Tergiur Bujuk Rayu Pendidikan

No Comment Yet

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat menghadiri perhelatan Seminar PISA (Programme for International Student Assesment) 8 Juli 2019 mencoba memberikan pengertian pada publik bahwa hasil PISA –yang realtif buruk –harus dipandang dengan optimis. Mengutip Antaranews.com, Mendikbud mengakui bahwa banyak perbedaan antara kondisi Indonesia dengan negara peserta PISA lainya. Seperti Singapura –peringkat pertama dalam Sains, Matematika, dan Literasi– hanya memiliki dua juta siswa. Sedangkan Indonesia peringkat 62 dengan 51 juta siswa.

PISA adalah program survei dan penelitian milik OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dalam rilis OECD terkait hasil PISA 2015, ‘PISA menawarkan informasi untuk kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan membantu membaca tren pembelajaran siswa di berbagai negara dan berbagai demografi’. PISA memang tidak dapat menujukan hubungan sebab akibat antara kebijakan dengan Student Outcome, namun menurut OECD, PISA dapat menunjukan dampak berbagai kebijakan pendidikan.  

Indonesia pertama kali mengikuti PISA tahun 2000. Kala itu, Indonesia menempati posisi 39 dari 41 negara untuk kemampuan matematika dan posisi 38 dari 41 untuk kemampuan sains. Dari 15 negara bukan anggota OECD (termasuk Indonesia) hanya Hongkong yang dapat masuk kedalam posisi atas (posisi 2 dan 1) untuk matematika dan sains.

Pernyataan Mendikbud terkait hasil PISA sekilas terlihat sangat wajar. Dengan besarnya dana pendidikan, yakni 404 triliun rupiah pada 2015. Peringkat 62 dari 71 jelas bukan hasil yang memuaskan. Namun pernyataan mendikbud juga menunjukan ironi PISA dalam pembuatan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Contoh yang disebutkan oleh mendikbud merupakan sebagian kecil dari banyaknya perbedaan Indonesia dengan peserta PISA lainnya. Bukan hanya perbedaan demografi, melainkan juga mencakup segala persoalan kebijakan dan praktik pendidikan.

Banyaknya perbedaan antar negara peserta PISA menujukan bahwa hasil PISA bukan acuan yang tepat dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Muhadjir, Selaku Mendikbud sendiri sadar akan perbedaan-perbedaan tersebut. Namun mengapa akhirnya ia justru menggunakan hasil PISA sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan? Seperti yang terjadi pada medio November 2018. Mendikbud melakukan safari ke Denmark –yang notabene memiliki hasil PISA memuaskan –membawa misi kerja sama di bidang pendidikan. Mengutip jawapos, kerja sama tersebut akan mencakup bidang menejemen sekolah, pendidikan STEM (Sains, Technology, Engineering and Math) dan soal-soal HOTS (High Order Thingking Skills).

Kerjasama antara Denmark dengan Indonesia tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terlebih, dasar  kerjasama tersebut adalah peringkat Denmark dalam PISA. Ujung-ujungnya kebijakan atau program yang ingin diadopsi Indonesia dari Denmark atau sebaliknya tidak dapat berjalan dengan maksimal karena tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi kedua negara.

Selain itu, safari dan kerjasama tersebut memang sekilas tampak menjadi salah satu upaya kongkret pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, jika kita perhatikan, akhirnya peningkatan tersebut hanya berdasarkan kacamata penilaian PISA terhadap kualitas pendidikan. Dari tiga bidang kerjasama yang disebutkan, dua diantaranya adalah dasar dari penilaian PISA. Pendidikan STEM-sains dan metematika- masuk menjadi aspek penialain PISA bersama literasi. Kemudian, soal-soal HOTS adalah model soal yang “digunakan” dalam PISA . Kedua bidang kerjasama tersebut menunjukan bahwa fokus pendidikan kita adalah untuk meningkatkan peringkat di kancah internasional, melalui test PISA tentunya. Kerjasama tersebut tak ubahnya sebagai upaya semu untuk meraih peningkatan kualitas pendidikan yang semu juga.

Ketika kritik tentang pola pikir siswa dan orang tua yang begitu mengidolakan peringkat banyak dilontarkan akademisi, justru pemeritah sebagai pemangku kebijakan bekerja dengan pola pikir tersebut. Sebut saja UN (Ujian Nasional), tes serentak di seluruh Indonesia yang diadakan tiap akhir tahun ajaran. Alih-alih menjadi sarana pemetaan, UN justru menjadi ajang adu peringkat antar sekolah  secara nasional. Bagaimana mungkin pemerintah memetakan kemampuan kognitif siswa jika masa sekolah mereka hanya berfokus pada penyelesaian soal-soal UN? Pendekatan yang sama juga dapat berlaku pada pandangan Indonesia mengenai PISA.

Bagaimana mungkin Indonesia bisa meningkatkan kualitas pendidikan, jika akhirnya upaya-upaya yang dilakukan hanya bertujuan untuk meraih peringkat tinggi di kancah Internasional? Keberhasilan pendidikan versi PISA yang diadopsi pemerintah terbatas pada kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-soal ujian dan peringkat. Kemampuan kritisisme yang seharusnya dibangun dan ditumbuhkan melalui pendidikan akhirnya terlupakan. Pendidikan hanya sebuah tempat mengetahui kiat-kiat menjawab soal, bukan membuka cakrawala berpikir.

Sumber Masalah

PISA adalah program survei tiga tahunan untuk negara OECD dan negara partisipan. Pada 2015, PISA melakukan tes dan survei pada sekitar 540.000 siswa usia 15 tahun. Angka 540.000 dianggap sudah mewakili 29 juta siswa dari 72 negara berbeda. Sayangnya, tidak ada transparansi dalam tes dan survei PISA, mulai dari pemilihan peserta hingga soal-soal yang diujikan. Ketiadaan transparansi tersebut menimbulkan kecurigaan.

Menurut Andrea Saltelli, Adjung Profesor bidang sains dan kemanusian University of Bergen, dalam tulisannya di laman theconversation.com, pelaksanaan PISA dilihat dari kacamata Post-normal sciance menyiratkan perpaduan antara metodologi dan ideologi. Dalam kasus PISA, metodelogi yang digunakan cenderung mengambil perspektif neo-liberalisme. Seperti yang diutarakan oleh banyak akademisi dan aktivis pendidikan melalui surat yang diunggah theguardian.com, untuk Dr Schleicher, Direktur OECD, pelaksanaan PISA oleh OECD terlalu bias kepentingan ekonomi.

Bias kepentingan terutama terjadi pada ranah pendidikan yang menjadikan PISA sebagi acuan pengambilan kebijakan. PISA memilih memfokuskan (baca: menyempitkan) tujuan pendidikan menjadi penghasil tenaga kerja dan jalan mendapatkan pekerjaan yang layak. Padalah, kedua hal tersebut bukan tujuan utama dari pendidikan. Tujuan pendidikan yang seharusnya menyiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, pengembangan pribadi, dan kemampuan berpikir akhirnya terlupakan sepenuhnya oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, PISA juga menjadi pangkal upaya generalisasi dalam ranah pendidikan. Generalisasi terjadi karena data yang berhasil dihimpun oleh PISA hanya dapat dinalisis oleh PISA dan OECD. Sehingga, negara peserta PISA hanya dapat melihat data hasil analisa berupa peringkat serta kesimpulan hasil pemikiran OECD.

Padahal idealnya, tiap-tiap negara diberikan keleluasaan akses terhadap data hasil survei PISA sehingga dapat melakukan analisis mandiri. Analisis yang sama rata tersebut (mengukur kemampuan sains, matematika, dan literasi, serta mengaitkan pendidikan dengan kemampuan ekonomi) akhirnya diadopsi mentah-mentah oleh negara. Penilaian OECD melalui PISA mau tidak mau menjadi standar penilaian di negara peserta PISA. Contoh nyata dari upaya generalisasi tersebut adalah pengukuran Life Skills berdasarkan kemampuan sains, matematika dan literasi, yang disamaratakan untuk seluruh negara peserta PISA. Perbedaan kultur dan budaya pada setiap negara akhirnya terlupakan.

Selain itu, PISA juga melanggengkan pola pikir mengidolakan peringkat yang diadopsi oleh Kemendikbud.  Survei yang dilakukan setiap tiga tahun akhirnya menuntut solusi singkat, bukan berkepanjangan. Solusi yang muncul juga hanya berorientasi pada peningkatan skor. Akibatnya, faktor-faktor jangka panjang dalam peningkatan pendidikan tidak mendapat perhatian. Pola pikir seperti ini juga menjustifikasi kemampuan siswa hanya pada aspek kuantitatif semata. Aspek kuantitatif tersebut memberikan label siswa dengan kuantitatif tinggi sebagai siswa cerdas, sedangkan siswa dengan kuantitatif rendah sebagai siswa bodoh.Akan tetapi, terlepas dari segala kecurigaan terhadapnya, data PISA masihlah menjadi salah satu survei pendidikan global yang banyak dijadikan acuan berbagai negara. Sebagai negara, sudah saatnya Indonesia mulai menimbang oleh siapa dan untuk apa data tersebut dihimpun. Sudah saatnya juga Indonesia meningkatkan pendidikan dari dalam dirinya sendiri. Bukan berarti berhenti memandang dunia internasional, tetapi lebih banyak melihat ke bawah bayangan bendera merah putih.

Penulis: Panji L. Surasa

Editor: M. Muhtar

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *