Republikanisme: Basis Penolakan Militerisme

No Comment Yet

Segerombolan batalyon legiun tentara Romawi berbaris menuju kota Roma. Barisan mereka dibawahi oleh panji seorang komandan terkenal, Julius Caesar. Begitu langkah mereka menyebrangi sungai Rubicon, seketika panik menyebar dalam ruangan rapat besar senator Roma. Panik juga menyebar di penjuru kota, ketika warga Roma memilih meninggalkan kota takut dibunuh oleh legiun Caesar. Sesampainya Caesar di Roma, ia mengambil alih kekuasaan politik dengan mengambil gelar diktator. Karena ulahnya pula pecah perang sipil.

Secara lebih sederhana, kejadian serupa digambarkan dalam film Gladiator besutan Ridley Scott. Di pertengahan film, Maximus, mantan Jenderal Legiun, menyarankan agar mengerahkan pasukannya yang berada di luar kota untuk menjatuhkan tirani kaisar Roma. Sarannya ditentang oleh seorang Senator dengan alasan, ‘’aku tidak ingin melihat seorang diktator digantikan oleh diktator lainnya.”

Sebelum tentara berbaris menuju Ibu Kota, Romawi menganut sistem republik. Sebagai sebuah republik kekuasaan politik sipil terpisah dengan militer. Keputusan politik berupa hukum diambil melalui ruang senat yang jadi perwakilan warga Roma. Sementara organisasi bersenjata, Legiun Roma, beroperasi terpisah dari politik sipil.

Tradisi republik, menyebar ke penjuru Eropa yang waktu itu merupakan bagian dari Imperium Romawi. Kemudian Eropa sampai pada jaman fajar budi, dan penjelajahan. Melalui kapal-kapal bangsa Eropa, ide-ide ini pun dibawa melintasi samudera. Hingga ratusan tahun setelahnya, dalam sebuah sidang BPUPKI, tercetus ide bahwa sebagusnya Indonesia menggunakan sistem republik.

Sampai tulisan ini dibaca, Indonesia masihlah sebuah republik. Kendati demikian, konsep republik yang didasari oleh pemisahan sipil dan militer tidak selamanya jelas. Selama 32 tahun, rezim orde baru dengan militer bercokol dalam sendi-sendi kehidupan sipil. Sampai akhirnya panggilan reformasi 1998 menuntut agar militer berwajah garang angkat kaki dari ranah sipil. Tujuannya agar republik dikendalikan oleh sipil yang bisa memperdebatkan keadilan dalam diskursus deliberatif.

Mengutip ucapan Robertus Robet dalam Aksi Kamisan, kaum militer sebagai kelompok yang memegang alat kekerasan negara. Ia menambahkan bahwa senjata tidak bisa diajak berdebat. Orasinya berpusat pada ajakan untuk menentang keikutsertaan militer dalam kehidupan sipil. ‘’Alasannya, kita adalah warga republik.’’ Kemudian, beberapa jam kemudian beredar kabar bahwa Robertus dibawa oleh polisi dari rumahnya dengan tuduhan absurd.

Masih sehubungan dengan ucapan Robet, kaum militer akan terus berupaya mengembalikan posisinya saat orde baru. Hal ini bertabrakan dengan konsep republikanisme yang mensyaratkan pemisahan tersebut.

Saat ini militer masih konsisten berusaha. Salah satunya dengan jual beli politik dalam kampus yakni, mengajarkan nasionalisme dalam pekan orientasi mahasiswa baru. Alih-alih protes kampus diam-diam saja membiarkan kaum militer yang paling banyak melanggar hak asasi manusia bicara nasionalisme. Seakan mereka yang menenteng senjata dan bom paling paham nasionalis dibanding dosen atau akademisi yang berkutat dengan keadaan sosial.

***

Konsep republik modern mengakar pada pandangan moral Aristoteles. Ia beranggapan bahwa kebaikan adalah tujuan hidup seseorang. Sedangkan kebaikan dikonsepsikan sebagai titik tengah dari dua poros (kurang dan berlebihan). Sebagai contoh yang digunakan olehnya adalah keberanian. Keberanian (courage) berada di antara pengecut (cowardice) dan sembrono (recklessness).

Tolak ukur kebaikan pun bergantung keadaan yang dihadapi. Sehingga nilai-nilainya pun berlangsung secara relatif.

Oleh karena itu, untuk memperjelas nilai-nilai relatif ini dibutuhkan sebuah institusi politik yang menjamin keberlangsungannya. Institusi politik itu adalah polis. Polis adalah seorang yang memiliki akal budi dan kemampuan untuk memikirkan ‘’apa itu keadilan, apa itu kebaikan,’’. Konsep polis berhubungan dengan kebaikan bersama.

Robertus Robet dalam sebuah kuliah mengenai republikanisme menjelaskan Polis adalah wahana politik untuk menentukan kebaikan. Sehingga sebagai polis, konsep politik tidak dikuasai oleh monopoli kekuasaan tapi tiap orang berkemampuan sama. Tujuan penggunaan konsep politik yang demikian untuk mewujudkan Eudamonia, kebaikan bersama.

Polis berdiri secara oposisi biner terhadap Oikos. Secara sederhana, Oikos berarti hal-hal yang berhubungan dengan upaya bertahan hidup seperti makan, berkembang biak, dan senjata.

Pandangan republik Aristoteles diakomodir oleh seorang senator Roma, Cicero. Dalam bahasa latin, Polis menjadi Res Publica, dan Oikos menjad Res Privata. Pandangan ini yang jadi basis pemisahan antara sipil dan militer. Pemerintahan sipil berfungsi sebagai polis, kemampuan akan budi untuk memikirkan kebaikan, sedangkan militer berfungsi sebagai Oikos (Res Privata) karena berhubungan dengan upaya bertahan hidup.

Setelah ratusan tahun, abad kegelapan berlangsung setelah jatuhnya Roma. Eropa sampai pada jaman pencerahan dan fajar budi. Pandangan Aristoteles diakomodir oleh berbagai pemikir salah satunya adalah G.W.F Hegel.  

Inti pemikiran Hegel beroperasi pada gerak sejarah menuju perbaikan dirinya; sejarah bergerak ke arah yang lebih rasional. Atau dalam etimologi filsafat yakni, roh dunia akan menuju roh absolut. Roh dunia mewujudkan dirinya dalam institusi sosial berupa negara. Melalui negara ini kebaikan (eudamonia) Aristoteles dapat terwujud.

Kemudian timbul pertanyaan, kebaikan seperti apa harus dimunculkan? Kebaikan bersama. Iya, tapi kebaikan bersama seperti apa? Pertanyaan ini dijawab oleh kekuatan (politik) yang beroperasi dalam suatu negara.

Seperti membandingkan Republik Prancis, Republik Islam Iran, atau Republik Rakyat Cina. Konsepsi kebaikan tergantung dari proses perebutan yang ada dalam suatu negara. Jadi untuk melihat bagaimana kebaikan yang harus diciptakan dalam Republik Indonesia adalah persoalan sendiri.

Tidak hanya konsepsi kebaikan bersama yang diperebutkan dalam republik, tapi juga pemisahan publik dan privat. Kekuatan politik menentukan dimana pemisahan tersebut berlaku.

Dalam sebuah negara yang dikuasai rezim/junta militer, maka kekuatan politik dikuasai oleh golongan militeristik. Dampaknya pemisahan tersebut, berjalan menurut kepentingan gologan milieristik tersebut. Meskipun begitu rasionalitas adalah kekuatan itu sendiri. Pandangan Aristoteles ratusan tahun lalu percaya pada potensi rasionalitas manusia. Oleh karena itu sebagai warga republik siapapun berada di posisi setara. Maka, negara sebagai status quo harus menjaga militer tidak jadi tirani. Seperti Republik Roma yang jatuh ke tangan tiran militer.

Penulis: Faisal Bahri

Editor: Muhamad Muhtar

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *