SPU dan Gairah Pembangunan di UNJ

1 Comment

Di tengah wabah pandemi Covid 19, Komarudin, rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menetapkan adanya Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU), pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMABA) UNJ melalui jalur mandiri pada 2020.

Kampus mematok harga Rp5.000.000 bagi yang berminat mengenyam pendidikan di lima Program Studi (prodi) non kependidikan. Kelima prodi tersebut ialah Psikologi, Akuntansi, Sastra Inggris, Manajemen, dan Ilmu Komunikasi.

Menurut Komarudin, lima prodi tersebut memiliki daya tawar yang tinggi karena daya saingnya yang ketat dan peminatnya  banyak, “Wajar jika UNJ memberikan kesempatan untuk orang tua murid berkontribusi lebih dalam pengembangan UNJ dalam bentuk SPU,”  katanya.

Seperti pada 2019, lima prodi non kependidikan tersebut masuk ke dalam sepuluh prodi dengan peminat terbanyak serta keketatan tertinggi, dari total keseluruhan pendaftar Penmaba, 22.647 orang.

Dilansir dari laman unj.ac.id peminat prodi Ilmu Komunikasi; 3544 pedaftar, Manajemen; 3220 pendaftar, Psikologi 2930 pendaftar, Akuntansi 1800 pendaftar, dan 1428 orang yang mendaftar prodi Sastra Inggris, melalui jalur mandiri UNJ.

Komarudin yakin ketetapan SPU sudah memenuhi asas “berkeadilan UNJ”, yaitu dengan memberikan kesempatan prodi lain (di luar lima prodi) memilih 0 dan menerapkan subsidi silang dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan memberlakukan, golongan satu dan dua seperti yang ditetapkan pemerintah.

Berbeda dari lima prodi yang telah ditentukan nominalnya, prodi di luar itu diberikan pilihan “ya dan tidak”untuk menyumbang dalam kolom SPU.  Jika memilih Ya, maka angka terkecil yang harus dibayarkan ialah Rp750.000.

SPU yang dibayarkan para mahasiswa baru menurut Komarudin akan digunakan untuk berinvestasi dalam pembangunan. “SPU di tahun 2019 hanya 2 Milyar lebih, jadi tidak bisa diandalkan untuk investasi, sementara kebutuhan investasi sangat besar,” ucapnya.

Ia meneruskan bahwa setidaknya membutuhkan uang sekitar  6 Milyar ntuk merenovasi kantin. Komarudin memiliki target investasi dalam pengembangan universitas, ia berujar, “tujuannya tidak hanya gedung, tapi juga sarana pendukung pembelajaran. Walau kita belum bisa berharap pada yang pertama.”

Sebelumnya  Komarudin mengatakan dalam siaran langsung bersama BEM UNJ (8/05)  alasan adanya kebijakan baru dalam SPU, “untuk mensubsidi mereka yang terkena dampak pandemi (ojek online atau orang-orang yang tidak bisa bekerja) kan bisa dialihkan kesitu.”

Akan tetapi, setelah tim didaktika meklarifikasi hal tersebut, ia malah mengatakan,  “kalau bantuan, sudah dilakukan melalui UNJ peduli, bukan melalui dana SPU.”

Dengan diberlakukan SPU, pendaftar akan dihadapi dengan dua masalah. Kuota masuk yang terbatas dan tuntutan kemapanan finansial yang mumpuni.

Dalam menerapkan kebijakan SPU, UNJ bersandar pada Undang-undang (UU) No. 12 tahun 2012 pasal 84 dan 85, yang menyebutkan bahwa, masyarakat melalui sumbangan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dengan memperhatikan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Serta Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PERMENRISTEKDIKTI) nomor 39 tahun 2017 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebut bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat memungut uang pangkal atau pungutan lain selain UKT bagi mahasiswa seleksi jalur mandiri dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lainnya yang membiayainya.

Akan tetapi, UNJ tidak betul-betul menerapkan UU No. 12 tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 39 tahun 2017 pasal 8 ayat 2, karena menerapkan angka minimal pada SPU dan menghilangkan sifat sukarela didalamnya.

UNJ seperti melupakan identitasnya sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang diatur dalam pasal 1 ayat 23 dan pasal 68 ayat (1)  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kedua pasal itu menyebutkan bahwa BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika merujuk kepada salah satu tujuan BLU, maka UNJ seharusnya menjadi organisasi not-for-profit-oriented yaitu organisasi yang dikelola bukan dalam rangka mencari laba di mana pendapatan yang diperoleh semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan. 

Agus Dudung, Wakil Rekor (WR) 2 bidang Administrasi dan Keuangan, menjelaskan alasan diberlakukannya  SPU, yaitu menurunnya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) , dan jumlah UKT yang masih kurang untuk dana operasional pendidikan kampus. “Dana BOPTN menurun, tapi kebutuhan meningkat. Lagi pula, bukannya sudah  wajar kampus menerapkan SPU?” Ucapnya.

Baca juga: SPU Hadir Karena UNJ Gagal Mengembangkan Aset

Dalam laporan keuangan pada 2018, menunjukan UNJ telah berhasil melebihi target kas dan mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dengan total pendapatan lebih dari 600 Milyar, yang diantaranya bersumber dari jasa layanan pendidikan yaitu jumlah Uang Kuliah Tuggal (UKT), sebesar lebih dari 417 Milyar (Sarjana dan Pascasarjana)

Rincian operasional dan arus kas Badan Layanan Umum UNJ (Sumber: Laporan Keuangan unj.ac.id)

Dampak dari SPU ini dirasakan oleh Zahra N.I, pendaftar PENMABA jalur prestasi prodi Ilmu Komunikasi. Ia mengeluhkan besarnya SPU yang harus dibayarkan. “Saya sangat bingung jika harus membayar Rp5.000.000, mengingat orangtua saya yang bekerja baru saja dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai buruh bangunan karena wabah Covid 19, jadi sudah tidak ada yang kerja, ” katanya.

Perempuan asal Brebes ini juga mengatakan bahwa ia harus berjualan demi membayar uang sebesar Rp400.000 untuk pendaftaran PENMABA UNJ. “Saya awalnya tidak tahu ada SPU dan harus sebesar itu,” jelasnya.

Ia juga menceritakan bahwa ia berminat masuk prodi Ilmu Komunikasi UNJ karena selaras dengan jurusannya di sekolah kejuruan, yaitu multimedia. “Saya suka belajar dan tertarik di bidang penyiaran dan desain,” tuturnya.

Keinginannya untuk berkuliah sesuai dengan minatnya itu ia ragukan karena adanya SPU. Ia mengatakan, “saya belum beritahu orangtua saya sampai saat ini. Jadi, saya juga tadinya ingin mengganti prodi saja karena merasa berat.”

Namun, saat dihubungi, pihak Humas UNJ baru membalas setelah beberapa kali dihubungi. “hasilnya Humas UNJ mengatakan bahwa saya tidak bisa mengganti prodi selain ilmu komunikasi,” ucapnya.

Ia pun pasrah dan memilih melanjutkan administrasi, “paling tidak saya selesaikan dulu, soal pembayaran akan saya pikirkan lagi kedepannya,” pungkasnya.

Suara Lantang Penolakan dari Mahasiswa

Suara penolakan terhadap SPU datang dari Nurhayati, mahasiswa prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2019 ia menyatakan, “tidak masuk akal jika UNJ kekurangan biaya, semua mahasiswa bayar UKT. Apa negara tidak membantu?” ucapnya.

Ditambah lagi, masa pandemik ini menimbulkan gelombang PHK yang besar. Menurut Nurhayati, hal ini yang tidak dipertimbangkan dan tidak dipedulikan pihak kampus.

Senada dengan Nurhayati, Ratih Ajeng dari prodi perjalanan wisata angkatan 2018 juga berasumsi, UNJ sengaja memberlakukan SPU dengan nominal besar. Menurutnya hal ini disebabkan tidak akan ada lagi aksi besar penolakan Uang Pangkal atau SPU di tengah gelombang pandemik seperti aksi pada 2016. “Sifat sukarela dari SPU pun sekarang tidak ada, ini licik. Kampus sangat jelas mencari keuntungan,” katanya.

Menanggapi pemberlalukan SPU, Wisnu Adi Wibowo, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2015, dalam diskusi SPU UNJ mengatakan dalih UNJ tidak mampu memenuhi biaya operasional, didasari oleh ambisi UNJ untuk menjadi kampus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) berdasarkan UU no.12 tahun 2012.

 “Kita akan melihat adanya transmisi universitas menjadi organisasi bisnis yang mempunyai otonomi lebih dalam mengelola keuangan,” ujar anggota Solidaritas Pemuda Rawamangun (SPORA) tersebut.

Menurutnya, negara akan lepas tanggung jawab dengan memotong subsidi Perguruan Tinggi (PT). Artinya PT harus mencari pendapatannya sendiri dengan melakukan kerjasama dengan industri dan pemanfaatan aset.

Ia melanjutkan, kampus PTN BH akan menjadikan kampus berorientasi bukan lagi pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melainkan  profit dari bisnis. Dalam PTN BH, kampus akan bebas membuka lahan bisnis sebesar-besarnya demi mendapatkan keuntungan.

Wisnu juga menjelaskan bahwa hal ini tidak dapat dilepaskan dari tergabungnya Indonesia dalam kesepakatan GATS (General Agreement on Trade in Service (Kesepakatan Umum Perdagangan Sektor Jasa/GATS) pada 2005 bersama World Trade Organization (WTO) untuk me-liberalisasi 12 sektor jasa, termasuk didalamnya pendidikan. 

“GATS memeprlemah kekuatan negara dalam sektor bisnis, di mana dunia bisnis, akhirnya menguasai sektor pendidikan,” katanya.

Tak jauh berbeda dengan Wisnu, Raihan Gilman, Mahasiswa prodi Sosiologi 2017 pun geram dengan adanya SPU. Menurutnya, pendidikan kini menjadi barang mahal yang harus dibeli. Baginya, hal ini sejalan dengan logika neoliberal yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai pasar dan masyarakat adalah konsumen yang harus membayar demi mendapat pencerdasan.

Raihan berasumsi, fenomena tersebut didukung oleh negara yang abai dengan kewajibannya, pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di mana pemerintah berkewajiban menjamin semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Menurutnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti bualan besar negara. Dalam konteks UNJ, bobroknya sistem pendidikan menurut salah satu pegiat Diskusi Kamis Sore (DKS) UNJ  ini tergambar pada SPU.

Selanjutnya ia menyimpulan bahwa kita sudah bisa mengambil gambaran bahwa universitas tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kemampuan mahasiswanya. “Artinya untuk mendapat pendidikan harus ada usaha lebih, harus bayar, tidak gratis. Pendidikan bukan lagi untuk semua,” pungkasnya.

Penulis/Reporter: Vamellia B.C.

Editor: Uly Mega S.

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Discussion about this post

  1. nata says:

    masih aja udah tau keadaan lagi begini bukannya meringankan malah tambah membebankan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *