Hari Pers Nasional, Perlukah Jurnalis Merayakannya?

No Comment Yet

Setiap 9 Februari, banyak media massa, termasuk beberapa pers mahasiswa di Indonesia ikut riuh merayakan Hari Pers Nasional. Namun, apakah mereka sadar sejarah di balik pencanangan tanggal tersebut?

Ditilik latar belakangnya lebih lanjut, ternyata Hari Pers Nasional merupakan gagasan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tepatnya, pada 1978 saat kongres ke-16 PWI di Padang. Harmoko, pemimpin redaksi Pos Kota saat itu menjabat sebagai Ketua PWI. Kelak, ia akan menjadi Menteri Penerangan di rezim Orde Baru. Mereka menginginkan suatu hari peringatan untuk peran pers Indonesia. Ide ini disepakati oleh peserta kongres dan diusulkan kepada Dewan Pers.

Pemerintah baru menetapkan Hari Pers Nasional pada tujuh tahun setelah Kongres PWI. Melalui Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985, pada 23 Januari 1985 Hari Pers Nasional resmi diperingati setiap tahun di tanggal 9 Februari.  Tanggal 9 Februari ternyata merujuk kepada Hari Lahir PWI pada 1946.

Kemudian, peringatan ini menjadi polemik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menjadi organisasi yang paling keras menolak peringatan Hari Pers. Menurutnya, dari segi penggagas peringatan, AJI menilai bahwa PWI adalah mitra rezim Orde Baru. Mereka tidak bereaksi ketika ada pers dibredel pemerintah. Mereka justru menjadi inisiator di balik pembredelan pers, salah satunya Tempo.

Dalam catatan 25 Tahun Pembredelan Tempo, Menteri Penerangan Ali Moertopo mengeluarkan surat pembredelan kepada Tempo pada 12 April 1982. Surat tersebut diinisiasi oleh Harmoko, yang menjabat sebagai Ketua PWI. Pembredelan ini terjadi karena Tempo meliput kampanye Partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir rusuh.

Dari catatan ini bisa diambil kesimpulan bahwa hari lahir PWI tidak etis untuk dijadikan sebagai peringatan. Mengingat PWI menjadi alat Orde Baru untuk membungkam pers, perlukah jurnalis merayakannya?

Abdul Manan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menuturkan bahwa Hari Pers Nasional hanyalah sebuah seremonial belaka. Ia menilai meskipun Joko Widodo rutin hadir dalam perayaan Hari Pers Nasional, tentulah tidak mewakili upaya untuk menguatkan kebebasan pers di Indonesia. Simak ucapan Manan dalam menanggapi Hari Pers Nasional, dilansir dari tirto.id berikut ini:

Acara bulan Februari yang diperingati PWI itu, kan, lebih banyak seremonial saja. Sangat tidak memadai untuk memperlihatkan bentuk keberpihakan.”

Berdasarkan standar dari Reporters Without Borders, LSM yang berfokus pada isu kebebasan pers, kondisi kebebasan pers di Indonesia sangat buram. Indonesia berada pada urutan 124 dunia pada World Press Freedom Index dari total 180 negara. Pemeringkatan ini berdasarkan kepada tiga aspek, yaitu lingkungan hukum, lingkungan politik, dan lingkungan ekonomi.

Peringkat ini memang didukung oleh berbagai fakta tentang kekerasan terhadap jurnalis yang dirilis oleh AJI. Menurut AJI, melalui Catatan Akhir Tahun 2019 terdapat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan ini meliputi pelarangan pemberitaan (3 kasus), perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), pengusiran/pelarangan liputan (4), pemidanaan atau kriminalisasi (5), kekerasan fisik (20), intimidasi lisan oleh pejabat publik (1), dan ancaman kekerasan atau teror (6). Kasus kekerasan ini menandakan bahwa masih ada pembungkaman terhadap pers sampai saat ini.

AJI juga mencatat bahwa Hari Pers Nasional memakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar. Salah satu contoh kasusnya adalah bagaimana dana untuk Hari Pers Nasional 2014 di Bengkulu dikorupsi. Temuan dana yang dikorupsi sebesar Rp4,2 miliar, dari anggaran seluruhnya sebesar Rp40 miliar.

Selain itu, AJI menilai bahwa kegiatan Hari Pers Nasional tidak menjawab masalah yang dihadapi insan pers pada saat ini, seperti upah yang tidak layak kepada jurnalis, kekerasan terhadap jurnalis, dan regulasi pemerintah yang perlahan membatasi kebebasan pers.

Lalu, Kapan Momentum yang Tepat untuk Merayakan Hari Pers Nasional?

Sebagaimana dijelaskan di atas, AJI dan IJTI sempat mengajukan revisi Hari Pers Nasional kepada Dewan Pers. Namun, hal ini belum terealisasi karena Dewan Pers menunggu kebijakan dari seluruh konstituen atau anggotanya untuk mengubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional.

Karena, Hari Pers Nasional merupakan peringatan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden sehingga yang bisa mengubah hanya Presiden dan Dewan Pers bisa meminta revisi asalkan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pers. Anggota Dewan Pers selain AJI dan IJTI adalah PWI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Kemudian, kapan momentum yang tepat untuk merayakan Hari Pers Nasional? Mengingat Hari Pers Nasional saat ini memakai tanggal lahir PWI, hal ini tidak tepat karena hanya mewakili satu organisasi serta riwayat buruk PWI terhadap kebebasan pers. PWI menjadi kepanjangan tangan Orde Baru dalam melakukan pembredelan terhadap pers yang mengkritik rezim tersebut.

Juga, PWI bukan organisasi jurnalis pertama di Indonesia. Di tahun 1914, Mas Marco Kartodikromo lebih dahulu mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Bahkan organisasi wartawan lainnya yaitu Sarekat Journalist Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalist (1831), dan Persatoean Djoernalis Indonesia (1940).

Ada momentum yang bisa dijadikan sebagai tanggal peringatan Hari Pers Nasional, yaitu 7 Desember sebagai tanggal lahir Tirto Adhi Soerjo. Tirto merupakan tokoh yang dianggap sebagai Bapak Pers Nasional karena melalui medianya, Medan Prijaji, kesadaran rakyat bumiputera terhadap kemerdekaan Indonesia pun muncul. Tulisan-tulisan di Medan Prijaji memuat isu tentang kesejahteraan, pendidikan, dan politik bagi sebagian masyarakat Hindia Belanda yang masih terjajah pada saat itu.

Media milik Tirto ini sering memuat tulisan yang membuat pemerintah Hindia Belanda panas telinganya. Seperti contohnya Tirto menulis tentang skandal yang melibatkan seorang pejabat daerah di Purworejo bernama A. Simon. Tirto mengungkap persengkongkolan jahat terkait pemilihan lurah di daerah itu yang diduga kuat didalangi oleh Simon.

Tirto menerapkan hal yang saat ini dikenal dengan jurnalisme advokasi: membela kaum tertindas melalui jurnalistik. Ia juga langsung turun ke lapangan untuk melihat sekaligus meliput bagaimana penindasan dilakukan oleh pejabat di suatu wilayah.

Apa yang dilakukan oleh Tirto pada eranya merupakan hal yang baru, sekaligus melahirkan berbagai pers yang mengadvokasi kaum tertindas untuk meraih kemerdekannya saat itu. Bisa disimpulkan, kelahiran Tirto adalah kelahiran bagi kebebasan pers di Indonesia. Namun, usul penetapan tanggal lahir Tirto sebagai Hari Pers Nasional bukan berarti tanpa kritik.

Mengutip pernyataan Suryadi, dosen Universitas Leiden, dilansir dari Remotivi menyebutkan bahwa menggunakan satu nama koran atau tokoh sebagai penanda peringatan pers Indonesia sama artinya dengan mengabaikan peran koran-koran lain yang berperan besar dalam sejarah pers di Indonesia.

Di balik perdebatan tanggal mana yang tepat untuk memeringati Hari Pers Nasional, ada kenyataan getir bahwa keamanan dan kesejahteraan jurnalis masih diabaikan oleh perusahaan media dan negara. Bahkan, negara sendiri terlibat dalam pembungkaman pers lewat regulasi serta aparatusnya. Kebebasan pers di Indonesia masih sebatas angan-angan belaka.

Penulis: M. Rizky Suryana

Editor: Annisa Nurul H.S.

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *