Mana yang Tidak Penting dan Mana yang Sedang Genting

No Comment Yet

Belakangan ini media massa telah dikejutkan dengan adanya penerbitan suatu kebijakan yang  kurang relevan di mata masyarakat, yaitu pelarangan penggunaan kata “ANJAY”. Alasannya, kata tersebut mengandung unsur bullying serta merendahkan martabat orang lain. Konon, jika menggunakan kata “anjay” dapat dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014.

Dari adanya kebijakan tersebut, komnas PA menyadari bahwa kata “ANJAY” memiliki banyak makna terselubung dari berbagai macam sudut pandang, baik itu memperlihatkan kekaguman terhadap sesuatu ataupun melontarkan hinaan dengan kata-kata tersebut.

Namun, dalam kasus ini, Komnas PA tetap melanjutkan pelarangan kata “ANJAY”  ke ranah yang lebih formal. Dilansir dari cnnindonesia.com (1/9),  “Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung akan adanya pelarangan penggunaan kata “ANJAY” dalam kehidupan sehari-hari karena dapat merugikan pihak lain  (Selasa, 01/09/2020)

Dengan adanya pengambilan langkah Komnas PA tersebut, banyak opini para milenial yang menganggap Komnas PA tidak tanggap dalam isu sosial yang ada, seolah-olah Komnas PA kurang menjadi lembaga yang bijak. Dikutip dari laman twitter @fakhryaish “Pesan saya sih sebagai milenial sebaiknya Komnas PA  lebih memikirkan cara untuk mencegah perundugan seperti bullying tehadap seorang  anak oleh delapan temanya di Alun-Alun Kidul  yang viral di media sosial, Jumat (14/8).

Dengan adanya hal ini, Komnas PA terkesan mengambil langkah yang tidak penting melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Padahal, maraknya kasus kekerasan terhadap anak terkadang masih saja terlewatkan penanganannya. Seperti situasi di tengah pandemik saat ini yang mengharuskan anak-anak tetap berada dirumah, Seperti yang terjadi di Pondok Kopi, Duren Sawit seorang ayah yang menganiaya anak perempuan lantaran tidak ingin mencuci baju sang ayah (23/6/2020). Hal ini diketahui lantaran adanya video di media sosial yang menunjukan skandal tersebut.

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi tidak memandang kelas sosial yang dimiliki oleh orangtuanya. Bahkan, kerap kali dilakukan oleh orang-orang yang setiap harinya berada di lingkungan terdekat dengan anak itu sendiri. Anak yang menjadi korban suatu bentuk kejahatan harus diperlakukan dan dibina secara khusus, sehingga rasa traumatis akibat dari kejahatan tersebut tidak merusak kondisi psikologis dan mengganggu tumbuh kembang anak. .

Pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi.  Hal itu sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.   Komnas PA bertujuan melindungi anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi.

Sementara komnas PA sibuk mengurus peraturan penggunaan kata “anjay”. Kasus kekerasan fisik maupun verbal kini sedang marak terjadi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 1 Januari – 19 Juni telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya , ada 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan seksual. Angka ini terbilang cukup tinggi untuk sebuah kasus kekerasan terhadap anak. Artinya masih banyak pihak yang belum paham akan pentingnya pengasuhan. Harusnya, permasalahan tersebut yang harus segera diselesaikan oleh komnas PA.

Selain itu, data di atas menjadi sebuah tantangan bagi komnas PA untuk menanggulangi hal tersebut, demi menciptakan kesejahteraan bagi anak-anak Indonesia. Banyaknya kasus bullying tersebut menjadi acuan bagi komans PA untuk membuktikan kinerjanya kepada masyarakat.

Masyarakat  yang seharusnya merasa tentram dan aman dengan keberadaan Komnas PA, malah merasa kebinggungan dengan munculnya penerbitan pelarangan penggunaan kata “ANJAY”. Pasalnya, sejauh ini belum pernah sekalipun ada masyarakat yang merasa terugikan dengan adanya kata “ANJAY” tersebut. Lantas dari mana kebijakan itu berasal dan secara matang akan diterapkan kepada masyarakat yang sama sekali tidak terugikan dengan adanya kata tersebut. 

Jika saja kebijakan tersebut akan secara sah ditetapkan, mungkin sisi baiknya negara kita akan menjadi sebuah contoh penerapan moral berlisan bagi negara lain. Hal ini dilihat dari keseriusan Komnas PA menanggani kasus “ANJAY” serta masyarakat yang dapat terpidana karena tidak mengikuti norma yang ditetapkan Komnas PA tersebut. Justru di sektor lain seperti maraknya kasus perploncoan, kekerasan seksual pada anak, ataupun eksploitasi tidak dapat terbendung lagi. Untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak sudah semestinya Komnas PA mengoptimalkan kepekaan terhadap kasus tersebut, bahwa negara perlu menjaga warganegaranya dalam  adanya tindakan kekerasan terhadap anak ataupun perempuan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Penulis: Sultan Bayu

Editor: Ahmad Qori

redaksi304

Author

redaksi304

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *