Ketiadaan Fungsi LPTK di UNJ

No Comment Yet

Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) menggelar diskusi di Ruang 104 Gedung Pasca Sarjana pada Rabu (18/09). Diskusi kali ini mengangkat tema “Masa Depan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia.” Dalam diskusi tersebut menghadirkan Anna Suhaenah S (Rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta periode 1992-1997) dan Sutjipto (Rektor IKIP Jakarta/UNJ periode 1997-2005) yang menjadi pembicara.

Anna mengungkapkan, bahwa Indonesia mempunyai banyak LPTK. Dari data yang ia peroleh, ada 12 eks-IKIP, 34 FKIP universitas, dan 377 LPTK swasta. Namun hanya ada 2 eks-IKIP yang berubah menjadi universitas pendidikan, yaitu universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Sebenarnya, LPTK di Indonesia lebih banyak dari Amerika, Republik Rakyat Cina (RRC), dan India. Namun banyak LPTK yang mempunyai akreditasi rendah, bahkan tidak terakredisi. Sehingga lulusan yang dihasilkan pun tidak berkualitas.

Menurut Anna, hal ini disebabkan adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Kini lulusan non-LPTK dapat menjadi guru. Dengan 35 SKS dalam satu tahun sudah dapat sertifikat,” ujar Anna.

Menurut Anna, kebijakan PPG yang lama hanya tiga sampai empat bulan. Namun, kini bisa satu sampai dua tahun. Bagi Anna sendiri, masa kebijakan PPG untuk lulusan masih kurang. Anna yang dahulu pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ini mengatakan, “kalau di PGSD itu kan guru SD harus menguasai semua bidang. Jadi kurang kalau hanya satu tahun saja.”

Lain halnya dengan Ana, Sutjipto lebih menyoroti perkembangan UNJ sebagai LPTK. Menurutnya, perubahan nama IKIP Jakarta menjadi universitas adalah untuk menjawab tantangan yang ada. Seperti halnya meningkatkan kualitas lulusan, perkembangan ilmu yang interdispliner, dan lulusan mampu memahami lintas akademik, serta memperbanyak universitas di Indonesia. “Lintas akademik itu penting sebagai civitas akademik. Untuk lebih memadukan ilmu yang mereka peroleh,” kata Sutjipto.

Sutjipto optimis dengan perubahan IKIP menjadi Universitas. Ia mengatakan, “perubahan IKIP menjadi universitas akan memperkaya dan meningkatkan mutu, reputasi, dan pengakuan masyarakat atas lulusan UNJ sebagai LPTK.” Sebagai LPTK, menurutnya UNJ berkembang cukup baik. Sebab fasilitas pembelajaran sudah bertambah lengkap, dosen banyak lulusan luar negeri, dan memiliki lebih banyak doktor dan guru besar.

Kehilangan Makna LPTK

Namun, menurut Sutjipto, fungsi UNJ sebagai LPTK melemah. Hal ini bukan dikarenakan perubahan nama, tetapi karena musibah manajemen yang terjadi di UNJ. Musibah manajemen yang Sutjipto maksud adalah terdapat pada perubahan Statuta UNJ 2018. “Dari 17 bab, 100 pasal, dan 67 halaman, hanya ada 6 kata yang ada hubungannnya dengan LPTK.” terangnya, Di dalam statuta UNJ 2018, hanya ada dua pasal yang mengenai LTPK, yaitu pasal 11 ayat 2 dan pasal 91.

Menurut analisa Sutjipto, akibat dari rumusan Statuta UNJ 2018 itu ada empat poin. Poin pertama, tidak ada suasana ke-LPTK-an yang akan dibangun di UNJ. Poin kedua, tidak ada perhatian dalam perekrutan, pengembangan, peningkatan dosen, dan keluaran UNJ sebagai LPTK. Poin ketiga, tidak berada dalam sistem pengembangan tenaga pendidikan nasional. Poin keempat, tidak ada fasilitas pendukungan untuk menghasilkan guru profesional.

Budiarti, dosen Pendidikan Sejarah yang juga hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan bahwa Statuta UNJ 2018 harus diubah. “Kita berharap yang menjadi rektor dapat meninjau kembali statuta UNJ. Karena buat apa kalau tidak ada arah ke-LPTK-an gitu,” ujar Budi.

Penulis: Imtitsal

Reporter: Imtitsal dan Aditya

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *