Upaya Pelemahan Legitimasi dalam KPK

No Comment Yet

Pada Selasa (22/10), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Gusdurian dan Solidaritas Pemuda Rawamangun (SPORA) menggelar diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Periode Kedua Jokowi”. Pada diskusi tersebut, turut hadir Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia, Anita Wahid dari Gusdurian, dan Budi Santoso selaku perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan tersebut diadakan di Arena Prestasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

Membicarakan sejarah terbentuknya KPK. Budi Santoso mengatakan bahwa KPK terbentuk atas dasar pertimbangan UU 30 tahun 2002 untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, selama tujuh tahun berdiri, KPK terbukti efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi. Kendati begitu, Budi Santoso menambahkan, ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK, seperti pembuatan Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang sudah disahkan.

Selanjutnya, Budi Santoso menjelaskan salah satu pasal yang dapat melemahkan KPK. Salah satunya yaitu status kepegawaian KPK yang di ubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tercantum pada pasal 1 ayat 6 UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, pasal ini dapat menggagalkan penyidikan dan penyelidikan yang sedang dilakukan, karena para penyidik dan penyelidik belum berstatus ASN. Oleh karena itu, status kepegawaiannya terancam tidak diakui.

Meskipun begitu, Budi Santoso mengatakan “banyaknya kebijakan baru, KPK merasa terganggu dan siap menggempur dengan tim transisi yang kini sedang berjalan.”

Sebetulnya, menurut Anita Wahid, Pegiat Gusdurian, upaya pelemahan KPK juga muncul saat pemilihan calon pimpinan (capim). “Para kandidat yang tidak memiliki track record atau tidak memiliki standar etika yang tinggi masuk ke dalam 10 besar bahkan menjadi pimpinan KPK,” ujar Anita Wahid.

Selain itu, adanya penggiringan opini tentang permasalahan internal KPK juga dilancarkan. Menurut Anita, itu bertujuan untuk mengagitasi masyarakat agar menyetujui RUU KPK yang baru. “Misalnya ada isu soal taliban dan radikalisme di tubuh KPK,” katanya.

Dalam permasalahan ini sebetulnya masyarakat perlu merebut narasi para elit politik dengan pemberian informasi terkait cara kerja dan isu-isu yang ada pada pejabat pemerintahan. Namun, Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia menyesalkan, para wartawan yang berperan penting dalam penanganan ini sangat sulit untuk memperoleh sejumlah narasi tentang pidana korupsi.

Abdul Manan melanjutkan, bahwa lembaga pers, dalam menangani kasus ini agak susah dalam mendapatkan data data yang ada, misalnya pada perbankan. Hal ini dikarenakan adanya UU perbankan yang melindungi privasi para pemilik rekening.

“Wartawan tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan investigasi itu,” pungkas Manan.

Penulis/Reporter: Bayu Sultan

Editor: Ahmad Qori

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *