Polemik Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa oleh UNJ

No Comment Yet

Di tengah pandemi, Universitas Negeri Jakarta berencana memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC). Wacananya akan disematkan kepada Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden dan tokoh Nahdhatul Ulama untuk bidang pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diusulkan dalam bidang olahraga.

Hal tersebut mendapat penolakan dari, Aliansi Dosen UNJ Untuk Kebebasan Akademik. Mengutip dari press release aliansi tersebut, wacana itu digulirkan dalam sebuah telekonferensi pada 1 September 2020. Dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Staf Khusus Wapres bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir serta Ketua Umum Ikatan Alumni UNJ Juri Ardiantoro. Dalam telekonferensi itulah Komarudin selaku rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menyatakan akan memberikan gelar HC kepada dua tokoh tersebut.

Terkait pemikiran Maruf Amin soal negara kesepakatan. wacananya akan diterbitkan ke dalam sebuah buku, yang akan selesai bulan ini. Dilanjutkan dengan pemberian gelar kepada kedua tokoh tersebut, pada Oktober mendatang. Komarudin mengtakan hal itu telah disetujui, dalam rapat pimpinan perguruan tinggi.

Atas wacana di atas Aliansi tersebut mengeluarkan pernyataan sikap terdiri dari beberapa poin. Di antaranya pemberian gelar tersebut sangat bersifat transaksional serta bermuatan politik. Terlebih adanya indikasi guna memperbaiki nama UNJ, yang sempat tercoreng akibat kasus operasi tangkap tangan pemberian THR kepada pejabat Kemendikbud.

Ubedilah Badrun selaku Presidium Aliansi, saat diwawancarai via chat terkait pernyataan sikap serta penolakan tersebut. Dia mengatakan pemberian gelar kepada pejabat publik, mengganggu kebebasan akademik serta otonomi perguruan tinggi. Sebab selama ini kebanyakan hal itu bukan didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kampus. Sehingga sangat kontra produktif, jika lebih jauh dicermati justru bersifat politis dan transaksional.

Ubed sapaan akrabnya, turut menanggapi pemikiran Maruf Amin mengenai negara kesepakatan yang menjadi dasar pemberian gelar tersebut. Menurutnya konsep tesebut  tidak orisinil. Serta telah dijelaskan oleh para pemikir klasik abad-17 melalui teori kontrak sosial. Ditambah belum ada indikator yang jelas bagaimana ide tersebut dikemukakan oleh Ma’ruf Amin baik dalam bentuk karya akademik. Teori kontrak sosial yang dimaksud Ubed merujuk pada pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke serta beberapa pemikir pada abad-17.

Sedangkan terkait pemberian gelar HC kepada Erick Thohir. Baginya tidak ada argumen akademik yang memperkuat  pemberian gelar tersebut.” Kecuali karena dia seorang pejabat sebagai Menteri BUMN”, tegasnya.

Ubed juga menambahkan sesuai UU nomor 12 tahun 2012, kampus diberikan kebebasan akademik. Sebab sebagai institusi ilmiah dimana diskursus ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikembangkan secara otonom.

“Kampus sebagai institusi ilmiah harus berani bersuara terhadap pelangaran prinsip kebenaran ilmiah, namun jika pelanggar adalah orang  yang diberi gelar kehormatan oleh kampus. Bisa jadi tak berani bersuara terhadap hal tersebut, semakin berbahaya jika sang penguasa menjadi koruptor. Ini bisa sangat memalukan kampus lagi”, ujar Ubedilah.

Ubed menambahkan jika UNJ ingin memperbaiki citranya. Bisa dengan memperbaiki tata kelola kampus. Menurutnya, “Jika itu semua dilakukan optimal, Pasti UNJ akreditasinya A. Itu cara terhormat untuk menjaga marwah universitas, bukan dengan cara bagi-bagi penghargaan untuk pejabat atau penguasa.”. Poin-poin yang dimaksud olehnya adalah dengan,  meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitiaan dan civitas kampus.  Merevisi model dan produk pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.

Saifur selaku dosen sastra Indonesia, turut menanggapi wacana pemberian gelar kepada dua tokoh tersebut. Meskipun hal itu adalah hak Universitas dan telah diatur dalam PP dan UU. Menurutnya penyematan penghargaan itu belum layak untuk keduanya. Dikarenakan Maruf Amin tidak memiliki sumbangan ilmiah yang berarti.

“Biografinya sebagai pengurus MUI, kemudian menjadi bagian pemerintah SBY dan sekarang menjadi bagian dari Jokowi. Mestinya bukan diberikan pada pejabat, coba kalau Ma’ruf masih ketua MUI. Apa bakalan diberi HC?, pungkasnya.

Kemudian Erick Thohir juga dianggapnya hanya seorang pengusaha yang menjabat, dan bukan seorang Ilmuwan.  Menurutnya parameter UNJ dalam memberikan gelar kehormatan, paling tidak ada karya yang diakui dunia ilmiah. Dia mengatakan kalau hanya Senat yang mengakui  itu, namanya hanya sekedar klaim.

Saifur juga beranggapan,  jika wacana tersebut  dimaksudkan untuk memperbaiki citra UNJ setelah kekosongan rektor. Justru hanya membuat kampus makin terjerembab dalam kegelapan dunia ilmiah.

Komaruddin saat dimintai keterangan, terkait rencana pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Ma’ruf Amin dan Erick Thohir. Serta tanggapannya terhadap penolakan Aliansi tersebut. Dia mengatakan “Itu belum resmi mas kalau sudah resmi nanti kita undang, terkait penolakan saya tidak menanggapi itu”, ucapnya.

Penulis/Reporter: Abdul

Editor: M. Rizky Suryana

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *