Omnibus Law Bukan untuk Rakyat

No Comment Yet

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan diskusi dan konsolidasi di kantor LBH Jakarta (Senin, 20/1/20). Diskusi ini merupakan respon atas upaya pemerintah membuat Rancangan Omnibus Law. Bertepatan dengan diskusi ini, beberapa serikat buruh di propinsi lain pun merespon Omnibus Law dengan menggelar unjuk rasa. Seperti unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Danamon di Surabaya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, serta Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dan Partai Rakyat Pekerja (PRP) di Sulawesi Selatan.

Merah Johansyah Ismail dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) membuka diskusi dengan menyatakan bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) adalah upaya pemerintah dalam melakukan pengusiran, peracunan, dan akan menyebabkan terbentuknya pengungsian sosial ekologis kolosal. Yakni mereka yang ruang hidupnya dirampas dan dirusak, sehingga tak lagi melanjutkan kehidupannya dengan normal seperti semula; mereka yang dipaksa hidup berdampingan dengan krisis; serta mereka yang hidup tanpa adanya jaminan keselamatan akibat prasyarat keselamatan hidupnya tak terpenuhi – dihancurkan oleh industri tambang.

Hal yang menjadi perhatian bagi JATAM adalah terkait pengubahan, pengurangan, dan penambahan pasal-pasal dalam Undang-Undang untuk disesuaikan dengan Omnibus Law. Ada tiga Undang-Undang yang akan disesuaikan, yaitu UU No 4 tahun 2008 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, serta UU No 41 tahun 1999 tentang Perhutanan.

Beberapa di antara revisi UU tersebut berbahaya bagi kelangsungan ekosistem dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya adalah mengenai dihapusnya tahapan pertambangan. Seperti tahap eksplorasi, izin over produksi, dan seterusnya. Penghapusan pasal ini akan menguntungkan pengusaha karena tahapan birokratisasi yang dipermudah. Sebaliknya, hal ini mengancam kerusakan lingkungan dan merugikan rakyat.

Dalam Omnibus Law juga terdapat pasal mengenai masa perizinan tambang yang tidak mengenal waktu, terutama mengenai pertambangan yang berkaitan dengan pemurnian. Menurut Merah, hal ini berbahaya karena masa operasi pertambangan dihapus, sekaligus menunjukan watak pemerintah yang masih mendukung energi kotor yaitu batubara.

Merah juga menyoroti aturan mengenai lahan yang sebelumnya diatur UU Perhutanan. Seharusnya ada pengalokasian lahan menjadi hutan sebanyak 30%, namun peraturan ini dihilangkan dalam Omnibus Law. Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas terdampaknya lingkungan hidup yang semakin rusak. “Padahal, hak atas lingkungan hidup yang sehat telah dijamin Undang-Undang dan itu yang harus rakyat gugat,” tuturnya.

Kemudian moderator menunjuk Mutiara Ika, Aktivis Perempuan Mahardika, untuk membahas isu perempuan terkait Omnibus Law. Menurut Ika selain rancangan UU ini sangat tidak pro rakyat karena tidak melibatkan elemen rakyat dalam perumusannya, Ika juga menyayangkan nihilnya isu perempuan dalam Omnibus Law. “Bahkan saya sama sekali tidak melihat adanya diksi ‘perempuan’ dalam UU tersebut,” ujar Ika.

Ika berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu perempuan sebagai pekerja. Menurutnya pemerintah luput mengenai hak-hak pekerja perempuan. Sebab Omnibus Law sama sekali tidak menyinggung apapun terkait itu. Hak cuti hamil, cuti haid, cuti melahirkan dan penyediaan ruang laktasi menjadi hal-hal yang Ika pertanyakan. Menurut Ika, karena pemerintah hanya menggunakan logika modal, logika investasi, maka hak-hak perempuan ini diabaikan. “Pemerintah tidak menganggap bahwa kerja-kerja reproduksi perempuan adalah bagian dari kerja yang juga menopang industri.”

Ika menambahkan, bahwa konsep ‘fleksibilitas kerja’, ‘cipta lapangan kerja’ adalah ilusi yang dibuat pemerintah untuk melemahkan pekerja, dan khususnya meminggirkan perempuan. “Watak pemerintah yang tidak pro rakyat dan ilusi-ilusinya tidak bisa lagi digunakan untuk menghasut rakyat.”

Fajar, perwakilan BEM UI pun menyepakati adanya potensi kerusakan lingkungan dan upaya eksploitasi pemerintah terhadap perempuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Ia menyayangkan pemerintah yang selalu menyebutkan kata investor, investor dan investor. Menurutnya, ini sangat mengindikasikan prioritas pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan. “Jelas bukan untuk rakyat,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pemerintah gegabah dalam membuat keputusan. “Investasi digadang-gadang selesai dalam seratus hari? Saya gak dapet logikanya,” tutur Fajar. Lebih jauh ia menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah. Menurutnya penting mengajak rakyat–terutama rakyat yang terdampak–untuk merumuskan bersama Undang-Undang yang akan berlaku.

Ia kemudian menegaskan posisi mahasiswa yang merupakan bagian rakyat. Mahasiswa dan rakyat bukanlah sesuatu yang terpisah, sehingga keresahan masyarakat pun menjadi sesuatu yang harus diperhatikan mahasiswa. “Dan yang paling mendasar, sebelumnya telah dipaparkan bahwa Omnibus Law banyak melanggar konstitusi, terutama UU Minerba, UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, serta UU Perhutanan. Dan sesuatu yang tidak sesuai konstitusi harus kita lawan. Apapun itu,” ucapnya.

Selanjutnya, Ellena Ekarahendy, Ketua Serikat pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) menguatkan pemaparan pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa Omnibus Law jelas bukan untuk rakyat. “Omnibus Law bukan untuk kita. Bukan untuk rakyat. Bukan untuk kelas pekerja,” ujarnya.

Ia menyebut pemerintah sebagai rezim tidak pro rakyat. Ia memaparkan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah justru menindas rakyat. Seperti pada awal tahun 2020, rakyat dihadiahi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya kini, Omnibus Law dibuat untuk melemahkan pekerja demi akumulasi modal saja. Hal ini berkaitan dengan World Bank (Bank Dunia) karena misi imperialisme ekonomi yang dibawa World Bank.

Bagi Ellena, World Bank mengupayakan untuk mendefinisi ulang ‘pekerja’ yakni hanya sebatas instrumen produksi dalam instansi. Pekerja tidak dianggap sebagai manusia sehingga haknya rentan diabaikan. Ellena, mendefinisikan buruh atau kelas pekerja sebagai semua orang yang harus menukar tenaga demi menyambung hidup. Berangkat dari definisi ini, ia menyimpulkan bahwa hampir seluruh rakyat adalah buruh atau kelas pekerja.

Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memindahkan dokumen World Bank ke dalam bentuk Undang-Undang. Sehingga rakyat lah yang akan menjadi tumbal dari narasi World Bank. Elena juga mengecam tindakan pemerintah yang selalu menyalahkan buruh atas terhambatnya investasi. Ia mengutip The Global Competitive Index yang menyatakan bahwa korupsi lah sesungguhnya yang menjadi penghambat utama dari investasi. Ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M.Syarif pada Hari Anti Korupsi Internasional (Rabu, 11/12/19).

Menurutnya, pejabat publik yang meminta ekstra payment, dan melakukan penguluran proses usaha yang justru menghambat investasi. Ellena pun menjelaskan realita yang ada di Indonesia. Ia menyebut pelaku-pelaku tindak korupsi justru merupakan para oligarki dalam pemerintahan. Sehingga mereka tidak akan pernah mau menuduh diri mereka sendiri. “Maka dari itu, kambing hitam dibebankan pada rakyat, pada kelas pekerja,” tutupnya.

Penulis/Reporter: Annisa Nurul H.S.

Editor: Uly Mega

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *