HTN 2019: Presiden Pimpin Langsung Reforma Agraria

No Comment Yet

Hari Tani Nasional (HTN) diperingati setiap 24 September. Kali ini, Hari Tani Nasional 2019 diperingati dengan menggelar aksi damai dan long march. Massa aksi terdiri dari 90 aliansi petani, buruh, dan mahasiwa berbagai daerah. Beberapa diantaranya seperti, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Serikat Petani Pasundan (SPP), Peguyuban Petani Cianjur (PPC), Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), dan Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO). Massa aksi melakukan long march dari patung kuda hingga taman aspirasi depan istana presiden.

Aksi diisi dengan orasi dan pemotongan tumpeng yang bahan-bahannya merupakan hasil bumi petani Indonesia. Pemotongan tumpeng merupakan bentuk simbolisasi suburnya tanah dan hasil bumi di Indonesia.

Suhandi, petani Cianjur yang tergabung dalam PPC mengatakan, PPC menuntut reforma agraria harus benar-benar dijalankan. Ia beranggapan, presiden hanya janji-janji saja. “Sudah belasan tahun semenjak PPC berdiri sejak 2000, reforma agraria hanya wacana belaka,” ucap Suhandi yang merupakan petani padi dan singkong di Cianjur. Alasan PPC bergabung dan aksi di depan istana adalah mendesak masalah tidak terselenggaranya reforma agraria.

Beberapa massa aksi selain membawa atribut aksi seperti spanduk, poster, dan bendera. Massa juga membawa hasil tani mereka sebagai bentuk protes mereka kepada pemerintah. Darsem, petani asal Indramayu, salah satu yang membawa hasil tani mengatakan, ini untuk menunjukkan hasil tani dari Indramayu.

Darsem bercerita dahulu tanahnya subur dan dapat menanam apa saja. Akan tetapi, ia merasa, air yang digunakan untuk irigasi sudah tercemar. “Tahun ini sulit, seperti ada yang ngeracunin air,” keluh Darsem.

Ia juga mengatakan alasan orang-orang di Indramayu lebih memilih menjadi petani ketimbang ternak sapi. Karena, menganggap sawah lebih subur dan mengasilkan uang banyak. “Kalau jual sapi, atau lain, cuman dapet sejuta sampai dua juta, padahal anaknya banyak,” ungkap Darsem yang sudah menjadi petani selama empat puluh tahun itu.

Tamat, dari Serikat Petani Cilacap mengatakan, “Kami ini masih memperjuangkan status tanah-tanah kami,” Ia juga mengomentari RUU Pertanahan yang tidak memihak kepada petani, tetapi kepada pemilik modal. Ia beranggapan, asal ada tanah petani dapat mengelola tanahnya dengan baik. Tetapi apa daya, jika hak kepemilikan saja tidak mereka punyai.

Ia menuding, dari kepala desa sampai camat tidak ada yang berpihak kepada petani. “Selama ini pemerintah tidak pernahcbermusyawarah dengan petani mengenai hak pengelolaan tanah. Lahan petani, main diserobot aja,” ujar Tamat. Ia merupakan sesepuh desa Bulupayung, yang juga mengurusi tanah seluas 544 hektar dengan sekitar 700 petani.

KNPA dalam aksi peringatan HTN 2019, setidaknya menuntut lima masalah pokok yang akan disampaikan kepada pemerintah:

1. Macetnya pelaksanaan reforma agraria yang telah dimandatkan kontitusi, TAP MPR No, IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres Reforma Agraria;

2. Pengabaian penyelesaian konflik agrria struktural di semua sektor;

3. Perampasan tanah, penggursuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani;

4. RUU Pertanahan yang berwatak liberal, sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petanni dan rakyat kecil lainnya, termasuk masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat;

5. Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum yang pro korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Dewi Kartika (koordinator umum HTN 2019) dan Augustina (perwakilan Serikat Petani Pasundan) serta beberapa perwakilan serikat petani diterima oleh presiden untuk menyampaikan aspirasinya.

Dewi kepada presiden, melaporkan bahwa tanah sebanyak 2,3 juta hektar sudah diserahkan kepada pemerintah. Namun tidak semeter pun, tanah didistribusikan kepada rakyat.

“Tanah tidak untuk perusahaan pembangunan infrastruktur, bandara dan pariwisata. Tapi untuk rakyat,” ucap Dewi. Ia menyatakan masih banyak petani yang dikriminalisasi, sebab dianggap illegal menggarap di tanahnya sendiri.

Perwakilan menuntut perbaikan dan pelaksanaan reforma agaria tidak lagi dipimpin oleh menteri, tetapi oleh presiden langsung. “Reforma agraria tidak bisa lagi oleh menteri agraria dan, menteri Pertanian, menteri lingkungan hidup dan kehutan, mereka gagal total menjalankan reforma agraria,” ucap Dewi.

Dewi menyampaikan bahwa presiden setuju dengan perbaikan reforma agraria. Presiden akan memimpin langsung jalannya reforma agraria, ia juga akan mengubah Perpres No. 86 Tahun 2018. “Ini merupakan kabar baik bagi kita. Namun, kita perlu sangsi. Puluhan tahun kita tagih reforma agraria, puluhan tahun kita minta penyelesaian konflik agraria. Jadi mari kita kawal,” seru Dewi.

Aksi diakhiri dengan penyobekan replika surat sertifikat tanda bukti tanah. Penyobekan ini merupakan simbolis, bahwa reforma agraria bukan membagikan sertifikat tanah saja. Tapi, tanah harus didistribusikan untuk kepentingan rakyat.

(Massa aksi menyobek replika surat sertifikat tanda bukti tanah./Dok. Imtitsal)

Penulis/Reporter: Imtitsal Nabibah

Editor: Uly Mega S.

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *