lebih dari itu yakni mempertanyakan sebuah bangunan rezim yang masih bercokol dalam praktik pendidikan dalam demokrasi kita. Dimana, dapat kita lihat sudah berapa banyak institusi pendidikan yang harus berselingkuh dengan kepentingan Kapitalisme Global ketimbang menjadikan pendidikan sebagai alat memverifikasi dan menjamin kesetaraan? Hingga, pendidikan yang tak lebih dari pasar bebas itu menuntut setiap orang yang mengenyam bangku pendidikan mendukung penuh setiap kehendak permintaan industri. Maka pertanyaan selanjutnya, inikah pencerahan yang dijanjikan bahwa “vampire” multinasional yang menduduki dan menguasai sebagian besar harta negeri loh-jinawi kita bakalan kabur terbirit-birit? Sekalipun mungkin tidak, kita hanya disuguhi dengan tontonan-tontonan banyolan badut-badut politik dengan segudang sandiwaranya dalam tiap pemilihan umum sebagai ilusi demokrasi… Sungguh Apes!

Dimana nurani kita?

“Jika yang kita maksud dengan pencerahan dan kemajuan intelektual adalah terbebasnya manusia  dari kepercayaan takhayul terhadap kekuatan jahat, setan dan dongeng, serta takdir buta–singkat kata, emansipasi dari rasa takut–maka menolak apa yang saat ini disebut dengan nalar adalah layanan termulia yang dapat diberikan nalar.”[2]

Melihat pendapat salah satu pendiri Mazhab Frankfrut, Max Horkheimer, bahwa rasionalitas umat manusia nampak menemui jalan buntu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegagalan ritus nalar—khususnya dalam ruang pendidikan—untuk memecahkan kebuntuan-kebuntuan yang mulai merembah begitu banyak masalah-masalah yang nampaknya urung dalam mewujudkan cita-cita emansipatoris untuk menyelamatkan manusia dari segudang permasalahanya

Kedekatan kekuasaan dengan pengetahuan nampak gagal mewujudkan kedaulatan penuh yang seharusnya menjadi hak rakyat. Saya bongkar sedikit saja dari data penelitian sensus oleh BPS pada tahun 2016 tercatat hanya pada kisaran 10-25% penduduk Indonesia yang mampu mengenyam bangku perkuliahan di Perguruan Tinggi.[3] Angka tersebut tentu hanyalah angka, tidak ada kualifikasi secara jelas mutu dari lulusan Perguruan Tinggi mampu memecahkan problem-problem mendasar dari persoalan kemanusiaan di Indonesia. Belum lagi, investasi yang buruk terhitung bagi lulusan yang menjanjikan kemenangan bagi vampire multinasional korporasi untuk menghisap darah rakyat berjejeran setelah pesta wisuda. Negara yang seharusnya menjamin pendidikan sebagai hak warganegara lewat kebijakan negara sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (3) serta pasal 28 (C) ayat 1—sepertinya lalai dalam menuntaskan tugasnya menyetarakan hak pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi bagi rakyat Indonesia yang seharusnya jika serius dan konsisten dengan konstitusinya mampu diselenggarakan secara gratis hingga Perguruan Tinggi.


Je veux/ I want |Koleksi:LouiseHeroux|2012

Soal Harapan Ialah Problem Struktural

Bagi saya, eloknya melihat pendidikan kita ialah bagaimana kita mampu merekonstruksi realitas tanpa ada dikotomis antara kelas bawah, menengah, dan atas yang mendapat perlakuan berbeda-beda dalam hal ihwal akses, mutu dan kualitas pendidikan serta infrastruktur di dalamnya. Harapan yang begitu akut tersebut tentu berbenturan dengan realitas sosial lainnya, yakni arkhe sebagai sebuah aturan dan perintah yang mengikat serta memaksa. Secara institusional, harusnya mampu menunaikan harapan yang nyata bagi seluruh rakyat dan warga negara Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat mengingat ketinggalan dan posisi emergensi kita dengan negara lain. Wacana tersebut haruslah bermuara pada sesuatu yang-politis dengan implikasi praktisnya yang dapat terlihat, terjamah dan terasa bagi seluruh warga negara sebagai warga negara yang berpartisipasi membayar pajak, apapun itu ketika hidup di tanah air.

Oleh karena itu, harapan yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh rakyat yang tertindas karena sibuk mengais rezeki untuk makan hari ini dan esok haruslah dijawab oleh pemerintah yang seharusnya menjadi The Lions[4] dengan menuntaskan segala ihwal struktural yakni kebijakan publik yang setara tanpa harus ada intervensi dari siapapun. Itulah inti dari harapan kita di republik tercinta ini. Progresifitas teoretik bagi para ilmuwan, teknokrat serta akademisi tentu sudah mendapatkan rambu dan lonceng kuning, untuk menyandingkan pekerjaannya dengan praksis kehidupan rakyat Indonesia bukan malah menjadi kesempatan melanggengkan posisi Oligarki di negara demokrasi ini yang biasanya dilakukan oleh para cendekiawan-cendekiawan yang dekat dengan kekuasaan

Di situlah keutuhan harapan hanya dapat tumbuh dan merekah. Pertanyaan selanjutnya bagi sidang para pembaca yakni : Bagaimana ketika kita menemui jalan buntu dan berhadapan dengan para kaum konservatif?

Pendidikan yang-politis adalah Kunci

Kita sangat mengidamkan hari tua yang begitu bahagia, jalan cerita kehidupan kita adalah upaya mewujudkan kebahagian tersebut. Bagaimana peran pendidikan yang telah kita kenyam selama ini dapat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita esok hari? filsuf perancis Jean Jacques Ranciere menambatkan jawabanya dalam diskusinya mengenai fungsi emansipasi dan ketidaksepakatan terkait topik kita dalam judul bukunya yang tersohor yakni Le Maître Ignorant, 1987 (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Kristin Ross dengan judul The Ignorant Schoolmaster, 1991) serta  Disagreements : Politics and Philosophy pada tahun 1999.

 Menurutnya, emansipasi dalam pendidikan memiliki fungsi:  1) Menunjukan bahwa setiap orang memiliki inteligensi yang sama(Ranciere, 1991: 46); 2) Menunjukan setiap orang bisa mengajari dirinya sendiri; 3) Menunjukan bahwa pembelajaran adalah sebuah totalitas (everythings is in everythings) (Ranciere, 1991: 26). Pertanyaan selanjutnya yang muncul ialah bagaimana emansipasi dalam pendidikan dapat terwujud? Lebih lanjut Ranciere menautkan pemikiranya dalam sesuatu yang-politis sebagai suatu upaya subjektivasi atau upaya mentransformasikan sebuah tatanan atas segala bentuk ketidaksetaraan. Yang-politis, hadir sebagai verifikasi kemapanan sekaligus menganggu kemapanan tersebut, dalam kaitanya dengan pendidikan yang-politis penulis artikulasikan  sebagai  proses verifikasi pendidikan terhadap dominasi sistem sosial-ekonomi yang selama ini menjadi intervensi utama bagi pendidikan yang pada bagian sebelumnya telah disinggung sebagai vampire. artinya, pendidikan hadir bukan untuk membeo pada kepentingan transnasional/multinasional korporasi. Seperti, yang terjadi di berbagai kasus di Indonesia bahwa pinjaman modal perusahaan Multinasional korporasi pada akhirnya memberikan beban dengan mahalnya biaya pendidikan kita.  Namun, pendidikan harus terbebas atas seluruh intervensi luar sehingga pendidikan menjadi bebas dengan sendirinya dan demokratis serta pemerintah-lah yang menjamin. Inilah hakikat pendidikan yang humanis. Dalam bentuk yang paling nyata, beriringan dengan kesetaraan dalam pendidikan, pendidikan mampu membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh orang.  Sebagai contoh, terhadap laporan yang dirilis AASA The School Superintendents Association dalam laporanya yang berjudul A Look at Cuba’s Education : High Literacy Rates, Free College Come at Price. menjelaskan bahwa paska revolusi yang terjadi di Kuba, pemerintah membebaskan seluruh biaya pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Maka, tak khayal sistem yang demikian telah mengantarkan kuba pada salah satu negara yang memiliki peringkat tinggi di bidang literasi.[5]

Jakarta, April 2017 –  May 2019.

(Tulisan ini pernah diterbitkan sebelumnya dengan judul lain dan diterbitkan ulang dengan judul dan isi yang telah di revisi sesuai dengan kepentingan penulis dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tiap 2 Mei).

Oleh : Hanan Radian Arasy\

[Mahasiswa Sosiologi UNJ dan Demisioner komunitas Diskusi Kamis Sore]

Catatan Akhir: 


[1] Vampire adalah istilah untuk merujuk sistem sosial-ekonomi kapitalisme. Metafora Vampire digunakan oleh filsuf Slovenia Slavoj Zizek untuk menggambarkan kapitalisme. “Kapitalisme seperti vampir. Bukan hanya dalam hal mengisap darah. Sang vampir telah ditikam berkali-kali tapi belum juga mati”.

[2] Pendapat tersebut merupakan orasi Max Horkheimer ialah Pendiri Institusi Sosial Frankfurt dikutip dari Jay, Martin”The Dialectical Imagination A History of the Frankfurt School and The Institute of Social Research 1923-1950 ”(University of California Press,1973)hlm.363.

[3] Diakses pada situs laman Badan Pusat Statistik Nasional: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1525  pada 28 April 2017 pukul 12.58 WIB.

[4] The Lions atau singa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan politik dari pemerintah sebagai representasi negara yang kuat. Vilfredo Paretto filsuf Italita menggunakan metafora The Lions untuk menggambarkan pemerintah sebagai lawan dari The Fox atau rubah sebagai gambaran lain dari pasar bebas.

[5] Diakses pada situs laman  https://learningfirst.org/blog/look-cubas-education-system-high-literacy-rates-free-college-come-price pada 30 April 2019 pukul 12.58 WIB.

Daftar Pustaka :


Jay, Martin”The Dialectical Imagination A History of the Frankfurt School and The Institute of Social Research 1923-1950 ”California, University of California Press,1973.

Ranciere, Jacques. Disagreements : Politics and Philosophy. Minneapolis: the University of Minnesota Press,1990.

Ranciere, Jacques . “The Ignorant Schoolmaster: Five Lesson in Inttelectual Emancipation” tj. Kristin Ross. California: Stanford University Press,1991.

Goenawan, Muhammad, Robertus Robet,dkk. “Demokrasi dan Kekecewaan” Jakarta : Pusat Studi Agama dan Demokrasi,2009.

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *