Reformasi Dikorupsi, Rakyat Menggugat

No Comment Yet

Selasa (24/9/19), ribuan masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi ini merupakan bentuk penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial dan mengancam kebebasan sipil.

April selaku koordinator lapangan aksi dari organisasi Study and Peace (SPACE) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengatakan, “RUU ini tentu saja tidak berpihak pada rakyat”. Bukan tanpa sebab ia mengatakan hal tersebut, ia membawa tujuh tuntutan genting:

1. Mendesak pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah di dalam pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja disahkan, dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di indonesia

4. Menolak pasal-pasal bermasalah yang terdapat RUU ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja

5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi agraria

6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan kriminalisasi aktivis di berbagai sektor. Ia juga menekankan poin ke-enam dalam tuntutannya.

Ia menilai, DPR menyepelekan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia dengan tidak menepati janji untuk megesahkan RUU yang telah diinisiasi sejak tahun 2017, untuk melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah praktik kekerasan seksual.

“Kami sudah sering kali turun aksi dan membawa langsung korban kekerasan seksual,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pasal 470 dan 471 tentang pengguguran kandungan dalam RKUHP yang menimbulkan ancaman kepada perempuan. “Korban pemerkosaan dan orang kehamilan beresiko yang harus menggugurkan kandungannya malah dipidana, ngawur,” ujarnya sambil membawa poster yang menunjukan kekecewaanya bertuliskan, “Make Up ku sudah ambyar!! DPR kapan bubar?”.

Muhammd Ihsan mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) juga menganggap RKUHP terlalu mengawang dan tidak masuk akal. Ihsan juga memberikan contoh pasal yang ia maksud, yaitu pasal penghinaan presiden. Tercantum dalam pasal 218 dan 219 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. “Inilah yang membunuh kehidupan demokrasi, pemerintahan harusnya tidak anti kritik seperti ini,” katanya.

Mahasiswa yang datang langsung dari Jawa Tengah itu juga menekankan bahwa aksi ini adalah bentuk protes dan perlawanan masyarakat kepada negara agar tidak sewenang-wenang.

Selain RKUHP, mahasiswa dari UNDIP lainnya yaitu Wildan Pangestu juga menolak RUU Pertanahan (RUUP) yang bertentangan dengan UU No.5 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat. RUUP hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal dan akses politik yang luas. “Penggusuran dimana-mana. rakyat kecil semakin tertindas, elite semakin berkuasa,” katanya.

Wildan juga mengutarakan kekecewaannya terhadap kinerja DPR yang buruk hingga memicu penolakan keras dari masyarakat hari ini. “Beberapa status RUU bermasalah ini ditunda, belum ditolak. Harus tetap diawasi,” ucapnya.

Senada dengan Wildan, Dinda yang tergabung dalam Aliansi Remaja Independen (ARI) juga kecewa dengan kinerja DPR,“Ini sudah abad yang katanya cerdas, tetapi DPR nya masih bodoh,” katanya. Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini mempertanyakan pasal RUU permasyarakatan yang memberikan remisi dan pembebasan bersyarat untuk para koruptor dan cuti bersyarat pada pasal 10 ayat 1. “Tidak habis pikir, koruptor dibiarkan sejahtera, rakyat dimiskinkan”ujarnya.

Kriminalisasi aktivis yang menyuarakan isu Papua pun tak luput dibahas oleh Dinda. Beberapa aktivis seperti Surya Anta, Veronica Koman, Carles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ariana Lokbere harus dibebaskan. Dinda mengatakan, “Perbedaan pendapat dengan pemerintah Indonesia dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia membuat mereka ditangkap.”

Ia juga mendesak agar pemerintah segera menarik mundur aparat dari Papua agar tidak terus memakan korban jiwa seperti yang terjadi di Jayapura dan Wamena.

Rusuh

Menjelang pukul 16.00, suasana di depan gedung DPR berubah setelah polisi menyiramkan air dan gas air mata untuk memukul mundur massa.

Arif, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Menceritakan kondisinya saat saat gas air mata dilemparkan tepat tidak jauh dari gerbang DPR. “Tiba-tiba rusuh, banyak yang bergeletakan dan berdarah,” katanya.

Gas air mata sempat membuat pernapasan dan penglihatan Arif terganggu. Ia melanjutkan sampai saat ini ia juga masih merasa sesak dan sakit. Kekacauan ini membuat barisan dari UI mundur.

Selain Arif, Annisa Kusuma salah satu masyarakat sipil yang ikut dalam aksi juga menceritakan kerusuhan yang terjadi. Ia juga memberikan kesaksian penyerangan yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa. “Gemetar saya melihatnya,” ucapnya.

Tidak hanya sampai situ, Annisa dan beberapa massa lainnya juga sempat melarikan diri ke tempat medis yang berada tidak jauh dari Gelora Bung Karno (GBK). Sayangnya, gas air mata juga menyerang tempat tersebut.

“Kita semua menahan sakit, sesak, perih dan mual bahkan tidak sedikit berdarah. Tapi, kami tetap tegak menuntut keadilan dan melawan, kami tidak akan diam,” pungkasnya.

Penulis/Reporter: Vamellia B. Cantika

Editor: Uly Mega S.

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *